Pemerintah Provinsi Jawa TimurPemerintah Kabupaten Probolinggo(Pemkab Probolinggo)
Lambang Kabupaten Probolinggo
Kantor Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo di Kota Kraksaan
Dasar hukum
UU No. 12 Tahun 1950
Bupati	Muhammad Haris Damanhuri Romly
Wakil bupati	Fahmi Abdul Haq Zaini
Dewan perwakilan rakyat daerah
Ketua	Oka Mahendra Jati Kusuma
Wakil ketua	- Didik Humaidi - Muhammad Zubaidi - Sumarmi Rasit
Perangkat daerah
Sekretariat daerah	Ugas Irwanto (Sekretaris Daerah)
Sekretariat DPRD	Yulius Christian (Sekretaris DPRD)
Inspektorat	Imron Rosyadi (Inspektur)
Jumlah dinas	19
Jumlah badan	5
Pembagian administratif
Jumlah kecamatan	24
Jumlah	325 (desa)
Jumlah kelurahan	5
Anggaran pendapatan dan belanja daerah
Rp. 2,45 triliun (2025)
Situs resmi
probolinggokab.go.id

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo (Dialek Arekan: Pamaréntahan Kabupatèn Prabalingga; Dialek Madura: Pamaréntahan Ka'bhupatèn Prabâlèngghâ) atau disingkat Pemkab Probolinggo, merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kabupaten Probolinggo.

Pemerintahan Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh seorang bupati, yang dipilih secara demokratis berdasarkan UUD 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan DPRD Kabupaten Probolinggo.

Wilayah Kabupaten Probolinggo pada masa Hindia Belanda termasuk dalam Keresidenan Besuki. Awalnya dikenal sebagai Regentschap Prabalingga dengan seorang bupati pribumi yang berada di bawah pengawasan seorang assistent-resident. Seiring berjalannya waktu, kebijakan desentralisasi awal abad ke-20 memberi ruang bagi pembentukan pemerintahan lokal yang lebih modern.^[1][2]

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 1945, Kabupaten Probolinggo ditetapkan sebagai bagian administratif Provinsi Jawa Timur. Bupati pertama setelah kemerdekaan ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Dalam periode revolusi, wilayah Probolinggo menjadi salah satu daerah basis perlawanan rakyat terhadap pasukan Belanda.

Pada masa Orde Baru, Kabupaten Probolinggo ditata sebagai daerah agraris sekaligus pariwisata penyangga wilayah Tapal Kuda. Pembangunan infrastruktur pertanian, irigasi, dan perikanan diperluas, seiring dengan penunjukan kepala daerah yang umumnya berasal dari birokrat atau kalangan militer.

Setelah penerapan otonomi daerah tahun 2001, Kabupaten Probolinggo memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan pemerintahan. Sejak Pemilihan umum Bupati Probolinggo 2008, bupati dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada masa reformasi, pembangunan sektor pariwisata (Gunung Bromo dan sekitarnya), pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama. Figur penting antara lain Puput Tantriana Sari, yang menjadi bupati perempuan pertama dan menjabat selama dua periode (2013–2021).^[3]

Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh seorang bupati dan dibantu perangkat daerah berupa sekretariat daerah, sekretariat DPRD, staf ahli, dinas-dinas teknis, badan-badan, dan inspektorat. Wilayah administratif terbagi menjadi 24 kecamatan yang dikepalai camat, serta 325 desa dan 5 kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Pegawai negeri sipil/asn di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo bertugas dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

Bupati Probolinggo juga bersinergi dengan Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang terdiri atas pimpinan Ketua DPRD, Dandim, Kapolres, Sekda, Kejaksaan, dan Pengadilan. Sejak tahun 2008, pemilihan bupati dilaksanakan secara langsung. Bupati Kabupaten Probolinggo saat ini adalah dr. K.H. Muhammad Haris Damanhuri Romly, M.Kes. yang berpasangan dengan Wakil Bupati K.H. Fahmi Abdul Haq Zaini, S.Ag., S.Kom. Keduanya terpilih dalam Pilbup Probolinggo 2024 yang dilaksanakan secara serentak. Mereka mulai sejak 20 Februari 2025, menjabat setelah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati Puput Tantriana Sari pada 31 Agustus 2021. Setelah itu, Wakil Bupati Timbul Prihanjoko menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt.) bupati hingga 24 September 2023. Sebelum pelantikan pasangan terpilih, posisi bupati dijabat oleh Penjabat (Pj.) Ugas Irwanto hingga 20 Februari 2025.

