Korupsi di Lesotho telah menjadi masalah sejak masa awal ketika negara ini masih merupakan protektorat Inggris.^[1] Namun, situasinya semakin memburuk dan mengakar dalam sistem politik dan ekonomi negara tersebut sekitar tahun 1980-an dan 1990-an. Raja Moshoeshoe II (1938–1996) memimpin pada masa maraknya korupsi dan nepotisme, dengan tuduhan penyalahgunaan dana negara serta pemberian kontrak pemerintah kepada rekan-rekan dekatnya.^[2][3] Meskipun demikian, dengan diterapkannya demokrasi multipartai pada 1990-an, negara ini berhasil menangani sebagian masalah yang sebelumnya ada. Di antara mereka yang diduga menyelewengkan dana proyek pembangunan pada masa pemerintahan Ntsu Mokhehle (1993–1998), terdapat pula tuduhan korupsi yang terkait dengan pemerintahannya.^[4]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International tahun 2024, Lesotho memperoleh skor 37 dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Lesotho berada di posisi ke-99 dari 180 negara dalam Indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[5] Sebagai perbandingan dengan skor regional, rata-rata skor di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara adalah 33. Skor tertinggi di kawasan tersebut adalah 72, sedangkan skor terendah adalah 8.^[6] Untuk perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[7]

Direktorat Pemberantasan Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi (DCEO) Lesotho, lembaga antikorupsi negara tersebut, menghadapi berbagai hambatan seperti kekurangan sumber daya, campur tangan politik, serta adanya korupsi di dalam lembaga itu sendiri yang menghambat efektivitas investigasi dan penuntutan kasus korupsi. Situasi korupsi di Lesotho diperparah oleh lemahnya institusi, penolakan untuk memerangi korupsi, keterbatasan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan maupun lembaga publik, tidak adanya mekanisme perlindungan pelapor dan partisipasi publik, maraknya nepotisme dan patronase, serta akses informasi dan kebebasan pers yang terbatas. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memerangi korupsi di Lesotho antara lain mencakup pembentukan DCEO serta Pengadilan Anti-Korupsi, penerapan undang-undang yang relevan dengan kebijakan antikorupsi, dukungan internasional dari lembaga-lembaga seperti PBB dan Bank Pembangunan Afrika (ADB), serta gerakan masyarakat sipil termasuk kampanye penyadaran publik.^[1]