Korupsi di Bahrain merupakan masalah yang terus menjadi perhatian di negara tersebut. Bahrain menjadi pihak dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi pada tahun 2010 setelah menandatanganinya pada tahun 2005.^[1]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International, yang menilai 180 negara dengan skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Bahrain memperoleh skor 53. Berdasarkan peringkat, Bahrain menempati posisi ke-53 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dipersepsikan memiliki sektor publik paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[3] Sementara itu, untuk perbandingan di tingkat regional, skor rata-rata negara-negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah 34. Skor tertinggi di kawasan ini adalah 68, dan skor terendah adalah 12.^[4]

Salah satu yang paling menonjol adalah kasus Alcoa–Alba, di mana perusahaan aluminium asal Amerika Serikat terbukti menyuap pejabat tinggi Bahrain, termasuk anggota keluarga kerajaan, dengan total denda mencapai 384 juta dolar AS.^[5] Kasus lain seperti skandal “Al Bandar” pada tahun 2006 mengungkapkan konspirasi yang melibatkan pejabat senior dalam upaya memanipulasi hasil pemilu dan mendanai organisasi palsu yang bertujuan menciptakan perpecahan sektarian.^[6] Selain itu, Transparency International menilai sektor pertahanan Bahrain berada pada tingkat risiko korupsi ‘kritis’ karena minimnya pengawasan dan transparansi.^[7]