Filipina
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Filipina
Konstitusi Piagam Perubahan Undang-Undang dan Kodifikasi hukum
Legislatif Kongres Senat Presiden: Aquilino Pimentel III Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Pantaleon Alvarez Legislatif Daerah Majelis Legislatif Daerah Otonomi Muslim Midanao Provinsi Kota Munisipal Barangay
Eksekutif Presiden Filipina Rodrigo Duterte Wakil Presiden Filipina Leni Robredo Kabinet Departemen eksekutif Pemerintahan daerah
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Maria Lourdes Sereno Pengadilan Banding Pengadilan Banding Pajak Sandiganbayan Ombudsman Pengadilan Daerah Peradilan Barangay
Komisi Konstitusi Komisi Pelayanan Sipil Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemeriksa Keuangan Komisi Hak Asasi Manusia
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2007 2010 2013 2016
Partai politik Lakas Liberal Nacionalista NPC NUP PDP–Laban UNA
Pembagian administratif Ibu kota Region Provinsi Kota Munisipalitas Barangay Poblacion Sitio Purok
Topik terkait Hubungan luar negeri Hak Asasi Manusia Perpajakan
Negara lainnya Atlas
l b s

Terdapat beberapa jenis pemilihan umum di Filipina. Presiden, wakil presiden, dan senator dipilih untuk periode enam tahun melalui pemilu, sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gubernur, wakil gubernur, anggota Sangguniang Panlalawigan (dewan provinsi), wali kota, wakil wali kota, anggota Sangguniang Panglusod atau Sangguniang Bayan (dewan kota atau munisipalitas), pejabat barangay, dan anggota Sangguniang Kabataan (dewan pemuda) dipilih melalui pemilu untuk masa jabatan tiga tahun. Penyelenggaran pemilihan umum ini diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Filipina (Commission on Elections; COMELEC).

Sejak bulan Mei 1992, pemilihan anggota Kongres dan jabatan lokal (kecuali pejabat barangay) dilaksanakan pada hari Senin kedua tiga tahun sekali, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan setiap hari Senin kedua pada bulan Mei enam tahun sekali. Semua pejabat terpilih, kecuali pejabat barangay, memulai (dan mengakhiri) masa jabatannya pada tanggal 30 Juni pada tahun pemilihan.

Filipina sendiri merupakan negara dengan sistem multipartai, di mana pada umumnya tidak memiliki peluang bagi satu partai untuk berkuasa sendirian. Maka dari itu, beberapa partai sering kali bekerja sama dalam membentuk pemerintahan koalisi.

Pada masa kolonial Spanyol, terdapat beberapa upaya untuk memilih pejabat lokal serentak secara nasional.^{[butuh rujukan]} Setelah kekalahan Spanyol dalam Perang Spanyol–Amerika Serikat, Pemerintahan Insuler (yang didirikan oleh Amerika Serikat) mulai mengatur pelaksanaan pemilihan umum di seluruh Filipina untuk memilih pejabat provinsi dan lokal. Pemilihan umum pertama kemudian dilaksanakan di Baliwag, tepatnya di Gereja Santo Agustinus, pada tanggal 7 Mei 1899. Dalam pemilihan tersebut, Francisco Guererro terpilih sebagai Kepala Munisipalitas pertama di kota tersebut.^[1]

Ketika Republik Filipina Pertama didirikan secara sepihak, ada upaya untuk memilih badan legislatif nasional. Namun, badan legislatif tersebut (dan pemerintahan secara keseluruhan) tidak mampu mengendalikan seluruh kepulauan Filipina selama Perang Filipina–Amerika Serikat sehingga tidak ada pemilihan umum nasional yang dapat diselenggarakan. Adapun pemilihan umum nasional penuh pertama untuk badan legislatif yang dipilih sepenuhnya dilaksanakan setelah selesai perang, yakni pada tahun 1907 untuk Majelis Filipina, majelis terpilih dari Badan Legislatif Filipina yang bersifat bikameral. Sejak tahun 1909, pemilihan lokal dan Majelis Filipina secara berkala dilakukan secara bersamaan hingga tahun 1916, hingga Hukum Jones mereorganisasi Badan Legislatif Filipina menjadi Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, yang dipilih melalui pemilihan langsung. Pengaturan ini berlanjut hingga diberlakukannya Undang-Undang Tydings–McDuffie, yang memberi wewenang kepada Filipina untuk merancang konstitusinya sendiri. Konstitusi tahun 1935 melembagakan Persemakmuran Filipina, dan dengan itu presiden, wakil presiden, dan Majelis Nasional yang sifatnya unikameral, kemudian pemilihan umum dilakukan untuk jabatan-jabatan ini di akhir tahun itu.

