Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
| Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah DPOD | |
|---|---|
| Gambaran umum | |
| Singkatan | DPOD |
| Didirikan | Juni 18, 1975 |
| Dasar hukum pendirian | Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975[1] |
| Sifat | bertanggung jawab kepada Presiden |
| Struktur | |
| Ketua merangkap anggota | Wakil Presiden RI[2] |
| Sekretaris merangkap anggota | Menteri Dalam Negeri[2] |
| Wakil Sekretaris merangkap anggota | Menteri Keuangan[2] |
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (disingkat DPOD) adalah dewan yang memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah.[3] DPOD mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai rancangan kebijakan yang meliputi:
- penataan daerah;
- dana dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
- dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan/atau perselisihan antara daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
Kepengurusan
Kepengurusan DPOD terdiri atas Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota
- Ketua:
- Menteri Dalam Negeri (1975–2015)
- Wakil Presiden Indonesia (2015–sekarang)[3]
- Wakil Ketua:
- Menteri Keuangan (2000–2015)[4]
- Menteri Negara Otonomi Daerah (2000)[5][6]
- Sekretaris: Menteri Dalam Negeri (2015–sekarang)[3]
- Wakil Sekretaris: Menteri Keuangan (2015–sekarang)[3]
- Anggota
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (1975–1998)
- Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan (1975–1998)
- Menteri Pertahanan (1975–)
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (1975–)
- Menteri Keuangan (1975–2000)
- Menteri Sekretaris Negara (1975–)
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1998–)
- Menteri Hukum (2015–sekarang)
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015–2024)
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (2024–sekarang)
- Menteri Transmigrasi (2024–sekarang)
- Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (1998–2000)[7]
- Sekretaris Kabinet (2005–)[8]
- Menteri Pekerjaan Umum (1998–2000)[7]
- Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI); (2000–)[4]
- Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI); (2000–)[4]
- Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). (2000–)[4]
Referensi
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 23 Tahun 1975 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Juni 1975. Diakses tanggal 4 Januari 2016.
- ^ a b c "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Januari 2016. Diakses tanggal 4 Januari 2016.
- ^ a b c d "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Agustus 2015. Diakses tanggal 4 Januari 2016.
- ^ a b c d "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 April 2000. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Juni 2000. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 151 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Oktober 2000. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 131 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1975 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 250/M Tahun 1983". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Agustus 1998. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Maret 2005. Diakses tanggal 2 September 2025.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
