Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (disingkat BP3) adalah Lembaga Nonstruktural di Indonesia yang dibentuk untuk mempercepat penyediaan rumah umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Lembaga ini dibentuk pada tahun 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021, yang merupakan salah satu pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja.^[1] Walaupun demikian, lembaga ini sebenarnya telah dicita-citakan sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.^[2] Joko Suranto sebagai Ketua Umum DPP Realestat Indonesia menyatakan bahwa BP3 sudah tidak relevan untuk dibentuk karena pembentukan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.^[3] Namun demikian, pembentukan badan ini masih berada pada tahap revisi peraturan.^[2]

Lembaga ini terdiri atas:

• Dewan Pembina berjumlah empat orang, yaitu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai ketua merangkap anggota, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri
• Badan Pelaksana, yang terdiri atas Kepala Badan Pelaksana dan paling banyak empat direktur
• Dewan Pengawas berjumlah lima orang yang berasal dari kementerian teknis, akademisi, asosiasi profesi, pengembang perumahan, dan masyarakat.

• Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s