Pada tahun 1941, Majelis Nasional kemudian mengamendemen konstitusi, membentuk kembali Kongres bikameral. Pemilu pertama di bawah sistem ini diselenggarakan pada akhir tahun itu. Namun, pada waktu yang hampir bersamaan, Filipina diinvasi dan diduduki oleh Jepang, yang kemudian membentuk Republik Filipina Kedua. Pemilu untuk administrasi baru tersebut diselenggarakan pada tahun 1943 untuk memilih anggota Majelis Nasional yang baru. Pada tahun 1945, Filipina kembali lagi dalam kontrol Amerika Serikat dan Persemakmuran didirikan kembali. Pemilu Persemakmuran yang direncanakan untuk tahun 1945 diselenggarakan pada bulan April 1946, dan kemerdekaan diberikan pada tanggal 4 Juli 1946.

Dari tahun 1947 hingga 1971, pemilihan umum senator dilaksanakan dua tahun sekali, di mana delapan senator dipilih untuk menggantikan delapan dari 24 senator. Sementara itu, pemilihan presiden, wakil presiden, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dilaksanakan empat tahun sekali sejak tahun 1949. Pejabat lokal juga dipilih empat tahun sekali, yang dimulai sejak tahun 1947.

Pada tanggal 23 September 1972, Presiden Ferdinand Marcos mendeklarasikan darurat militer. Konvensi konstitusi, yang sebelumnya telah dipilih melalui pemilihan umum tahun 1970, mengajukan rancangan konstitusi, yang kemudian disetujui melalui referendum pada tahun 1973. Serangkaian referendum lainnya dilakukan untuk memperkuat kekuasaan Marcos dan pemilihan umum daerah pertama pada masa itu dilaksanakan pada tahun 1975. Pemilihan umum parlemen pertama untuk Batasang Pambansa (parlemen nasional) dilaksanakan pada tahun 1978, sementara pemilihan presiden pertama berdasarkan konstitusi diselenggarakan pada tahun 1981. Menanggapi krisis di negaranya, Marcos menyelenggarakan pemilihan umum presiden "cepat" pada tahun 1986 dengan kemenangannya. Marcos dituduh melakukan kecurangan besar-besaran dan Revolusi EDSA muncul untuk menggulingkan Marcos dari kekuasaan.

Corazon Aquino kemudian dilantik untuk menggantikan Marcos sebagai presiden. Konstitusi baru kemudian disahkan melalui referendum tahun 1987. Pemilihan umum legislatif pemerintahan yang baru kemudian diselenggarakan pada akhir tahun tersebut, yang kemudian diselenggarakan setiap tiga tahun sekali sejak tahun 1992. Konstitusi baru tersebut menerangkan bahwa 12 senator, semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat lokal dipilih setiap tiga tahun sekali. Sementara itu, presiden dan wakil presiden dipilih setiap enam tahun sekali dan pertama kali dipilih pada tahun 1992. Sistem pemilihan ini masih berlanjut hingga saat ini.

Orang yang berhak memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan warga negara yang berusia 18 tahun ke atas pada hari pemilihan dan telah menjadi penduduk Filipina setidaknya selama satu tahun, setidaknya tinggal di tempat ia terdaftar selama 6 bulan, dan tidak dicabut hak pilihnya oleh hukum. Untuk benar-benar memilih seorang warga negara harus mendaftarkan diri^[2] ke COMELEC pada masa pendaftaran, yakni beberapa bulan sebelum pemilihan. Warga negara yang tidak terdaftar tidak akan tercantum dalam daftar pemilih dan tidak berhak memilih, meskipun telah memenuhi syarat.

Warga negara berusia 15 hingga 30 tahun dapat memilih anggota Sangguniang Kabataan. Seperti pemilihan umum lainnya, pemilih harus mendaftarkan diri ke COMELEC pada masa pendaftaran.

Di Filipina, pemilih yang tidak hadir dibagi dalam dua kategori, pemilih lokal yang tidak hadir dan pemilih yang tidak hadir karena berada di luar negeri. Pemilih lokal yang tidak dapat hadir termasuk tentara, polisi, pekerja pemerintah, dan pekerja media yang bekerja pada hari pemilihan. Pemilih jenis tersebut hanya berhak memilih pejabat nasional (seperti presiden, wakil presiden, senator, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat).^[2] Pemilih yang berada di luar negeri dapat memberikan suara di kedutaan dan konsulat Filipina dan dapat dimulai paling cepat 4 bulan sebelum waktu pemilihan biasa.

• Sistem pemilihan

• Situs resmi Komisi Pemilihan Umum Filipina

• Philippine Electoral Almanac (Edisi Revised and Expanded). Presidential Communications Development and Strategic Planning Office. 2015. Diarsipkan dari asli tanggal June 15, 2021. Diakses tanggal September 10, 2021.