Korupsi di Pantai Gading masih menjadi masalah kritis dan merupakan salah satu isu yang melemahkan pembangunan ekonomi Pantai Gading. Korupsi khususnya merajalela di sektor publik dan mencakup penyuapan, penggelapan, dan nepotisme. Berbagai langkah telah diambil untuk mengatasinya, tetapi tantangan masih ada.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Pantai Gading mendapat skor 45 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Jika diurutkan berdasarkan skor, Pantai Gading berada pada peringkat ke-69 di antara 180 negara dalam Indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik yang paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan dengan skor regional, skor terbaik di antara negara-negara Afrika sub-Sahara adalah 72, rata-ratanya adalah 33, dan yang terburuk adalah 8.^[2] Sebagai perbandingan dengan skor di seluruh dunia, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), rata-ratanya adalah 43, dan yang terburuk adalah 8 (peringkat 180).^[3]

Korupsi terjadi di berbagai lembaga pemerintah Pantai Gading seperti bea cukai, peradilan, dan departemen administrasi pertanahan. Korupsi khususnya terlihat dalam proses pengadaan umum dan terwujud dalam beberapa bentuk seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, dan nepotisme.

Korupsi dalam sistem pengadaan umum di Pantai Gading dipicu oleh kurangnya transparansi dan pengawasan yang lemah, yang menyebabkan seringnya terjadi manipulasi tender, favoritisme dalam pemberian kontrak, dan kontrak yang digelembungkan.^[4] Akses terbatas terhadap informasi pemerintah berarti bahwa data mengenai praktik korupsi ini sering kali bergantung pada laporan dari organisasi nonpemerintah, seperti Social Justice, yang telah mendokumentasikan kasus-kasus dan dampaknya terhadap sektor-sektor yang rentan seperti real estat dan pertanian.^[5] Masalah ini semakin diperparah oleh kerangka hukum negara yang tidak jelas, yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mengikuti peraturan pengadaan.^[6]

Pada tahun 2018, skandal korupsi infrastruktur mengungkap kontrak pembangunan jalan yang curang, yang mengungkapkan bahwa proyek-proyek diberikan kepada perusahaan-perusahaan dengan penawaran yang digelembungkan. Pola serupa muncul di sektor telekomunikasi pada tahun berikutnya, dengan kontrak-kontrak dengan harga yang terlalu tinggi diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah.^[5] Dana yang diperoleh melalui kontrak-kontrak ini sering kali diselewengkan melalui pencucian uang.

Pada tahun 2018, kantor kejaksaan telah melaporkan kasus-kasus korupsi yang sedang diselidiki dan kasus-kasus tersebut melibatkan mantan direktur jenderal, wakil rakyat terpilih, dan direktur keuangan.^[5] Peradilan juga rentan terhadap korupsi. Meskipun ada jaminan konstitusional atas independensi peradilan Pantai Gading, dalam praktiknya peradilan tersebut telah menyerah pada tekanan politik dan korupsi yang disebabkan oleh kekuatan eksternal.^[7]

Mantan menteri seperti Guillaume Soro (Transportasi), Mamadou Sangafowa (Pertanian), Raymonde Goudou Coffie (Kesehatan), Kandia Camara (Pendidikan) masing-masing terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan nepotisme atau pemberian kontrak kepada perusahaan yang tidak memenuhi syarat yang memiliki hubungan dekat dengan mereka, pengalihan/penyalahgunaan dana, dan salah urus. Soro, misalnya, dituduh menggelapkan dana publik dan dituntut atas berbagai tuduhan korupsi.^[5] Meskipun ada serangkaian penyelidikan dan penuntutan, tingkat hukuman bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi rendah.

Proses birokrasi juga penuh dengan korupsi. Survei Bank Dunia, misalnya, mengungkapkan bahwa bisnis diharapkan memberikan hadiah untuk mendapatkan izin operasi.^[8] Demikian pula, individu yang mendapatkan dokumen seperti stempel resmi, akta kelahiran, dan izin mobil, antara lain, sering kali memerlukan pembayaran tidak resmi.

Korupsi juga terjadi di sektor swasta. Misalnya, industri kakao – bagian penting dari ekonomi Pantai Gading – dipenuhi dengan tuduhan korupsi. Ini termasuk aliran keuangan gelap, penghindaran pajak, dan salah urus dana.^[9] Kakao bersama dengan produk lain seperti kopi dan kacang mete dibeli menggunakan uang tunai, yang membuatnya sulit untuk melacak aliran keuangan untuk menentukan kejahatan keuangan.^[5] Bentuk penggelapan lain yang terjadi di Pantai Gading melibatkan penggunaan jabatan politik untuk mengamankan dan memperluas kepentingan bisnis swasta. Misalnya, teman dan anggota keluarga politisi telah memperoleh perusahaan negara yang didistribusikan ulang. Pada suatu waktu, keluarga presiden yang sedang menjabat memiliki perkebunan kopi dan kakao terbesar di negara tersebut.^[10]

Pantai Gading telah membuat kemajuan dalam memerangi korupsi melalui serangkaian inisiatif. Menurut Transparency Justice, pemerintah mengambil langkah awal dengan membentuk Otoritas Tinggi untuk Tata Kelola yang Baik (HABG) pada tahun 2013.^[5] Lembaga ini, yang menjadi salah satu instrumen reformasi antikorupsi pemerintah, didirikan sebagai entitas independen yang memiliki kewenangan hukum, otonomi keuangan, dan yurisdiksi nasional. Selain mandat administratifnya untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan antikorupsi, lembaga ini juga melakukan penyelidikan terhadap praktik korupsi dan mengidentifikasi pelakunya untuk dituntut.^[11]

Pantai Gading juga telah berkomitmen untuk mendukung kegiatan HABG melalui kebijakan antikorupsi dan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa publik. Kegiatan tersebut mencakup pengesahan undang-undang yang bertujuan untuk mencegah dan memerangi korupsi, serta pelaksanaan studi diagnostik mengenai penyebab struktural korupsi. Rancangan undang-undang yang diusulkan mencakup pencegahan konflik kepentingan, pengaruh yang tidak semestinya, penyalahgunaan jabatan, penggelapan, pencurian aset negara, pemerasan, dan perolehan keuntungan yang tidak sah.^[12] Negara ini juga merupakan penandatangan Konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.^[13]

Dua permasalahan utama yang menghambat reformasi antikorupsi di Pantai Gading adalah keterbatasan sumber daya dan kelemahan institusional. Lembaga-lembaga antikorupsi sering kali kekurangan dana dan tenaga kerja yang memadai untuk menyelidiki dan menuntut kasus korupsi secara efektif. Selain itu, terdapat campur tangan politik yang melemahkan kemampuan institusi untuk meminta pertanggungjawaban dari individu-individu berpengaruh. Hal ini terlihat dari pengaruh jaringan patronase politik yang menyulitkan lembaga antikorupsi dalam menindak pelaku yang memiliki koneksi politik.^[13]

Faktor budaya juga dapat menghambat inisiatif antikorupsi. Misalnya, terdapat bentuk-bentuk korupsi yang diterima atau bahkan diharapkan di Pantai Gading. Ini termasuk praktik pemberian hadiah dan patronase, yang menyoroti tantangan dalam membedakan antara praktik sosial yang sah dan perilaku yang dianggap korup.^[10][14]