Korupsi di Turkmenistan merupakan masalah yang sangat meluas. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, yang menilai 180 negara pada skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Turkmenistan memperoleh skor 17. Berdasarkan peringkat skor, Turkmenistan menempati posisi ke-165 dari 180 negara, di mana negara yang berada di peringkat pertama dipersepsikan memiliki sektor publik paling jujur.^[1] Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah adalah 53, skor rata-ratanya 35, dan skor terendah adalah milik Turkmenistan sendiri, yakni 17.^[2] Sementara itu, dalam perbandingan global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[3]

Korupsi di Turkmenistan berakar dari praktik korupsi yang sudah berlangsung sejak era Uni Soviet. Seperti halnya negara-negara bekas republik Soviet lainnya, Turkmenistan menghadapi tantangan serius dalam memberantas korupsi. Menurut American Security Project, korupsi menjadi penghambat utama bagi negara-negara tersebut untuk berkembang ke arah sistem "liberal-demokratis." Korupsi tidak hanya menghalangi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi warga negaranya, tetapi juga menghambat masuknya investasi asing.^[4]

Turkmenistan berada di kawasan Asia Tengah, wilayah dengan tingkat korupsi yang sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan kawasan pasca-Soviet lainnya. Menurut Regional Anti-Corruption Initiative, Turkmenistan terletak di “pusat kawasan yang sarat dengan negara-negara korup”.^[5] Berdasarkan analisis terhadap Indeks Persepsi Korupsi tahun 2014, Turkmenistan bersama Uzbekistan dijuluki sebagai “Yang Terburuk dari yang Terburuk” oleh Freedom House pada tahun 2015—kategori yang hanya ditempati oleh tujuh negara lain di seluruh dunia.^[4]

Parahnya kondisi korupsi di Turkmenistan juga diakui secara internasional. Pada tahun 2000, Wakil Presiden Bank Dunia Johannes Linn menyatakan bahwa Turkmenistan adalah "satu-satunya bekas republik Soviet yang pemberian pinjamannya dihentikan akibat tuduhan korupsi." Lima perusahaan Barat bahkan dilarang berpartisipasi dalam proyek-proyek Bank Dunia di negara tersebut karena dugaan penipuan dan korupsi, termasuk praktik suap kepada pejabat Turkmenistan demi memenangkan kontrak proyek.^[6]