Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata
| Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata BP Budpar | |
|---|---|
 | |
| Gambaran umum | |
| Didirikan | 10 Oktober 2001 |
| Dasar hukum | Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001[1] |
| Dibubarkan | 26 Mei 2003 |
| Nomenklatur sebelumnya | Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian |
| Nomenklatur pengganti | Departemen Kebudayaan dan Pariwisata |
| Bidang tugas | Budaya, Pariwisata |
| Di bawah koordinasi | |
| Departemen Kebudayaan dan Pariwisata | |
| Kepala | |
| Setyanto P. Santosa | |
| Situs web | |
| budpar.go.id | |
Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, disingkat BP Budpar, dulu adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Badan ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.[1]
Badan ini sejak tanggal 26 Mei 2003 telah dilebur ke dalam Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia berdasarkan Keppres 29/2003.[2]
Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP- 01/BP BUDPAR/2001, badan ini melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]
BP BUDPAR menyelenggarakan fungsi:
- pengkajian, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BP BUDPAR;
- fasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan masyarakat di bidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
- pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi semua unsur di lingkungan BP BUDPAR;
- penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan , organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga
Susunan organisasi
Susunan organisasi berasarkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP- 01/BP BUDPAR/2001
| Unsur | Jabatan[4] |
|---|---|
| Pimpinan | Kepala |
| Unsur pembantu pimpinan | Sekretariat Utama |
| Unsur pelaksana (Deputi) |
|
| Pusat |
|
| Unsur pengawas | Inspektur Utama |
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi Depbudpar Diarsipkan 2007-08-29 di Wayback Machine.
- (Indonesia) Keputusan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2003Diarsipkan 2004-12-14 di Wayback Machine.
Referensi
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen". 10 Oktober 2001. Diakses tanggal 22 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Menteri Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002". 26 Mei 2003. Diakses tanggal 2 Maret 2026.
- ^ Organisasi dan Tata Kerja Sama Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata (PDF). Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata. 14 Januari 2002. hlm. 3–5, 114–135. ISBN 979-96755-2-9. Diakses tanggal 2 Maret 2026.
- ^ Keputusan Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP- 01/BP BUDPAR/2001
 | Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
