Korupsi di Uganda mencakup pencurian dana publik berskala besar, korupsi kecil oleh pejabat di berbagai tingkat, serta sistem patronase politik yang kuat.^[1] Sistem patronase ini diperburuk oleh bantuan luar negeri yang menyediakan sumber daya bagi praktik korup. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kekuasaan melalui loyalitas politik.^[2] Beberapa sektor di Uganda memiliki risiko korupsi yang tinggi, seperti kepolisian, peradilan, dan pengadaan barang dan jasa. Bisnis terutama rentan saat mengikuti proses tender kontrak publik karena prosedur yang sering tidak transparan dan adanya tuntutan pembayaran suap secara diam-diam dari petugas pengadaan.^[1]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Uganda memperoleh skor 26 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Dengan skor tersebut, Uganda menempati peringkat ke-140 dari 180 negara, di mana peringkat pertama adalah negara dengan sektor publik paling jujur.^[3] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor negara-negara Afrika Sub-Sahara adalah 33, dengan skor tertinggi 72 dan skor terendah 8.^[4] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[5]

Meskipun sudah ada undang-undang dan lembaga untuk mencegah dan menghukum korupsi, pejabat di Uganda tetap melakukan praktik korupsi.^[1] Untuk melawan korupsi, Presiden Yoweri Museveni membentuk institusi baru di tingkat lokal dan nasional. Uganda menarik perhatian para pemberi bantuan karena kesediaannya melakukan reformasi dan memberantas korupsi. Bantuan luar negeri mulai memberikan bantuan bersyarat untuk mendukung proses reformasi tersebut.^[6] Bantuan yang diterima Uganda berupa program penyesuaian struktural dari IMF dan Bank Dunia, yang merupakan pinjaman bersyarat dengan kebijakan reformasi untuk membantu Uganda beralih ke sistem yang lebih liberal.^[7]