Korupsi di Niger memiliki sejarah panjang sejak era pra-kolonial dan kolonial, serta terus berlangsung hingga saat ini, dan telah menjadi masalah yang meresap dalam lanskap politik, ekonomi, dan sosial negara tersebut.^[1] Pemerintahan kolonial yang salah kelola dana publik, menyebabkan ketidak efisienan dan pemborosan. Pejabat korup sering kali tidak dihukum, sehingga memperkuat budaya korupsi.^[2]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Niger memperoleh skor 34 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Niger berada di posisi ke-107 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dipersepsikan memiliki sektor publik yang paling jujur.^[3] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor di antara negara-negara Sub-Sahara Afrika adalah 33. Skor tertinggi di kawasan Sub-Sahara Afrika adalah 72, sementara skor terendah adalah 8.^[4] Untuk perbandingan global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata skor dunia adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[5]

Korupsi di Niger telah ada sejak masa pra-kolonial, dengan praktik seperti nepotisme dan suap di kalangan pemimpin tradisional dan pedagang. Pada masa kolonial Prancis (1920–1960), korupsi semakin meluas. Pejabat kolonial Prancis dan kolaborator lokal terlibat dalam penyalahgunaan dana publik, eksploitasi sumber daya alam seperti uranium dan emas, serta pemaksaan kerja paksa. Skandal seperti "Scandale des subsistances" pada 1935 menyebabkan kelaparan massal akibat penggelapan dana untuk pasokan makanan.^[2]

Setelah merdeka pada 1960, korupsi tetap menjadi masalah utama. Beberapa presiden awal seperti presiden pertama, Hamani Diori, dituduh menyalahgunakan dana publik, korupsi, nepotisme dan favoritisme.^[2] Pada 1999, pemerintahan militer di bawah Ibrahim Baré Maïnassara dan kemudian Daouda Malam Wanké ditandai dengan korupsi luas, termasuk penggelapan dana publik dan pelanggaran hak asasi manusia. Pejabat militer menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri dan kroni mereka, serta menindas warga sipil. Skandal seperti "Petromiangate" dan penyalahgunaan dana di perusahaan milik negara CFAO mencerminkan tingkat korupsi yang tinggi selama periode ini.^[6][7]

Kembalinya pemerintahan sipil di Niger tidak secara signifikan mengurangi tingkat korupsi. Presiden Mamadou Tandja menghadapi tuduhan terkait penggelapan dana publik serta manipulasi dalam proses pemilihan umum.^[8][9] Selama masa pemerintahannya, sejumlah skandal besar mencuat ke publik, termasuk "Uranium Gate",^[10] "Petromiangate", dan kasus penyalahgunaan dana di perusahaan milik negara CFAO.^[11] Berbagai peristiwa ini mencerminkan bahwa praktik korupsi tetap mengakar kuat dalam sistem pemerintahan, meskipun telah terjadi transisi menuju tatanan politik yang lebih demokratis.

Upaya untuk memberantas korupsi di Niger meliputi pembentukan Komisi Nasional Pemberantasan Korupsi, adopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi, dan implementasi Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.^[12][13][14]