Sejarah Oseania mencakup sejarah Australia, Selandia Baru, Hawaii, Papua Nugini, Fiji, serta negara-negara kepulauan lain di Samudra Pasifik.

Prasejarah Oseania dibagi menjadi prasejarah dari setiap wilayah utamanya dari Polinesia yang dihuni pertama kali sekitar 3000 tahun lalu^[1] hingga Australasia – dihuni sekitar 65.000–70.000 tahun lalu.^[2]

Catatan tertulis Oseania muncul seiring kedatangan penjelajah Eropa pada abad ke‑16 hingga ke‑18. Penulisan sejarah periode ini sering kali bersifat eurosentris karena hanya mengikuti perspektif dan catatan para penjelajah Eropa.

Setelah masa penjelajahan, berlangsung periode kolonialisme yang didominasi oleh Britania Raya, disertai kekuatan Eropa lain seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Sejarah Oseania sejak abad ke‑19 banyak diwarnai ketegangan antara kekuatan kolonial dan gerakan anti-kolonialisme serta perlawanan penduduk asli.^[3]

Kedua Perang Dunia berdampak signifikan terhadap Oseania meskipun letaknya terpencil. Banyak wilayah menjadi medan pertempuran, terutama di Pasifik Barat Daya selama Perang Dunia II.

Sejarah Oseania mencakup sejarah Australia, Selandia Baru, Hawaii, Papua Nugini, Fiji, serta negara-negara kepulauan lain di Samudra Pasifik.

Prasejarah Oseania dibagi menjadi prasejarah dari setiap wilayah utamanya dari Polinesia yang dihuni pertama kali sekitar 3000 tahun lalu^[4] hingga Australasia – dihuni sekitar 65.000–70.000 tahun lalu.^[5]

Catatan tertulis Oseania muncul seiring kedatangan penjelajah Eropa pada abad ke‑16 hingga ke‑18. Penulisan sejarah periode ini sering kali bersifat eurosentris karena hanya mengikuti perspektif dan catatan para penjelajah Eropa.

Setelah masa penjelajahan, berlangsung periode kolonialisme yang didominasi oleh Britania Raya, disertai kekuatan Eropa lain seperti Belanda, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat. Sejarah Oseania sejak abad ke‑19 banyak diwarnai ketegangan antara kekuatan kolonial dan gerakan anti-kolonialisme serta perlawanan penduduk asli.^[6]

Kedua Perang Dunia berdampak signifikan terhadap Oseania meskipun letaknya terpencil. Banyak wilayah menjadi medan pertempuran, terutama di Pasifik Barat Daya selama Perang Dunia II.

Sejarah Australia dimulai ketika manusia tiba di benua Australia dari utara lebih dari 42.000 tahun yang lalu. Namun, sejarah tertulisnya baru dimulai ketika penjelajah Belanda pertama kali melihatnya pada abad ke-17 dengan sebutan New Holland

Populasi penduduk asli Australia, diperkirakan sekitar 350.000 jiwa pada saat permukiman Eropa, menurun drastis dalam 150 tahun berikutnya, terutama karena penyakit menular di samping disintegrasi budaya dan relokasi paksa yang mereka alami akibat perluasan koloni.^[7]

Pada tanggal 1 Januari 1901 Federasi Australia yang terdiri dari enam Dominion di Australia—New South Wales, Queensland, Australia Selatan (yang juga memerintah wilayah yang sekarang menjadi Wilayah Utara), Tasmania, Victoria, dan Australia Barat—bersatu untuk membentuk Persemakmuran Australia.^[8]

Setelah Perang Dunia II, terjadi imigrasi besar‑besaran dari Eropa, diikuti penghapusan Kebijakan Australia Putih dan peningkatan imigrasi Asia, menghasilkan demografi, budaya, dan citra diri Australia berubah.

