Korupsi di Sierra Leone bersifat endemik. Negara ini secara luas dianggap sebagai salah satu yang paling korup secara politik dan ekonomi di dunia, sebagaimana tecermin dalam berbagai peringkat internasional. Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024 memberikan skor 33 kepada Sierra Leone dalam skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Sierra Leone menempati peringkat ke-114 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan sektor publik yang paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan regional, skor rata-rata negara-negara di Afrika Sub-Sahara adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan terendah 8.^[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[3]

Laporan Daya Saing Global tahun 2018 menempatkan Sierra Leone pada peringkat ke-109 dari 140 negara dalam kategori Tingkat Kejadian Korupsi, dengan peringkat ke-140 menunjukkan tingkat korupsi tertinggi.^[4] Korupsi merajalela di berbagai sektor masyarakat Sierra Leone, terutama setelah berakhirnya Perang Saudara. Perdagangan ilegal intan berdarah menjadi sumber pendanaan utama bagi kelompok pemberontak Front Persatuan Revolusioner (RUF) selama perang, memicu pertempuran antara Angkatan Bersenjata Sierra Leone dan RUF untuk menguasai tambang berlian.^[5] Korupsi yang meluas di sektor kesehatan juga membatasi akses masyarakat terhadap layanan medis, karena tenaga kesehatan sering mengandalkan suap untuk menambah penghasilan akibat gaji yang rendah.^[6]

Sierra Leone telah menghadapi masalah korupsi sejak merdeka dari Britania Raya pada tahun 1961. Partai Kongres Seluruh Rakyat (APC), yang berkuasa dari tahun 1968 hingga 1992, dipenuhi praktik korupsi dan terlibat dalam berbagai skandal, termasuk penyalahgunaan dana negara serta pembentukan sistem patronase untuk mempertahankan kekuasaan. Di bawah kepemimpinan Presiden Siaka Stevens, pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, termasuk presiden sendiri, diketahui menggelapkan kekayaan negara dalam jumlah besar demi kepentingan pribadi dan kroni politik mereka.^[7] Korupsi dalam tubuh APC sangat dikenal luas karena sifatnya yang terang-terangan dan kerap terjadi.

Korupsi yang merajalela ini berdampak besar terhadap efektivitas pemerintahan serta mengikis kepercayaan publik terhadap negara.^[8] Pada tahun 2007, sebuah audit yang bocor ke publik dan ditugaskan oleh Presiden Ernest Bai Koroma saat itu, mengungkapkan adanya korupsi meluas di berbagai kementerian pemerintahan, termasuk pinjaman mencurigakan dan dana bantuan internasional yang hilang. Laporan tersebut mengidentifikasi korupsi sebagai hambatan utama dalam pembangunan Sierra Leone dan merekomendasikan dilakukannya penyelidikan menyeluruh.^[9]