Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan adalah bekas lembaga nonstruktural bidang pembangunan. Sesuai dengan namanya lembaga ini bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi dan program percepatan, menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan, serta koordinasi pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.

Masa awal keberadaan rumah susun dimulai dari peresmian Penghunian Rumah Susun (Rusun) Perumnas Klender, 3 September 1985, di Jakarta Timur dimana pembangunannya dimulai dari 1983. Kelangsungan program rusun oleh pemerintah mengendur, apalagi setahun selepas rezim Orde Baru tumbang (1998). Kementerian Negara Perumahan Rakyat dihilangkan. Setelah periode pasca-krisis sejak 1999, Perumnas sebagai penggerak perumahan rakyat mengalami restrukturisasi pinjaman perusahaan dan penurunan kemampuan.

Pada tahun 2006, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan.^[1] Peresmian program 1.000 Tower rumah susun pada 5 April 2007 yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah upaya dari lembaga ini.^[3] Rusun pertama yang dibangun berbentuk Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami) yang lokasinya di Pulo Gebang, Jakarta Timur, kerjasama Perumnas dan PT Primaland Internusa Development.

Namun pada 2008, program ini tersendat. Penyebabnya karena 3 faktor utama, yakni tidak tepat sasaran (pemilik) dan minimnya partisipasi pengembang swasta, serta persoalan regulasi. Dalam pembenahan program ini, ada 2011 terbit undang-undang itu antara lain Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang-Undang No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun, sebagai revisi UU 16/1985 tentang rusun. Per tahun 2012, program ini terealisasi hanya 13,8% atau 138 tower dari targert 1000 tower rumah susun.^[4]

Pada pemerintahan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Program tower ini digabung dengan pembangunan 1 juta rumah. Yang terlaksana 113.422 unit (termasuk rusunawa) yang dibiayai APBN, dan rumah untuk kalangan warga miskin yang dibiayai non-APBN adalah 586.578 unit. Sedangkan sisanya, rumah untuk warga berpendapatan menengah ke atas, sebanyak 300.000 unit, diserahkan kepada pengembang dan masyarakat melalui pembangunan rumah komersial dan umum.^[5]

Berikut keanggotaan tim koordinasi:

• Ketua merangkap Anggota: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
• Ketua Harian merangkap Anggota:
  • Menteri Perumahan Rakyat (2006–2014)^[a]
  • Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2020)^[a]
• Anggota:
  • Menteri Dalam Negeri
  • Menteri Keuangan
  • Menteri Pekerjaan Umum (2006–2014)^[a]
  • Menteri Sosial
  • Menteri Pertahanan
  • Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional^[b]
  • Direktur Utama Bank Tabungan Negara
• Sekretaris I:
  • Sekretaris Menteri Perumahan Rakyat (2006–2014)
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2014–2020)
• Sekretaris II:
  • Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Catatan