Akhir dari hubungan konstitusional antara Australia dan Inggris diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Australia 1986, Undang-undang tersebut menghapus kemampuan Britania Raya untuk membuat undang-undang yang berlaku di Australia, keterlibatan Britania Raya dalam pemerintahan Australia, serta kemungkinan banding dari pengadilan Australia ke pengadilan Britania. Undang-undang ini secara formal memutus semua ikatan hukum antara Australia dan Britania Raya.^[9][10]

Papua Nugini adalah sebuah negara berdaulat di Oseania yang mencakup bagian timur Pulau Papua. Secara geologis, pulau ini pernah menjadi bagian dari Sahul, sebuah benua purba yang menyatukan Australia, Tasmania, dan Papua, serta Kepulauan Aru, ketika permukaan air laut turun drastis selama Zaman Es. Daratan ini bertahan hingga sekitar 10.000 tahun lalu^[11] dan menjadi jalur migrasi penting bagi nenek moyang penduduk asli Papua dan Aborigin Australia, yang diperkirakan telah menghuni wilayah tersebut sejak lebih dari 50.000 tahun yang lalu. Jejak kehidupan prasejarah ini meliputi bukti awal domestikasi tanaman dan sistem pertanian canggih di Dataran Tinggi yang berkembang ribuan tahun sebelum kontak dengan Eropa.^[12]

Kedatangan orang Eropa pertama kali tercatat pada abad ke-16, dengan penjelajah Portugis dan Spanyol yang melintasi kawasan tersebut. Pada 1526-1527, penjelajah Portugis Jorge de Meneses tercatat sebagai orang Eropa pertama yang mendarat, dan ia menamai pulau utama "Ilhas dos Papuas". Nama "Nueva Guinea" kemudian diberikan oleh penjelajah Spanyol Yñigo Ortiz de Retez pada 1545 karena kemiripan penduduk lokal dengan orang-orang yang ia lihat di wilayah Guinea di Afrika. Kontak awal ini bersifat sporadis, dan penetrasi Eropa yang lebih dalam baru dimulai berabad-abad kemudian.^[13]

Pada November 1884, dalam perebutan pengaruh, Britania Raya mendirikan sebuah protektorat di pantai selatan pulau utama yang dinamai Papua, sementara Jerman secara bersamaan menguasai bagian timur laut yang disebut Nugini. Papua berada di bawah kendali administratif Australia pada September 1888, dan penguasaannya diserahkan secara resmi kepada Australia pada 1902.^[14] Pada 1906, dimulailah administrasi Australia di Teritori Papua. Setelah Perang Dunia I, Australia mendapat mandat dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengelola bekas Nugini Jerman. Secara hukum, Papua dianggap sebagai Teritori Eksternal Australia namun tetap merupakan kepemilikan Britania, sedangkan New Guinea berada di bawah mandat. Perbedaan status ini menciptakan dua administrasi yang terpisah namun sama-sama dikendalikan oleh Australia.^[15]

Selama Perang Dunia II, Jepang menginvasi wilayah tersebut pada 1942, menghentikan administrasi sipil.^[16] Kampanye Nugini (1942-1945) menjadi salah satu kampanye militer besar, mengakibatkan korban jiwa yang besar dari pihak Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.^[17] Setelah perang, kedua wilayah tersebut digabungkan menjadi Teritori Papua dan Nugini di bawah administrasi Australia, yang kemudian terbuka untuk pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Integrasi ini merupakan langkah penting menuju pembentukan satu entitas politik.

Teritori Papua dan Nugini memperoleh status pemerintahan mandiri pada 1 Desember 1973. Pemilihan umum tahun 1972 telah mengantarkan Michael Somare sebagai Kepala Menteri, yang memimpin negara menuju kemerdekaan. Akhirnya, Papua Nugini meraih kedaulatan penuh pada 16 September 1975. Negara baru ini kemudian bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Oktober 1975, yang diakui melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 375 dan Resolusi Majelis Umum 3368^[18][19]

Sejarah manusia di Selandia Baru bermula sekitar tahun 1320-1350 Masehi, ketika bangsa Polinesia menemukan dan menghuni kepulauan ini, lalu mengembangkan budaya Māori yang khas. Orang Eropa pertama yang tercatat mencapai Selandia Baru adalah penjelajah Belanda Abel Tasman pada tahun 1642..^[20] Namun, kontak yang lebih substansial baru terjadi setelah penjelajah Inggris James Cook tiba pada tahun 1769 dan mengelilingi serta memetakan kepulauan tersebut, yang kemudian membuka jalan bagi kunjungan para pelaut, misionaris, dan pedagang Eropa.^[21]

Pada 6 Februari 1840, Perjanjian Waitangi ditandatangani antara perwakilan Inggris dan sejumlah kepala suku Māori, yang menjadi landasan klaim kedaulatan Inggris atas Selandia Baru. Perselisihan mengenai perjanjian ini dan tekanan permukiman kolonial memicu Perang Selandia Baru (1843-1872), yang berakibat pada alihnya sebagian besar tanah dari Māori ke tangan pemukim Eropa (Pākehā) serta kemiskinan yang meluas di masyarakat Māori. Koloni ini kemudian berkembang dengan pemerintahan yang bertanggung jawab sejak 1850-an dan memberlakukan berbagai kebijakan progresif.^[22]