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Probolinggo dipilih melalui pemilihan umum yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Probolinggo yang terakhir dilaksanakan, yaitu pada tahun 2024, dimenangkan oleh Muhammad Haris didampingi oleh Fahmi AHZ sebagai Wakil bupati.

Berikut adalah Daftar Nama Bupati Probolinggo dari masa ke masa.

No	Potret	Bupati		Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Masa Jabatan	Periode / Pemilihan	Wakil Bupati	Keterangan	Ref.
1			Ki Djojolelono (Kanjeng Banger)	1746	1768	22 tahun	I	Kosong	Bupati Pertama (Kabupaten Banger)
2			Raden Tumenggung Djojonegoro (Kanjeng Djimat)	1768	1805	37 tahun	II		Bupati Kedua (Kabupaten Banger diubah menjadi Kabupaten Probolinggo)
3			Raden Tumenggung Tjondronegoro	1805	1808	3 tahun	III
4			Raden Tumenggung Djojodiningrat	1808	1810	2 tahun	IV
5			Babah Tumenggung Han Kik Ko	1810	1813	±4 tahun	V		Menjadi Bupati setelah membeli Kabupaten Probolinggo
6			Raden Tumenggung Soerjodiningrat	1813	1816	3 tahun	VI		Ayahanda dari R. A. A. Nitiadiningrat VI, Bupati Surabaya yang menjabat dari tahun 1912-1934.
7			Raden Tumenggung Ario Notoadiningrat	1818	1821	3–4 tahun	VII
8			Raden Tumenggung Pandji Notonegoro	1823	1837	3–4 tahun	VIII
9			Ki Tumenggung Wirjowidjojo (Kanjeng Ronggojalu)	1837	1840	3 tahun	IX
10			Raden Adipati Ario Prawiroadiningrat	1840	1843	3 tahun	X
11			Raden Adipati Tjokronegoro	1843	1855	12 tahun	XI
12			Raden Adipati Soeroadhinegoro	1855	1879	23–24 tahun	XII		Bupati Probolinggo dengan masa jabatan terlama
13			Raden Tumenggung Soerdjoningrat	1879	1888	9 tahun	XIII
14			Raden Tumenggung Widjojokoesoemo	1888	1894	6 tahun	XIV
15			Raden Tumenggung Soerengrono	1894	1901	7 tahun	XV
16			Raden Tumenggung Abdoel Moegani	1901	1916	16 tahun	XVI
17			Raden Adipati Ario Nitinegoro	1916	1926	10 tahun	XVII
18			Raden Adipati Ario Poedjo	1930	1943	13–14 tahun	XVIII		Bupati pertama di Pulau Jawa yang beragama Kristen
19			Raden Abdul Rahim Pratalikrama	1943	1944	1 tahun	XIX		Salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)
20			Mas Soedarnotoamidarmo	1944	1947	3–4 tahun	XX
21			Raden Soedoet Alip	1947	1949	2 tahun	XXI
22			M. Soesilo Tondo Anudjojo	1949	1950	1–2 tahun	XXII
23			M. Soebandi Hadinoto	1950	1957	7–8 tahun	XXIII
24			Ki Ahmad Tahir Hadisuparto	1958	1960	3–4 tahun	XXIV
25			Raden Lantip	1960	1966	6–7 tahun	XXV
26			H. Moehamad Ishak	1966	1973	7–8 tahun	XXVI
27			Kol. Inf. Moehamad Sunjoto	1973	1978	5 tahun, 0 hari	XXVII 1973–1983
28			Kol. Pol. H.R. Soedirman Mertoadikoesoemo	1978	1983	5 tahun, 0 hari	XXVIII 1978–1983
29			Kol. Pol. H. Soetardjo	1983	1988	5 tahun, 0 hari	XXIX 1983–1988
30			Kol. Pol. Soeprapto	1988	1993	5 tahun, 0 hari	XXX 1988–1993
31			Kol. Inf. Pamoedji	1993	1998	5 tahun, 0 hari	XXXI 1993–1998
32			Kol. CZI. Murhadi	1998	2003	5 tahun, 0 hari	XXXII 1998–2003
33			Drs. K.H. Hasan Aminuddin M.Si.	20 Februari 2003	20 Februari 2008	5 tahun, 0 hari	XXXIII (2003) 2003–2008	H. Hapur Abdul Ghofur S.Sos.
				20 Februari 2008	20 Februari 2013	5 tahun, 0 hari	XXXIV (2008) 2008–2013	Habib. H. Salim Qurays S.Ag.
34			Ny. Hj. Puput Tantriana Sari S.E.	20 Februari 2013	15 Februari 2018	4 tahun, 360 hari	XXXV (2012) 2013–2018	Drs. H. A. Timbul Prihanjoko	Diberhentikan. OTT oleh KPK bersama suaminya Hasan Aminuddin.[4]	[5]
				24 September 2018	30 Agustus 2021	2 tahun, 340 hari	XXXVI (2018) 2018–2023
35			Drs. H. A. Timbul Prihanjoko	6 September 2023	24 September 2023	18 hari		Kosong		[6]
36			dr. H. Muhammad Haris M.Kes.	20 Februari 2025	Petahana	1 tahun, 63 hari	XXXVII (2024) 2025–2030	H. Fahmi AHZ S.Ag., S.Kom.		[7]

