Korupsi di Kirgizstan merupakan masalah yang meluas dan sistemik, memengaruhi hampir semua sektor pemerintahan dan kehidupan publik. Meskipun negara ini telah mengambil sejumlah langkah reformasi sejak merdeka pada tahun 1991, termasuk pembentukan lembaga antikorupsi dan penerapan undang-undang transparansi, pelaksanaan kebijakan tersebut sering kali tidak konsisten dan lemah.^[1]

Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Kirgizstan memperoleh skor 25 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih").^[2] Berdasarkan peringkat skor, Kirgizstan berada pada peringkat ke-146 dari 180 negara. Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah adalah 53, skor rata-ratanya 35, dan skor terendah 17.^[3] Sebagai perbandingan global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[4] Merujuk pada penurunan skor Kirgistan dari 31 pada tahun 2020 menjadi 26 pada tahun 2023, Transparency International menyatakan, "Dalam waktu hanya empat tahun, Kirgistan (26) telah berubah dari benteng demokrasi dengan masyarakat sipil yang dinamis menjadi rezim otoriter yang terkonsolidasi dan menggunakan sistem peradilannya untuk menargetkan para pengkritik".^[5]

Pada tahun 2005, setelah revolusi yang menggulingkan Presiden Askar Akayev, pemerintah Kirgistan membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki aset bisnis yang terkait dengan dirinya. Daftar awal mencakup 42 perusahaan, termasuk Tambang Emas Kumtor.^[6] Sejak tahun 2002, Akayev dan putranya, Aydar, diduga menerima pembayaran sewa sebesar $2 juta, serta berbagai pembayaran lainnya yang totalnya mencapai $119 juta, melalui dua perusahaan yang mereka miliki.^[7] Namun, penyelidikan menghadapi kendala besar dalam menelusuri kepemilikan sebenarnya dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Setelah naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2006, Presiden Kurmanbek Bakiyev menunjuk putranya, Maxim Bakiyev, untuk memimpin badan pembangunan nasional. Dalam masa kepemimpinannya, berbagai kesepakatan bisnis yang tidak transparan dilakukan, termasuk kerja sama dengan Tiongkok dan pengalihan aset ke surga pajak di luar negeri.^[8]

Pada masa pemerintahan Presiden Sooronbay Jeenbekov, salah satu skandal korupsi terbesar melibatkan Raimbek Matraimov, mantan wakil kepala Dinas Bea Cukai Negara Kirgistan.^[9] Investigasi yang dipublikasikan oleh Radio Liberty edisi Kirgistan pada Mei 2019 mengungkap bahwa Matraimov memperoleh kekayaan dalam jumlah besar melalui praktik korupsi saat menjabat antara tahun 2015 hingga 2017.^[10]

Pada tahun 2022, pemerintah memanfaatkan Undang-Undang Perlindungan dari Informasi Palsu untuk memblokir akses ke sejumlah situs berita.^[11] Transparency International juga mencatat bahwa pada tahun 2021, pemerintah menggunakan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk menekan kegiatan jurnalistik dan pembentukan unjuk rasa publik, serta menutup-nutupi pengelolaan dana bantuan COVID-19.^[12]

Peraturan perundang-undangan antikorupsi di Kirgistan mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkriminalisasi berbagai bentuk utama tindak korupsi, termasuk suap pasif, upaya korupsi, pemerasan, pencucian uang, dan penyalahgunaan jabatan.^[13]

Sejumlah organisasi telah dibentuk untuk menangani korupsi endemik yang melanda negara tersebut, seperti Dewan Bisnis Antikorupsi dan LSM Masyarakat Melawan Korupsi. Pada Maret 2011, pemerintah meluncurkan situs web antikorupsi baru dengan janji bahwa setiap kasus akan ditindaklanjuti oleh pemerintah, kantor Kejaksaan Agung, dan kepolisian.^[14] Namun, banyak pihak tetap meragukan efektivitas situs tersebut.^[15]