Korupsi di Burkina Faso merupakan masalah yang meresap ke seluruh sektor masyarakat. Korupsi birokratis di negara ini sangat merajalela dan menjadi salah satu pemicu utama pemberontakan rakyat pada tahun 2014 yang menggulingkan Blaise Compaoré, presiden yang telah berkuasa selama 27 tahun.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Burkina Faso meraih skor 41 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Burkina Faso menempati peringkat ke-82 dari 180 negara, dengan peringkat pertama menunjukkan negara dengan sektor publik yang paling bersih.^[1] Sebagai perbandingan di tingkat regional, rata-rata skor negara-negara di kawasan Sub-Sahara Afrika adalah 33. Skor tertinggi di kawasan ini mencapai 72, sementara yang terendah hanya 8.^[2] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata dunia berada di angka 43, dan skor terendah juga 8 (peringkat 180).^[3]

Burkina Faso memperoleh kemerdekaannya dari Prancis pada tahun 1960. Namun, babak baru dalam sejarah politik negara ini dimulai ketika perdana menteri sekaligus kapten angkatan darat, Thomas Sankara, melakukan kudeta militer yang berhasil. Sebagai pemimpin pemerintahan baru yang bercorak komunis, Sankara menerapkan program pembangunan ambisius yang berfokus pada reformasi sosial-ekonomi serta nasionalisasi sektor ekstraksi sumber daya alam. Retorika antikorupsi yang ia gaungkan—tercermin dalam nama baru negara ini, Burkina Faso, yang berarti "tanah orang-orang yang tidak dapat disuap"—memberi dasar ideologis bagi kebijakannya.^[4]

Namun, pada tahun 1987, Sankara dibunuh dan digantikan oleh Blaise Compaoré.^[5] Pemerintahan Compaoré mengusung agenda demokratisasi, penerapan sistem multipartai, dan proses desentralisasi kekuasaan. Meskipun demikian, Burkina Faso justru mengikuti pola umum negara-negara “Françafrique”: korupsi merajalela, sumber daya alam dijarah, terjadi pembunuhan politik, serta berkembangnya praktik nepotisme.^[6] Untuk mempertahankan kekuasaannya, Compaoré membangun jaringan patronase dan klientelisme, disertai represi keras terhadap oposisi politik.^[4]

Selama bertahun-tahun, korupsi birokratis terus berlangsung dan menyentuh lembaga-lembaga kunci seperti peradilan, kesehatan, dan pendidikan. Situasi ini melahirkan budaya impunitas yang memperumit upaya pemberantasan korupsi secara sistematis.

Contoh paling menonjol dari praktik korupsi di Burkina Faso melibatkan Blaise Compaoré, yang memerintah negara tersebut selama hampir tiga dekade. Rezimnya, yang dimulai pada tahun 1987 setelah pembunuhan Thomas Sankara, dicemari oleh penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi yang meluas, terutama dalam bentuk penggelapan serta penyalahgunaan dana publik. Compaoré memperkuat cengkeramannya atas kekuasaan dengan menekan oposisi dan memanipulasi proses pemilu.

Seiring waktu, budaya impunitas mengakar, memungkinkan Compaoré dan lingkaran dalamnya melakukan berbagai kegiatan ilegal demi memperkaya diri.^[7] Karena takut dituntut dan dipenjara, ia terus berupaya mempertahankan kekuasaan melalui penindasan terhadap oposisi politik serta eksploitasi celah-celah dalam sistem politik.^[8] Selama masa pemerintahannya, ratusan orang tewas tanpa proses hukum yang adil.^[9] Salah satu kasus yang paling terkenal adalah pembunuhan jurnalis Norbert Zongo, yang sedang menyelidiki kematian sopir saudara presiden, François Compaoré. Pemerintah mengklaim kematian Zongo sebagai kecelakaan, tetapi peristiwa ini memicu gelombang protes besar dan tuduhan bahwa telah terjadi upaya penutupan kasus.^[7]

Ketika Compaoré akhirnya digulingkan dalam pemberontakan rakyat tahun 2014, ia diduga telah mengumpulkan kekayaan hingga sekitar 275 juta dolar AS.^[9] Setelah melarikan diri ke luar negeri, dua menterinya, Jean Bertin Ouedraogo dan Jérôme Bougouma, ditangkap dan didakwa atas tuduhan penggelapan dana publik dan pengayaan ilegal. Kedua mantan pejabat ini merupakan bagian dari delapan anggota kabinet yang diselidiki oleh Dewan Transisi Nasional atas dugaan korupsi.^[10]

Korupsi memberikan dampak besar terhadap Burkina Faso dan rakyatnya. Penyalahgunaan dana publik menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang sangat dibutuhkan. Dalam kondisi di mana sumber daya terbatas, warga sering kali terpaksa memberikan suap demi memperoleh layanan yang seharusnya menjadi hak mereka.^[4] Praktik ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik, tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kerentanan negara terhadap berbagai ancaman, termasuk masalah keamanan dalam negeri. Pada tahun 2015—yang dianggap sebagai masa transisi politik bagi Burkina Faso—kelompok teroris Islamis berhasil menyusup ke dalam wilayah negara tersebut. Pemerintahan-pemerintahan berikutnya hingga kini belum mampu mengatasi ancaman tersebut secara efektif. Pada tahun 2024, sekitar dua juta orang telah mengungsi akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok teroris maupun oleh aparat keamanan negara sendiri. Konflik ini juga menyebabkan pemerintah kehilangan kendali atas sekitar 40 persen wilayah nasional, memperburuk krisis yang dihadapi Burkina Faso.^[11]