Kerajaan Belanda
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Belanda
Konstitusi Piagam Wet Algemene Bepalingen Hak Asasi Manusia
Monarki Raja Willem-Alexander Dewan Menteri Menteri Berkuasa Penuh Aruba Curaçao St. Maarten
Kabinet Perdana Menteri (daftar) Dick Schoof Wakil Perdana Menteri Sophie Hermans Mona Keijzer Kabinet (daftar) Kabinet sekarang (ke-72 / Schoof)
Dewan Negara Senat Ketua: Mei Li Vos Keanggotaan sekarang Komposisi historis Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Martin Bosma Keanggotaan sekarang Komposisi historis Komite parlemen
Yudisial Mahkamah Agung Dewan Tinggi Negara Dewan Nasional Pengadilan Audit Ombudsman Nasional
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2002 2003 2006 2010 2012 2017 2021 2023 2025 Provinsi: 2003 2007 2011 2015 2019 2023 Munisipal: 2002 2006 2010 2014 2018 2022 Eropa: 2004 2009 2014 2019 2024 Referendum Referendum: 2005 2016 2018 Partai politik Politisi
Pembagian administratif Provinsi (politik) Pengurus Provinsi Komisaris Raja (Gubernur) Dewan Provinsi COROP Dewan Air Kota Madya (politik) Burgemeester (Wali Kota) Alderman Dewan Kota Distrik Belanda Karibia Dewan Eksekutif Letnan Gubernur
Hubungan luar negeri Kementerian Luar Negeri Menteri: David van Weel Misi diplomatik dari Belanda ke Belanda Hukum kewarganegaraan Belanda Paspor Belanda Persyaratan visa warga negara Belanda Kebijakan visa Kawasan Schengen Kebijakan visa Kerajaan Belanda di Karibia
Topik terkait Korupsi di Belanda Hukum di Belanda Bank Sentral Sejarah modern Republikanisme di Belanda Dewan Sosial dan Ekonomi
Negara lainnya Atlas
l b s

Pemilihan umum di Belanda diselenggarakan untuk lima tingkat pemerintahan: Uni Eropa, negara, dua belas provinsi, 21 dewan pengelola air, dan 342 munisipalitas/kotamadya (serta tiga badan publik di Belanda Karibia). Selain pemilu, referendum juga pernah diadakan sesekali, tetapi dihapus dari undang-undang pada 2018.

Di tingkat nasional, kekuasaan legislatif berada pada Dewan Negara Belanda yang bersifat bikameral. Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan 150 orang yang dipilih langsung untuk masa jabatan empat tahun dengan sistem perwakilan proporsional. Pemilu juga dapat diadakan lebih awal jika majelis dibubarkan. Semua pemilu bersifat langsung, kecuali Senat yang beranggotakan 75 orang, dipilih tidak langsung oleh anggota dewan provinsi berdasarkan hasil pemilu provinsi dengan sistem proporsional.

Belanda menganut sistem multipartai dengan banyak partai politik, sehingga hampir tidak pernah satu partai memperoleh mayoritas mutlak suara (kecuali di beberapa daerah kecil seperti Tubbergen). Karena itu, beberapa partai harus berkoalisi untuk membentuk pemerintahan koalisi. Biasanya koalisi melibatkan partai dengan suara terbanyak, kecuali pada tahun 1971, 1977, dan 1982 ketika Partai Buruh (PvdA) menjadi partai terbesar tetapi tidak ikut dalam koalisi.

Calon anggota DPR dipilih dari daftar partai menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar semi-terbuka. Ambang batasnya adalah 1/150 dari total suara sah.

Pada pilkada tahun 2006, pemungutan suara dilakukan secara elektronik di seluruh negeri sehingga hasil diketahui hanya dua jam setelah TPS ditutup. Namun pada pemilu nasional November tahun yang sama, beberapa TPS kembali menggunakan kertas dan pensil merah karena masalah keamanan mesin pemungutan suara. Sejak itu, sebagian besar pemilu kembali menggunakan kertas dan pensil.

Di Belanda, masa jabatan maksimum parlemen adalah lima tahun,^[1] tetapi pemilu biasanya diadakan sekitar empat tahun setelah pemilu sebelumnya. Pemilu reguler berlangsung pada bulan Maret setelah masa jabatan DPR berakhir. Jika pada bulan Maret tahun tersebut sudah ada pemilu daerah atau provinsi, pemilu parlemen diundur ke bulan Mei. Jadwal musim semi dipilih agar kabinet baru dapat terbentuk tepat waktu untuk menyampaikan rencananya pada hari penting parlemen, yaitu Prinsjesdag.^[2] Jika DPR dibubarkan lebih awal karena konflik serius, pemilihan cepat diadakan sesegera mungkin, biasanya sekitar dua bulan kemudian agar partai punya waktu bersiap. Masa jabatan parlemen berikutnya dapat sedikit dipersingkat atau diperpanjang agar jadwal pemilu kembali ke Maret atau Mei.

Pemilu kota dan provinsi selalu diadakan setiap empat tahun pada bulan Maret. Pemilu kota berlangsung dua tahun setelah tahun yang habis dibagi empat, sedangkan pemilu provinsi satu tahun setelah pemilu kota. Dewan kota dan provinsi tidak dapat dibubarkan, sehingga tidak ada pemilu cepat di tingkat ini, kecuali jika beberapa kota bergabung dan perlu memilih dewan baru.

Pemilu Senat diadakan setiap empat tahun pada bulan Mei setelah pemilu provinsi. Senat bisa dibubarkan, tetapi hal ini jarang terjadi karena anggota dewan provinsi yang memilihnya tetap sama, sehingga jika ada pemilu cepat, masa jabatannya hanya melanjutkan sisa masa jabatan sebelumnya.

Pemilu biasanya dilaksanakan pada hari Rabu, tetapi pemerintah dapat memindahkannya ke Selasa, Kamis, atau Jumat jika ada alasan kuat, misalnya bertepatan dengan hari libur nasional.^[3] Pemilu Parlemen Eropa di Belanda selalu diadakan pada hari Kamis.^[4]

Setiap warga negara Belanda yang telah berusia 18 tahun berhak memilih (“hak pilih aktif”) dan mencalonkan diri sebagai anggota DPR (“hak pilih pasif”). Pengecualian penting berlaku pada pemilu kota: orang yang belum berusia 18 tahun boleh terpilih, tetapi baru dapat menjabat setelah ulang tahun ke-18. Selain itu, dalam pemilu kota tidak harus warga negara Belanda; penduduk yang merupakan warga negara Uni Eropa lain juga boleh memilih, begitu pula warga negara non-UE yang telah tinggal secara sah di Belanda selama lima tahun. Hak ini dapat dicabut jika seseorang tidak mampu secara mental membuat pilihan yang rasional atau kehilangan hak pilih melalui putusan pengadilan. Dua minggu sebelum pemilu, semua pemilih menerima kartu sebagai bukti hak pilih yang harus diserahkan di tempat pemungutan suara. Pemungutan suara tidak wajib; kewajiban memilih pernah diberlakukan pada tahun 1917 bersamaan dengan hak pilih umum bagi pria, tetapi dihapus pada tahun 1967.

Tidak perlu mendaftar khusus sebagai pemilih karena setiap penduduk wajib terdaftar di munisipalitas tempat tinggalnya, dan data tersebut menjadi dasar daftar pemilih. Warga negara Belanda yang tinggal di luar negeri (dan sudah tidak terdaftar sebagai penduduk) tetap dapat memilih anggota DPR dan Parlemen Eropa, tetapi tidak untuk pemilu kota atau provinsi, dan mereka harus mendaftar sebagai pemilih.

Dewan Perwakilan Rakyat dipilih menggunakan sistem perwakilan proporsional dengan daftar partai terbuka; partai mengajukan daftar calon berurutan. Namun, pemilih dapat memilih kandidat mana pun sehingga urutannya bisa berubah.^[5]

Untuk semua pemilu, pemungutan suara diselenggarakan berdasarkan kotamadya. Di setiap kotamadya terdapat beberapa tempat pemungutan suara, biasanya di gedung umum seperti gereja, sekolah, dan belakangan juga stasiun kereta.

Saat tiba di TPS, pemilih menyerahkan kartu atau identitas kepada salah satu dari tiga petugas, yang memeriksa dan membatalkannya, lalu memberikan surat suara dan mengarahkan pemilih ke bilik suara.

Warga Belanda yang tinggal di luar negeri dapat memilih dengan mendaftar terlebih dahulu dan menggunakan suara lewat pos. Hasilnya dihitung oleh kotamadya Den Haag dan dimasukkan ke hasil wilayah tersebut.

Untuk jabatan wali kota dan gubernur provinsi, Belanda termasuk sedikit negara di Eropa yang tidak mengadakannya melalui pemilu. Jabatan tersebut ditunjuk oleh pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi dewan kota atau provinsi.^[6][7]

• Hasil pemilihan umum Belanda