Korupsi di Madagaskar merajalela dan diperburuk oleh ketidakstabilan politik dan kemiskinan. Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Madagaskar memperoleh skor 26 dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Madagaskar berada di posisi ke-140 dari 180 negara dalam Indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan dengan skor regional, rata-rata skor di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara adalah 33. Skor tertinggi di kawasan tersebut adalah 72, sementara skor terendah adalah 8.^[2] Untuk perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[3]

Tingkat parahnya korupsi tingkat tinggi di Madagaskar terlihat jelas dalam kasus mantan Perdana Menteri Jean Ravelonarivo. Pada tahun 2021, ia dinyatakan bersalah atas tindak korupsi dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara serta denda sebesar 6 miliar ariary atau sekitar 1,5 juta dolar AS.^[4] Tuduhan terhadapnya mencakup kontrak fiktif dan penggelapan dana yang dilakukan selama masa jabatannya (2015–2016). Namun, ia tidak menjalani hukuman karena melarikan diri ke Swiss setelah dinyatakan bersalah. Selain Ravelonarivo, beberapa pejabat lainnya juga terlibat dan harus meninggalkan negara untuk menghindari proses hukum, termasuk Raoul Arizaka Rabekoto, yang menjabat sebagai direktur perusahaan negara pada masa pemerintahan Ravelonarivo.^[5] Kasus-kasus ini mencerminkan tingkat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan publik di Madagaskar. Meskipun telah ada upaya untuk menangani persoalan ini, korupsi tetap berlangsung dan terus menghambat pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang efektif.

Sifat sistemik korupsi di Madagaskar juga terlihat dalam industri sumber daya alam. Misalnya, penambangan emas skala kecil dikuasai oleh para pedagang yang bersekongkol dengan pejabat pemerintah.^[6] Proses pemberian izin tambang pun kerap dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak transparan, membuka celah besar bagi praktik korupsi.^[7]

Penyelundupan juga menjadi sumber utama penyimpangan publik di Madagaskar, memanfaatkan lemahnya supremasi hukum di negara tersebut. Sindikat penyelundupan yang terorganisir mengoperasikan jaringan luas untuk memperdagangkan sumber daya berharga seperti kayu sonokeling — yang sangat diminati di Tiongkok — serta melakukan perdagangan satwa liar. Aktivitas ilegal ini terkait erat dengan jaringan patronase yang menjangkau hingga tingkat kekuasaan politik tertinggi.^[6] Keuntungan besar dari kejahatan terorganisir ini kemudian dicuci melalui sistem keuangan formal maupun jalur informal di Madagaskar.