Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
| Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia DP KTI | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Singkatan | DP KTI |
| Didirikan | 24 Desember 1993 |
| Dasar hukum pendirian | Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993[1] |
| Dibubarkan | 4 Desember 2014 |
| Dasar hukum pembubaran | Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[2] |
| Sifat | berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden |
| Struktur | |
| Ketua | Presiden Republik Indonesia |
| Ketua Harian |
|
| Sekretaris | Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah |
| Situs web | |
| http://www.kti.or.id/ | |
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia adalah bekas lembaga nonstruktural Indonesia bidang pembangunan. Lembaga berperan sebagai wadah bagi perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia dan provinsi tertentu lainnya, beserta penentuan tahapan dan prioritas pelaksanaannya.
Kawasan Timur Indonesia
- Kawasan timur Indonesia per tahun Desember 1993
- Provinsi lainnya yang menjadi wilayah cakupan pengembangan KTI
- Wilayah pemekaran 1999–2014
- Maluku Utara, pemekaran dari Maluku tahun 1999
- Irian Jaya Tengah, pemekaran dari Irian Jaya tahun 1999 (dibatalkan tahun 2003)
- Irian Jaya Barat (Papua Barat), pemekaran dari Irian Jaya tahun 1999 (de facto tahun 2003)
- Gorontalo, pemekaran dari Sulawesi Utara tahun 2000
- Sulawesi Barat, pemekaran dari Sulawesi Selatan tahun 2004
- Kalimantan Utara, pemekaran dari Kalimantan Timur tahun 2012
Kepengurusan
Susunan keanggotaan Dewan
Susunan keanggotaan DP KTI terdiri dari:[1][3][4][5][6]
- Ketua: Presiden Republik Indonesia
- Ketua Harian merangkap Anggota:
- Menteri Riset dan Teknologi (1993–2014)
- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (2014)
- Anggota:
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Keuangan
- Menteri Pekerjaan Umum
- Menteri Perhubungan
- Menteri Pertanian
- Menteri Kehutanan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- Menteri Pariwisata
- Menteri Pertahanan
- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Menteri Negara Investasi (1993–1999)
- Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN (1999–2000)
- Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan (1994–1998)
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (1995–2014)
- Menteri Ketenagakerjaan (1995–2014)
- Gubernur Bank Indonesia (1995–2014)
- Wakil Kepala BAPPENAS (1998–2014)
- Kepala Badan Pertahanan Nasional (1998–2014)
- Menteri Negara Agraria (1998–1999)
- Menteri Agraria dan Tata Ruang (2014)
- Menteri Kelautan dan Perikanan (2000–2014)
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2000–2014)
- Menteri Negara Urusan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (2000–2004)
- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2004–2014)
- Sekretaris: Deputi Kepala BAPPENAS Bidang Regional dan Daerah
Tim Penasihat
Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua Harian Dewan dibantu oleh sebuah Tim Penasihat. Pada tahun 1995, sebagian anggota penasihat yang ditunjuk itu mantan-mantan gubernur serta tokoh dari pulau Kalimantan, kepulauan Maluku, pulau Papua, kepulauan Nusa Tenggara, dan pulau Sulawesi.[4]
- Ketua: Achmad Amiruddin (1995–2000)
- Wakil Kepala BAPPENAS (1993–1998)
- Wakil Ketua BPPT;
- Sekretaris Jenderal WANHANKAMNAS;
- Para penasihat Menteri Negara Riset dan Teknologi
| Penasihat Individu (Profesional & Tokoh Masyarakat) | |
|---|---|
| Nama | Catatan |
| Prof. Dr. Achmad Amiruddin (1995–2000) | Mantan Gubernur Sulawesi Selatan |
| Barnabas Suebu, S.H. (1995–2000) | Mantan Gubernur Irian Jaya |
| Ir. Alala (1995–1998) | Mantan Gubernur Sulawesi Tengah |
| Ir. H. Muhammad Said (1995–1998) | Mantan Gubernur Kalimantan Selatan |
| Mayjen (Purn.) Joseph Mustika (1995–1998) | Purnawirawan TNI |
| Ir. Mário Viegas Carrascalão (1995–1999) | Mantan Gubernur Timor Timur |
| Joop Ave (1998–2000) | Pakar Pariwisata |
| Drs. Frans Seda (1998–2000) | Tokoh Nusa Tenggara Barat Menteri era Orde Lama dan Orde Baru |
| H. Muhammad Ardans (1998–2000) | Mantan Gubernur Kalimantan Timur |
| Drs. H. Jusuf Kalla (1998–2000) | Wiraswasta |
Referensi
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 24 Desember 1993. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Desember 2014. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 27 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 30 April 1994. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 54 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 Agustus 1995. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 75 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 Tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Mei 1998. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Januari 2000. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
