Korupsi di Mali merupakan masalah serius karena telah mengakar dalam institusi-institusi negara, secara signifikan mengganggu stabilitas dan pembangunan. Meskipun terjadi peningkatan PDB berkat produksi kapas yang berkembang, aktivitas ekstraktif, dan produksi emas industri, sebagian besar penduduk Mali masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, yang sebagian disebabkan oleh praktik-praktik korupsi.^[1]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Mali memperoleh skor 27 dalam skala 0 (“sangat korup”) hingga 100 (“sangat bersih”). Berdasarkan peringkat, Mali menempati posisi ke-135 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara dengan peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik yang paling bersih.^[2] Sebagai perbandingan dengan skor regional, skor tertinggi di antara negara-negara sub-Sahara Afrika adalah 72, skor rata-ratanya 33, dan skor terendahnya 8.^[3] Sementara itu, secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan yang terburuk 8 (peringkat 180).^[4]

Defisit anggaran yang besar dan lemahnya kapasitas negara telah memengaruhi penyediaan jaring pengaman sosial di Mali.^[5] Hal ini terlihat dari meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap berbagai tokoh non-negara dan lembaga formal untuk memperoleh layanan publik dasar, akibat ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakannya. Korupsi juga turut memperburuk ketidakstabilan dan masalah keamanan di Mali. Meskipun bukan satu-satunya penyebab, korupsi telah memicu rasa ketidakpuasan dan keterasingan, yang memperparah konflik di antara kelompok-kelompok tertentu di negara tersebut.^[6]

Kerangka kerja yang dibentuk untuk mencegah atau menangani korupsi di Mali dinilai tidak cukup kuat untuk menahan praktik koruptif, dan kelemahan ini diperburuk oleh lemahnya institusi serta kurangnya sumber daya. Kegagalan inisiatif anti-korupsi juga disebabkan oleh pandangan bahwa korupsi adalah isu kecil dan teknis, bukan sebagai persoalan politik dan distribusi kekuasaan.^[7]