Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi Tim Nasional PNR
Gambaran umum
Singkatan	Tim Nasional PNR
Didirikan	29 Desember 2006
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006[1]
Dibubarkan	30 Desember 2016
Dasar hukum pembubaran	Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023[2]
Lembaga pengganti	Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar, Badan Informasi Geospasial
Kementerian atau lembaga terkait	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (2006–2011) Badan Informasi Geospasial (2011–2006)
Struktur
Ketua	Menteri Dalam Negeri
Ketua Pelaksana	Kepala Badan Informasi Geospasial

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (disingkat Tim Nasional PNR) adalah bekas Lembaga Nonstruktural yang berperan sebagai koordinator pemberian nama rupabumi. Rupabumi yang dimaksud adalah bagian dari permukaan bumi yang dapat dikenal identitasnya sebagai unsur alam dan unsur buatan manusia, sebagai contoh sungai, danau, gunung, tanjung, desa dan bendungan.

Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi mempunyai tuags

• menetapkan prinsip-prinsip, pedoman dan prosedur pembakuan nama-nama rupabumi;
• membakukan secara nasional nama, ejaan dan ucapan unsur rupabumi di Indonesia dalam bentuk gasetir nasional;
• mengusulkan gasetir nasional untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pembakuan nama rupabumi di Indonesia;
• memberikan pembinaan kepada pemerintah daerah dalam kegiatan inventarisasi, penamaan, perubahan dan pembakuan nama rupabumi;
• mewakili Indonesia dalam sidang-sidang di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pertemuan-pertemuan internasional yang berkaitan dengan penamaan dan pembakuan nama rupabumi.

Susunan Tim Nasional terdiri atas :

• Ketua merangkap anggota : Menteri Dalam Negeri;
• Anggota :
  • Menteri Pertahanan;
  • Menteri Luar Negeri;
  • Menteri Kelautan dan Perikanan:
  • Menteri Pendidikan Nasional.
• Sekretaris I : Kepala Badan Informasi Geospasial;
• Sekretaris II : Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.