Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	10 November 1999[1] (sebagai Kantor Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia) 5 November 2024 (sebagai Kementerian Hak Asasi Manusia)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia[2] Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia
Bidang tugas	Hak Asasi Manusia
Alokasi APBN	Rp174,32 miliar (2025) Rp60,47 miliar (Efisiensi) Rp113,85 miliar (APBN 2025)[3]
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
Susunan organisasi
Menteri Natalius Pigai Wakil Menteri Mugiyanto Sekretaris Jenderal Novita Ilmaris Inspektur Jenderal Farid Junaedi Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Aditya Sarsito Sukarsono Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia Munafrizal Manan Staf Ahli Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi Rumadi Ahmad Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya Harniati Kepala Pusat Pusdatin HAM Linda Pratiwi, S.S., M.Si. Pusat Pengembangan SDM HAM Aditya Sarsito Sukarsono S.E., M.Si., AAP., AK.CA. LPNK yang dikoordinasikan • Komnas HAM • KPAI • Komnas Perempuan
Alamat
Kantor pusat	Gedung Hak Asasi Manusia, Jl. HR. Rasuna Said, Kav – 4 -5, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
Koordinat	6°13'19.9"S 106°49'51.3"E
Situs web	https://kemenham.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°13′24.13772″S 106°49′56.15609″E / 6.2233715889°S 106.8322655806°E / -6.2233715889; 106.8322655806 Gedung Hak Asasi Manusia, Jl. HR. Rasuna Said, Kav – 4 -5, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia
Situs web
https://kemenham.go.id

Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kementerian HAM atau KemenHAM) adalah salah satu kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan hak asasi manusia serta berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Hak Asasi Manusia yang saat ini dijabat oleh Natalius Pigai sejak tanggal 21 Oktober 2024. KemenHAM merupakan hasil pecahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kementerian Hak Asasi Manusia awalnya bernama Kantor Negara Urusan Hak Asasi Manusia, dibentuk pada tahun 1999 oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.^[1][4] Pada tahun 2000, nomenklatur Hak Asasi manusia digabung ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, berstatus sebagai direktorat jenderal. Selanjutnya pada tahun 2004, nomenklatur Hak Asasi Manusia tetap di lembaga yang sama, namun berubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2009.^[5]

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto menambah jumlah kementerian di kabinetnya.^[6] Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara,^[7] sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru.^[8] Kementerian Hak Asasi Manusia adalah salah satu dari 46 kementerian yang diwacanakan dalam Kabinet Merah Putih.^[9]

Pada Oktober 2024, Kementerian Hak Asasi Manusia yang terpisah dari Kementerian Hukum.^[10] Dalam Kabinet Merah Putih, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipecah menjadi tiga kementerian yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.^[11] Ketiganya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[2]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan dan kepatuhan hak asasi manusia;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
7. pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah;
8. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden.

Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia berdasarkan Permenham No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:^[2]

Pimpinan

• Menteri Hak Asasi Manusia
• Wakil Menteri Hak Asasi Manusia

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan dan Kerja Sama
  • Biro Sumber Daya Manusia, Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana
  • Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Biro Umum, Protokol, dan Hubungan Masyarakat

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat Wilayah I
  • Inspektorat Wilayah II

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Penyusunan dan Evaluasi Instrumen Hak Asasi Manusia
  • Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Aparatur Negara
  • Direktorat Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

• Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pelayanan Hak Asasi Manusia
  • Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Instansi Pemerintah
  • Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi dan Legislasi
• Staf Ahli Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Pusat

• Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Hak Asasi Manusia
• Pusat Data dan Informasi Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Provinsi