Korupsi di Nikaragua merupakan masalah serius yang terjadi di semua tingkat pemerintahan.^[1] Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International memberikan Nikaragua skor 14 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Nikaragua menempati peringkat ke-172 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik yang paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[3] Sementara itu, untuk kawasan Amerika, skor tertinggi adalah 76, skor rata-rata 42, dan skor terendah 10.^[4]

Menurut Freedom House, sejak terpilihnya Daniel Ortega pada tahun 2006, tingkat korupsi di Nikaragua telah meningkat.^[5] Nikaragua juga menempati peringkat ke-133 dari 140 negara dalam Indeks Kepatuhan terhadap Hukum yang diterbitkan oleh World Justice Project tahun 2022.^[6]

Selama masa pemerintahan Presiden Arnoldo Alemán (1997–2002), korupsi di Nikaragua mencapai tingkat yang sangat tinggi dan menjadi salah satu isu paling mencolok dalam sejarah politik negara tersebut. Alemán, yang berasal dari Partai Liberal Konstitusional (PLC), menjabat sebagai presiden setelah kemenangan dalam pemilu 1996. Namun, masa jabatannya dibayangi oleh tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan penggelapan dana publik dalam skala besar.^[7][8]

Pada tahun 2003, setelah kehilangan kekebalan hukum, Arnoldo Alemán diadili dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan korupsi, pencucian uang, dan penipuan.^[9] Namun, hukumannya kemudian dikurangi dan ia menjalani "tahanan rumah" yang dikritik luas sebagai bentuk impunitas oleh komunitas internasional dan organisasi masyarakat sipil.^[10]

Pada tahun 2004, Transparency International menobatkannya sebagai pemimpin paling korup kesembilan dalam sejarah terkini, memperkirakan bahwa ia telah menjarah uang negara sebesar $100 juta ke rekening bank Panama yang dikendalikannya dan keluarganya, kemudian menyalurkan sebagian uang itu ke afiliasi kandidat partainya.^[11]

Secara umum, Nikaragua memiliki kerangka legislatif yang cukup berkembang dalam mencegah dan mengkriminalisasi korupsi. Nikaragua juga telah menandatangani sejumlah perjanjian internasional, seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Republik Dominika–Amerika Tengah dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi.^[12] Namun dalam praktiknya, lembaga-lembaga antikorupsi di Nikaragua sangat rentan terhadap pengaruh politik.^[13]

Presiden Enrique Bolaños, yang menjabat di bawah Aleman sebagai wakil presidennya, menggantikannya pada bulan Januari, berjanji untuk membersihkan korupsi dalam pemerintahan negara, yang membuatnya berselisih dengan pendahulunya dan pemerintahannya.^[14]