Korupsi di Vietnam merajalela dan meluas, disebabkan oleh infrastruktur hukum yang lemah, ketidakpastian keuangan, serta pengambilan keputusan birokrasi yang bertentangan dan negatif. Survei tahun 2015 mengungkapkan bahwa meskipun korupsi kecil menurun sedikit di seluruh negeri, korupsi tingkat tinggi meningkat secara signifikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik di Vietnam.^[1] Korupsi merupakan masalah yang sangat serius di Vietnam, memengaruhi semua aspek administrasi, pendidikan, dan penegakan hukum.

Vietnam adalah negara otoriter satu partai di bawah Partai Komunis Vietnam (CPV). Pada tahun 2015, partai tersebut mengklaim bahwa korupsi telah menjadi agenda politik utama, dan kerangka hukum untuk memberantas korupsi telah "lebih berkembang". Namun, para akademisi politik menyebut bahwa upaya tersebut kemungkinan besar merupakan kedok bagi pembersihan politik antar faksi partai.^[1]

Hingga Januari 2018, Vietnam mencatat salah satu tingkat praktik suap tertinggi – tingkat warga yang membayar suap kepada lembaga publik utama selama 12 bulan terakhir mencapai 65%, hanya di bawah India yang mencapai 69%.^[2] Sejak 2012, korupsi dianggap sebagai hambatan untuk berbisnis di Vietnam, dan praktik pembayaran pelicin telah meluas saat berurusan dengan pegawai negeri sipil di semua tingkatan masyarakat.^[3]

Indeks Persepsi Korupsi 2024 oleh Transparency International, yang menilai 180 negara dengan skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), memberikan skor 40 kepada Vietnam. Berdasarkan skor tersebut, Vietnam menempati peringkat ke-88 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang berada di peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik yang paling jujur.^[4] Sebagai perbandingan dengan skor di kawasan Asia Pasifik, skor tertinggi adalah 84, skor rata-rata 44, dan skor terendah 16.^[5] Sebagai perbandingan dengan skor di seluruh dunia, skor rata-rata adalah 43, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[6]

Survei pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa meskipun korupsi kecil menurun sedikit di seluruh negeri, korupsi tingkat tinggi atau korupsi sistemik dan politik meningkat secara signifikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik di Vietnam.^[1] Hingga Januari 2018, Vietnam mencatat salah satu tingkat praktik suap tertinggi – tingkat warga yang membayar suap kepada lembaga publik utama selama 12 bulan terakhir mencapai 65%, hanya di bawah India yang mencapai 69%.^[2]

Vietnam adalah negara berkembang dengan sekitar 96 juta penduduk pada tahun 2018.^[7] Hingga tahun 2012, korupsi dianggap sebagai hambatan untuk berbisnis di Vietnam, dan penggunaan pembayaran pelicin telah meluas dalam berurusan dengan pegawai negeri sipil di semua tingkatan masyarakat.^[3]

Karena pandangan internasional terhadap korupsi di Vietnam, pada tahun 2020, investasi asing langsung (FDI) di Vietnam hanya mencapai US$28,5 miliar, jauh di bawah negara-negara tetangganya di ASEAN.^[8]

Pada tahun 2016, kampanye antikorupsi "tungku yang menyala-nyala" (đốt lò) diluncurkan oleh Nguyễn Phú Trọng, sekretaris jenderal Partai Komunis Vietnam.^[9]

Pada tahun 2021, pemerintah Vietnam mengklaim bahwa mereka telah melakukan upaya yang lebih kuat untuk memerangi korupsi.^[10]

Orang-orang berikut koruptor yang tertangkap dari kampanye antikorupsi pemerintah:

• Đinh La Thăng: Mantan Menteri Perhubungan, mantan Sekretaris Partai Komunis Kota Ho Chi Minh, dan mantan anggota Politbiro Partai Komunis Vietnam.
• Nguyễn Đức Chung: Mantan Mayor Jenderal Keamanan Publik Rakyat Vietnam dan politikus Vietnam. Dia adalah mantan Ketua Komite Rakyat Hanoi.
• Nguyễn Thanh Long: Menteri Kesehatan dari Juli 2020 hingga dicopot dari Partai Komunis Vietnam pada Juni 2022 karena keterlibatannya dalam skandal Việt Á.
• Trịnh Xuân Thanh: Mantan politikus dan pengusaha Vietnam. Dia merupakan mantan kepala Petrovietnam Construction Joint Stock Corporation (anak perusahaan Petrovietnam) dan mantan Wakil Ketua Komite Rakyat Provinsi Hậu Giang.
• Nguyễn Xuân Phúc: Mantan Presiden Vietnam yang terlibat dalam skandal Việt Á, mengundurkan diri pada 23 Januari 2023.
• Dương Bá Thanh Dân: Direktur Departemen Pengadaan Medis di Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) Provinsi Ninh Thuan, bersama dengan pegawainya Nguyễn Đăng Đức.^[11]
• Tô Anh Dũng: Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, (bersama tujuh mantan pejabat lainnya di kementerian luar negeri) karena diduga menerima suap hingga $908.000 untuk menambahkan perusahaan ke dalam daftar penyedia penerbangan repatriasi selama pandemi COVID-19.^[12]

• Korupsi di Afrika Selatan