Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan[1] Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Bidang tugas	Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia
Susunan organisasi
Menteri Agus Harimurti Yudhoyono Sekretaris Kementerian Ayodhia Kalake Inspektorat Muhammad Jalu Wredo Aribowo Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal Konektivitas Odo R.M. Manuhutu Infrastruktur Dasar Rachmat Kaimuddin Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman Ronny Ariuly Hutahayan Staf Ahli Pembangunan Daerah Arif Rahman Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital Okto Irianto Kementerian/Lembaga yang dikoordinasikan • Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional • Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman • Kementerian Transmigrasi • Kementerian Perhubungan
Alamat
Kantor pusat	Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat, Indonesia
Situs web	kemenkoinfra.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°11′5.38418″S 106°49′21.65225″E / 6.1848289389°S 106.8226811806°E / -6.1848289389; 106.8226811806 Jl. MH. Thamrin No.8, Jakarta Pusat, Indonesia
Situs web
kemenkoinfra.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang infrastruktur. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dijabat oleh Agus Harimurti Yudhoyono sejak 21 Oktober 2024.^[2][3]

Setelah memenangkan Pemilihan umum Presiden Indonesia 2024, Prabowo Subianto berencana untuk menambah jumlah kementerian di kabinetnya nanti.^[4] Badan Legislasi DPR dan pemerintah merampungkan pembahasan revisi UU Kementerian Negara.^[5] Sehingga dari batas kementerian negara yang berjumlah 34 kementerian dapat bertambah menyesuaikan kebutuhan pemerintahan baru.^[6]

Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah salah satu dari 46 kementerian dalam Kabinet Merah Putih.^[7]

Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
2. perLlmusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ;
3. pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
4. pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;
6. pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;
7. penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antarkementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;
8. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
9. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;
10. pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kementerian Koordinator mengoordinasikan:^[1]

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
2. Kementerian Pekerjaan Umum
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Kementerian Transmigrasi
5. Kementerian Perhubungan
6. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator terdiri atas:^[1]

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
3. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
5. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman
6. Inspektorat
7. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah
8. Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Transformasi Digital

• Departemen Pembangunan (1960–1962)
• Kementerian Koordinator Kompartimen Pembangunan (1963–1966)
• Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (2024–sekarang)