No	Potret	Wakil Bupati		Partai	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Masa Jabatan	Prd.	Ket.	Bupati
1			H. Hapur Abdul Ghofur S.Sos.	PPP	20 Februari 2003	20 Februari 2008	5 tahun, 0 hari	33 (2003) 2003–2008		Drs. K.H. Hasan Aminuddin M.Si.
2			Habib. H. Salim Qurays S.Ag.	PPP	20 Februari 2008	20 Februari 2013	5 tahun, 0 hari	34 (2008) 2008–2013
3			Drs. H. A. Timbul Prihanjoko	PDIP	20 Februari 2013	15 Februari 2018	4 tahun, 360 hari	35 (2012) 2013–2018		Ny. Hj. Puput Tantriana Sari S.E.
Jabatan kosong					15 Februari 2018	13 Maret 2018			[8]	H. Soeparwiyono S.H., M.H. (Pelaksana Harian)
					13 Maret 2018	24 September 2018			[9]	R. Tjahjo Widodo S.H., M.Hum. (Penjabat)
(3)			Drs. H. A. Timbul Prihanjoko	PDIP	24 September 2018	31 Agustus 2021	2 tahun, 341 hari	36 (2018) 2018–2023	[Ket. 1] [10]	Ny. Hj. Puput Tantriana Sari S.E.
Jabatan kosong					31 Agustus 2021	24 September 2023	2 tahun, 24 hari		[11]	Drs. H. Ahmad Timbul Prihanjoko (Pelaksana Tugas)
					24 September 2023	20 Februari 2025			[12][13]	H. Ugas Irwanto S.Sos., M.Si. (Penjabat)
4			H. Fahmi AHZS.Ag., S.Kom.	PKB	20 Februari 2025	Petahana	1 tahun, 63 hari	37 (2024) 2025–2030	[14]	dr. H. Muhammad Haris M.Kes.
Catatan ^ Bupati petahana ditahan oleh KPK.

No	Potret	Jabatan		Nama	Partai Politik
1			Ketua	Oka Mahendra Jati Kusuma, S.E., M.M.	Partai Golongan Karya
2			Wakil Ketua I	K.H. Didik Humaidi, S.Sos.	Partai Kebangkitan Bangsa
3			Wakil Ketua II	H. Muhammad Zubaidi, M.Pd.I.	Partai Gerakan Indonesia Raya
4			Wakil Ketua III	Hj. Sumarmi Rasit, S.E.	Partai NasDem

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dalam enam periode terakhir.

Partai Politik		Jumlah Kursi dalam Periode
		1999–2004[15]	2004–2009[16]	2009–2014[17]	2014–2019[18]	2019–2024[19]	2024–2029[20]
	PKB	(baru) 19	15	9	8	7	9
	Gerindra			(baru) 1	5	7	9
	PDI-P	(baru) 8	7	7	5	5	7
	Golkar	4	6	7	5	7	10
	NasDem				(baru) 14	16	8
	PKS	(baru) 0	0	1	0	0	1
	Hanura			(baru) 4	2	1	0
	PAN	(baru) 1	0	1	0	0	0
	Demokrat		(baru) 1	3	1	0	0
	PPP	5	8	9	5	7	6
	PKPI	(baru) 1	0	0	0	0
	Barnas			(baru) 1
	PKNU			(baru) 4
	PKPB		(baru) 2	2
	RepublikaN			(baru) 1
	ABRI	(baru) 5
	PKU	(baru) 1
	PPNU	(baru) 1	6	0
Jumlah Anggota		45	45	50	45	50	50
Jumlah Partai		9	6	13	8	7	7

Berikut adalah struktur organisasi dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.^[21]

Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 kecamatan, 5 kelurahan, dan 325 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 1.103.442 jiwa dengan luas wilayah 1.696,21 km² dan sebaran penduduk 650 jiwa/km².^[22][23]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Probolinggo, adalah sebagai berikut: