Korupsi di Senegal tetap menjadi perhatian utama bagi negara tersebut. Dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International tahun 2024, Senegal memperoleh skor 45 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Senegal menempati posisi ke-69 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang berada di peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan regional, skor rata-rata negara-negara di sub-Sahara Afrika adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan terendah 8.^[2] Untuk perbandingan global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[3]

Sejak tahun 2012, di bawah kepemimpinan Presiden Macky Sall, Senegal telah melakukan sejumlah upaya penting untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan beberapa lembaga antikorupsi seperti Kementerian Promosi Tata Kelola yang Baik serta pengaktifan kembali Pengadilan Penindakan Kejahatan Ekonomi dan Keuangan. Penuntutan terhadap kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara juga meningkat selama masa pemerintahan Sall.^[4] Namun, korupsi kecil tetap marak dalam kehidupan sehari-hari dan layanan publik.^[5][6] Terdapat kekhawatiran bahwa langkah-langkah antikorupsi dipengaruhi oleh pertimbangan politik.^[7] Selain itu, penegakan hukum antikorupsi masih belum merata.^[8]

Masalah korupsi tetap berlangsung selama pemerintahan Sall, termasuk tuduhan nepotisme, di mana Sall diduga mengangkat anggota keluarganya ke posisi pemerintahan.^[9] Selain itu, saudara laki-laki Sall juga terseret dalam skandal korupsi terkait kontrak ladang gas.^[9]