Komite Kebijakan Industri Pertahanan
| Komite Kebijakan Industri Pertahanan KKIP | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Singkatan | KKIP |
| Didirikan | 17 Juni 2010 |
| Dasar hukum pendirian | |
| Struktur | |
| Ketua | Presiden Indonesia |
| Ketua Harian | Menteri Pertahanan |
| Wakil Ketua Harian | Menteri Badan Usaha Milik Negara |
| Sekretaris | Wakil Menteri Pertahanan |
| Situs web | |
| https://www.kkip.go.id/ | |
Komite Kebijakan Industri Pertahanan adalah salah satu lembaga nonstruktural pemerintah Indonesia bidang industri pertahanan. Lembaga ini mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan. Lembaga ini juga bertugas untuk koordinasi kerja sama luar negeri di bidang yang sama.
Beberapa perusahaan BUMN dan perusahaan swasta yang dikoordinasikan melalui lembaga ini, diantaranya PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, PT. Dahana, dan perusahaan lainnya yang berkaitan dengan industri pertahanan.[3]
Stuktur Organisasi
Keanggotaan tahun 2010–2013
Susunan keanggotaan Komite Kebijakan Industri Pertahanan terdiri, ketua, wakil ketua, dan anggota berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010. Berikut rinciannya:[1]
- Ketua/merangkap anggota: Menteri Pertahanan
- Wakil Ketua/merangkap anggota: Menteri Badan Usaha Milik Negara
- Sekretaris/ merangkap anggota: Wakil Menteri Pertahanan
- Anggota
Keanggotaan 2013–sekarang
Pada Juli 2013, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 terjadi perubahan struktur yang dimana ketua dijabat oleh presiden dan keanggotaannya bertambah.[2]
- Ketua: Presiden Indonesia
- Ketua Harian/merangkap anggota: Menteri Pertahanan
- Wakil Ketua Harian/merangkap anggota: Menteri Badan Usaha Milik Negara
- Sekretaris/ merangkap anggota: Wakil Menteri Pertahanan
- Anggota
- Menteri Perindustrian
- Menteri Riset dan Teknologi (2013–2021)
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (2024–)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2013–2024)
- Menteri Komunikasi dan Digital
- Menteri Keuangan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas
- Menteri Luar Negeri
- Panglima Tentara Nasional Indonesia
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Tim Pelaksana
Untuk pelaksana secara teknis, KKIP terdiri dari ketua tim pelaksana dan kepala di bidang masing-masing.[4]
- Ketua Pelaksana
- Kepala Bidang Perencanaan
- Kepala Bidang Alih Teknologi dan Ofset
- Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan serta Perekayasaan (Litbangyasa)
- Kepala Bidang Kerjasama dan pemasaran
- Kepala Bidang Pendanaan dan Pembiayaan
- Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan
Daftar Perusahaan
Berikut daftar perusahaan yang berkoordinasi dengan KKIP:
- Badan Usaha Milik Negara
- PT Pindad (Persero)
- PT PAL Indonesia (Persero)
- PT Dirgantara Indonesia
- PT Nusantara Turbin Dan Propulsi
- PT Len Industri (Persero)
- PT Inti (Persero)
- PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
- PT Dahana (Persero)
- Badan Usaha Milik Swasta
- PT Adityatama Perkasa Putra
- PT Bhinneka Dwi Persada
- PT Citra Shipyard
- PT Daya Radar Utama
- PT Elmas Viana Djaja
- PT Farin Industri Nusantara
- PT Garda Persada
- PT Global Inovasi Informasi Indonesia
- PT Hariff Daya Tunggal Engineering
- PT Indo Pacific Comm. & Defence
- PT Indoguardika Cipta Kreasi
- PT Indo Pulley Perkasa
- PT Infoglobal Teknologi Semesta
- PT Infra RCS Indonesia
- PT Jala Berikat Nusantara Perkasa
- PT Karya Tugas Anda
- PT Langit Biru Parasut
- PT Lundin Industry Invest
- CV. Maju Mapan
- PT Mandiri Putra Muhibbah
- PT Melati Wahana Raya
- PT Palindo Marine
- PT Ridho Agung Mitra Abadi
- PT Robomarine Indonesia
- PT Sari Bahari
- PT Saba Wijaya Persada
- PT Sri Rejeki Isman, Tbk.
- PT Sembada Karya Mandiri
- PT Sentra Surya Ekajaya
- PT Tesco Indomaritim
- PT T&E Simulation
- PT Uavindo Nusantara
- PT Wirajayadi Bahari
- PT Carita Boat Indonesia
Referensi
- ^ a b "Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan" (PDF). Kementerian Sekretarian Negara RI. 17 Juni 2010. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 30 Juli 2013. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ "Sejarah KKIP". Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ "Struktur Organisasi KKIP". Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
