Korupsi di Pakistan melibatkan praktik-praktik penipuan yang dilakukan oleh pejabat dan lembaga, mulai dari penyuapan kecil-kecilan hingga skandal besar.^[1]

Korupsi mendistorsi pengambilan keputusan ekonomi, menghalangi investasi, merusak daya saing, dan pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi Pakistan. Masalah ini sudah mengakar dalam, berlangsung selama beberapa dekade, dan meskipun ada seruan reformasi yang terus berlanjut serta berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan, hanya sedikit bukti kemajuan yang terlihat.^[2][3]

Dari tahun 2013 hingga 2017, ketika Nawaz Sharif berkuasa, Transparency International menunjukkan adanya penurunan korupsi yang signifikan karena skor Pakistan meningkat dari 28 menjadi 32 dalam Indeks Persepsi Korupsi TI.^[4] Dalam Indeks tersebut, 180 negara di seluruh dunia diberi skor pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih") berdasarkan seberapa jujur sektor publik mereka dipersepsikan; skor yang tinggi menunjukkan persepsi sektor publik yang jujur.^[5]

Adil Gillani, seorang penasihat untuk TI Pakistan, mengamati pada tahun 2012 bahwa jika Pakistan menanggulangi bahaya korupsi dan memastikan tata kelola yang baik, negara ini tidak akan memerlukan satu sen pun dari dunia luar. Pemerintahan koalisi PPP yang memimpin pada 2008–2013 dikritik sebagai pemerintahan paling korup dalam sejarah negara tersebut.^[6] Media lokal yang bebas dan berpengaruh di Pakistan mengungkap berbagai kasus korupsi selama masa pemerintahan itu, termasuk kasus suap dan korupsi di perusahaan milik pemerintah seperti Pakistan International Airlines^[7] dan Pakistan Railways.^[8]

Pada 29 Maret 2012, seorang warga sipil Johar Town Lahore, Tariq Ahmed, mengajukan petisi ke Pengadilan Tinggi Lahore, meminta pengadilan untuk mendiskualifikasi perdana menteri Yousaf Raza Gillani. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi di mana pemohon berpendapat bahwa "Fauzia Gillani—istri perdana menteri Gillani menerima pinjaman jutaan rupee dari Agriculture Development Bank Ltd (ADB) dan National Bank of Pakistan untuk dua mega-korporasi milik keluarga Gillani, di mana Fauzia Gillani menjabat sebagai direktur eksekutif kedua perusahaan tersebut. Tidak ada satu pun pinjaman jutaan rupee yang dilunasi kepada bank".^[9] Ketika petisi diskualifikasi tersebut dihentikan oleh putusan Ketua Majelis Nasional Fehmida Mirza yang menyatakan bahwa petisi tersebut tidak memiliki dasar, Gillani dinyatakan bersalah atas tuduhan Penghinaan Pengadilan. Gillani menjadi perdana menteri pertama Pakistan yang dihukum saat menjabat dan kemudian dijatuhi hukuman serta didiskualifikasi.^[10] Gillani dikritik karena era stagflasi yang berkepanjangan, di mana masalah-masalah ekonomi fundamental diabaikan, pemerintahan dikelola dengan buruk, dan korupsi merajalela.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024, Pakistan menerima skor 27, di mana negara dengan skor tertinggi di kawasan tersebut mendapat skor 84, skor terendah 16, dan skor rata-rata 44.^[11] Secara global, skor tertinggi adalah 90, skor terendah 8, dan skor rata-rata 43.^[12]