Korupsi di Thailand merupakan isu nasional.^[1] Hukum Thailand menetapkan sanksi pidana bagi siapa pun yang terbukti melakukan korupsi jabatan. Junta militer Thailand tahun 2014, Dewan Nasional untuk Ketertiban dan Perdamaian (NCPO), menyatakan bahwa pemberantasan korupsi akan menjadi salah satu fokus utamanya, sebuah praktik umum yang sering dilakukan oleh rezim militer setelah kudeta militer yang kerap terjadi di Thailand. Namun, meskipun ada janji tersebut, para pejabat tetap melakukan praktik korupsi tanpa konsekuensi, dan NCPO sendiri juga terlibat dalam praktik tersebut.^[2][3]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, yang menilai 180 negara pada skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"), Thailand memperoleh skor 34. Berdasarkan peringkat, Thailand berada di posisi ke-107 dari 180 negara, di mana negara peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[4] Sebagai perbandingan di kawasan Asia Pasifik, skor tertinggi adalah 84, skor rata-rata 44, dan skor terendah 16.^[5] Sementara itu, secara global, skor rata-rata adalah 43, skor tertinggi 90 (peringkat 1), dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[6]

Persimpangan antara bisnis dan pemerintah telah menyebabkan praktik suap meluas di hampir semua sektor di Thailand. Suap dan konflik kepentingan umum terjadi di sektor swasta maupun publik. Politik uang di Thailand, yaitu "aliran uang dalam dunia politik," muncul karena banyaknya hubungan yang saling terkait antara dunia bisnis dan politik. Meskipun ada undang-undang antikorupsi, birokrasi pemerintah tidak efektif dalam menegakkannya.^[7]

Dalam survei yang dilakukan oleh Universitas Kamar Dagang Thailand terhadap para pebisnis yang berurusan dengan birokrat yang menentukan pemenang kontrak, rata-rata biaya “di bawah meja” yang dibayarkan untuk mengamankan kontrak dari lembaga pemerintah adalah lebih dari 25 persen. Survei tersebut menunjukkan bahwa 78 persen responden mengaku harus membayar "biaya" tersebut, yang menurut mereka semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa pebisnis mengklaim tarif yang dikenakan oleh para penjaga pintu serakah bisa mencapai 40 persen.^[8]

Korupsi di kepolisian juga meluas. Pada 2016, terdapat banyak kasus polisi yang didakwa atas penculikan, pelecehan seksual, pencurian, dan pelanggaran tugas. Aparat penegak hukum menangkap dan menghukum polisi yang terlibat korupsi, perdagangan narkoba, penyelundupan, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.^[2]

Korupsi di Thailand begitu merajalela sehingga pada 2015 organisasi Organisasi Antikorupsi Thailand (ACT) mendirikan "Museum Korupsi Thailand" di Pusat Seni dan Budaya Bangkok. Menurut Mana Nimitmongkol dari ACT, “Thailand adalah negara dengan budaya patronase... banyak generasi telah melihat korupsi dan terbiasa dengan itu,... Kami ingin membuat museum ini untuk memberi tahu para pelaku bahwa perbuatan mereka jahat—mereka akan tercatat dalam sejarah Thailand, dan rakyat Thailand tidak akan pernah melupakan atau memaafkan mereka”.^[9] Namun, beberapa kritik mengatakan museum tersebut kurang berani karena 10 tindakan korupsi yang ditampilkan hanya melibatkan pemerintah dan tidak menyentuh militer atau dunia bisnis.^[10]

Menurut Barometer Korupsi Global 2020, 24% responden mengaku membayar suap untuk layanan publik, 27% menggunakan koneksi pribadi untuk mendapatkan layanan publik, dan 28% ditawari suap untuk suara mereka dalam 12 bulan terakhir.^[11]: 53

Sungsidh Piriyarangsan, Dekan Fakultas Inovasi Sosial di Universitas Rangsit yang dikenal atas penelitiannya tentang korupsi, memperkirakan bahwa korupsi akan merugikan masyarakat Thailand antara 50 hingga 100 miliar baht pada tahun 2018. Perkiraannya—yang dia sebut sebagai "hati-hati"—berdasarkan 14 studi korupsi yang didanai oleh Komisi Anti-Korupsi Sektor Publik (PACC).^[12] Pada September 2019, seorang perwakilan dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mengamati bahwa negara Thailand bisa saja kehilangan 100 miliar baht akibat korupsi terkait pengadaan barang dan jasa publik.^[13]