Setelah menjadi Dominion pada 1907, Selandia Baru dengan setia mendukung Inggris dalam kedua Perang Dunia.^[23] Pasca Perang Dunia II, negara ini mengembangkan sistem kesejahteraan yang luas dan mengalami urbanisasi serta kebangkitan budaya Māori, yang memunculkan gerakan protes dan pengakuan baru atas Perjanjian Waitangi.^[24] Krisis ekonomi tahun 1970-an memicu perubahan drastis pada 1980-an menuju ekonomi pasar bebas (Rogernomics) dan kebijakan luar negeri yang lebih mandiri, termasuk advokasi zona bebas nuklir, yang umumnya dipertahankan oleh pemerintah selanjutnya.^[25]

Sejarah Mikronesia dimulai dengan migrasi manusia sekitar 3.500–4.000 tahun lalu, ketika para pelaut Austronesia dari Asia Tenggara bermigrasi dan menghuni pulau-pulau yang tersebar di Pasifik barat.^[26][27] Mereka mengembangkan masyarakat matrilineal yang mandiri, dengan sistem sosial dan ekonomi berbasis klan, serta membangun kompleks monumental seperti Nan Madol di Pohnpei. Periode pra-kontak ini membentuk dasar budaya asli yang kompleks sebelum kedatangan bangsa Eropa.^[26]

Kontak dengan dunia luar dimulai pada abad ke-16 melalui penjelajah Spanyol dan Portugis, diikuti oleh periode kolonial yang berganti-ganti kekuasaan: Spanyol^[28], Jerman, dan kemudian Jepang setelah Perang Dunia I. Di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa, Jepang mengubah wilayah ini secara ekonomi dan militer hingga Perang Dunia II, ketika Mikronesia menjadi medan pertempuran sengit antara Sekutu dan Jepang. Pasca perang, wilayah ini menjadi Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (TTPI) di bawah administrasi Amerika Serikat, yang juga melakukan uji coba nuklir di Kepulauan Marshall.

Dekolonisasi pada akhir abad ke-20 menghasilkan empat entitas politik utama: Federasi Mikronesia, Republik Kepulauan Marshall, Republik Palau, dan Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, masing-masing dengan perjanjian asosiasi bebas atau integrasi dengan Amerika Serikat. Kiribati dan Nauru juga merdeka dari pemerintahan Inggris sebelumnya.^[29] Saat ini, negara-negara di Mikronesia menghadapi tantangan perubahan iklim, ketergantungan ekonomi, dan emigrasi, sambil mempertahankan warisan budaya Austronesia mereka dan navigasi tradisional dalam konteks global modern.

Sejarah Hawaii dimulai dengan penemuan dan pendudukan Kepulauan Hawaii oleh masyarakat Polinesia antara tahun 940 hingga 1200 Masehi..^[31] Kontak pertama dan berkelanjutan dengan orang Eropa tercatat secara tidak sengaja saat penjelajah Inggris, James Cook melihat kepulauan itu pada Januari 1778. Dengan bantuan teknologi militer Eropa, Kamehameha I berhasil menaklukkan dan mempersatukan pulau-pulau untuk pertama kalinya, mendirikan Kerajaan Hawaii pada 1795.^[32]

Setelah kedatangan Cook, imigrasi orang Amerika yang dipimpin misionaris Protestan dan emigrasi pribumi Hawaii meningkat pesat. Orang Amerika mendirikan perkebunan untuk ekspor, yang membutuhkan banyak tenaga kerja, sehingga menarik gelombang imigran permanen dari Jepang, Tiongkok, dan Filipina. Sementara itu, populasi pribumi Hawaii menyusut drastis dari perkiraan 300.000 jiwa pada 1778 menjadi hanya sekitar 37.656 jiwa dalam sensus AS tahun 1900.^[33][34][35]

Pada 1893, Ratu Liliʻuokalani digulingkan secara tidak sah dengan bantuan marinir AS. Hawaii kemudian dianeksasi Amerika Serikat pada 1898 dan menjadi wilayah teritori. Kepulauan ini akhirnya resmi menjadi negara bagian Amerika Serikat ke-50 pada tahun 1959.^[36][30]