Chartalisme adalah teori dalam ekonomi makro yang memandang uang sebagai ciptaan negara, yang diperkenalkan untuk mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi, alih-alih muncul melalui barter atau utang. Teori ini berpendapat bahwa uang fiat has memiliki nilai karena pemerintah mengenakan pajak yang harus dibayarkan dalam mata uang yang mereka terbitkan, sehingga menciptakan permintaan akan mata uang tersebut.

Georg Friedrich Knapp, seorang ekonom Jerman, menciptakan istilah "chartalisme" dalam karyanya State Theory of Money, , yang diterbitkan dalam bahasa Jerman pada tahun 1905 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1924. Nama tersebut berasal dari bahasa Latin charta, yang berarti token atau tiket.^[1] Knapp berpendapat bahwa "uang adalah makhluk hukum" dan bukan komoditas.^[2] Knapp membandingkan teori negara tentang uangnya dengan "metallisme", seperti yang diwujudkan pada saat itu dalam standar emas, di mana nilai suatu unit mata uang bergantung pada kuantitas logam mulia yang dikandungnya atau yang dapat ditukar. Ia berpendapat bahwa negara dapat menciptakan uang kertas murni dan membuatnya dapat ditukar dengan mengakuinya sebagai Alat pembayaran yang sah, dengan kriteria uang negara adalah "uang yang diterima di kantor pembayaran umum".^[2]

Ketika Knapp menulis, pandangan umum tentang uang adalah bahwa uang telah berevolusi dari sistem barter menjadi alat tukar karena uang merupakan komoditas tahan lama yang memiliki nilai guna. Namun, ekonom chartalis modern Randall Wray dan Mathew Forstater mengatakan bahwa wawasan chartalist tentang uang kertas yang dikenai pajak dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan awal banyak ekonom klasik,^[3][4] misalnya Adam Smith, yang mengamati dalam The Wealth of Nations:

Seorang pangeran, yang menetapkan bahwa sebagian pajak miliknya harus dibayarkan dalam bentuk uang kertas jenis tertentu, dengan demikian dapat memberikan nilai tertentu kepada uang kertas tersebut; meskipun jangka waktu pelunasan dan penebusan akhirnya bergantung sepenuhnya pada kemauan sang pangeran.

Forstater juga menemukan dukungan terhadap konsep uang yang didorong oleh pajak, dalam kondisi kelembagaan tertentu, dalam karya Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, Karl Marx and William Stanley Jevons.^[4]

Alfred Mitchell-Innes, yang menulis pada tahun 1914, berpendapat bahwa uang tidak berfungsi sebagai alat tukar tetapi sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan, dengan uang pemerintah menjadi utang yang dapat ditagih pemerintah melalui pajak.^[5] Innes berpendapat:

Setiap kali pajak dikenakan, setiap wajib pajak bertanggung jawab atas pelunasan sebagian kecil utang yang telah dikontrak pemerintah melalui penerbitan uang, baik koin, sertifikat, wesel, wesel pada kas negara, atau apa pun sebutan uang tersebut. Wajib pajak harus memperoleh bagian utangnya dari pemegang koin, sertifikat, atau bentuk uang pemerintah lainnya, dan menyerahkannya kepada Kas Negara sebagai pelunasan utang sahnya. Wajib pajak harus melunasi atau membatalkan bagian utang tersebut. Pelunasan utang pemerintah melalui perpajakan merupakan hukum dasar dalam pencetakan uang dan penerbitan 'uang' pemerintah apa pun bentuknya.

Knapp dan "Chartalisme" dirujuk oleh John Maynard Keynes di halaman pembuka bukunya tahun 1930 Treatise on Money ^[6] dan tampaknya telah memengaruhi gagasan Keynesian tentang peran negara dalam perekonomian.^[3] Pada tahun 1947, ketika Abba Lerner menulis artikelnya "Money as a Creature of the State", para ekonom sebagian besar telah meninggalkan gagasan bahwa nilai uang terkait erat dengan emas.^[7] Lerner berpendapat bahwa tanggung jawab untuk menghindari inflasi dan depresi terletak pada negara karena kemampuannya untuk menciptakan atau mengenakan pajak atas uang.^[7]

Sejarawan Constantina Katsari melihat prinsip-prinsip dari metalisme dan chartalisme tercermin dalam sistem moneter yang diperkenalkan oleh Augustus ke provinsi-provinsi timur Kekaisaran Romawi, dari awal abad ke-1 hingga akhir abad ke-3 M.^[8][9]

Ekonom seperti Warren Mosler, L. Randall Wray, Stephanie Kelton,Bill Mitchell dan Pavlina R. Tcherneva sebagian besar bertanggung jawab untuk menghidupkan kembali gagasan chartalisme sebagai penjelasan atas penciptaan uang; Wray menyebut formulasi yang dihidupkan kembali ini sebagai neo-chartalisme.^[10]

Mitchell, pendiri Centre of Full Employment and Equity atau CofFEE di Universitas Newcastle di Australia, menciptakan istilah Teori Moneter Modern untuk menggambarkan Neo-Chartalisme modern, dan istilah tersebut kini digunakan secara luas. Scott Fullwiler telah menambahkan analisis teknis terperinci tentang sistem perbankan dan moneter.^[11]

Buku karya Rodger Malcolm Mitchell berjudul Free Money ^[12] menjelaskan dengan istilah awam tentang hakikat chartalisme.

Beberapa pendukung kontemporer, seperti Wray, menempatkan MMT dalam mazhab ekonomi pasca-Keynesian, sementara MMT telah diusulkan sebagai teori alternatif atau komplementer terhadap teori sirkuit moneter, keduanya merupakan bentuk uang endogen, iyaitu uang yang diciptakan di dalam perekonomian, seperti melalui pengeluaran defisit pemerintah atau pinjaman bank, alih-alih dari luar, mungkin dengan emas. Dalam pandangan komplementer, MMT menjelaskan interaksi "vertikal" (pemerintah-ke-swasta dan sebaliknya), sementara teori sirkuit adalah model interaksi "horizontal" (swasta-ke-swasta).^[13][14]

Hyman Minsky tampaknya lebih menyukai pendekatan chartalist untuk memahami penciptaan uang dalam bukunya Stabilizing an Unstable Economy,^[15] sementara Basil Moore, dalam bukunya Horizontalists and Verticalists,^[16] mencantumkan perbedaan antara uang bank dan uang negara.

James K. Galbraith mendukung chartalism dan menulis kata pengantar untuk buku Mosler Seven Deadly Innocent Frauds of Economic Policy pada tahun 2010.^[17]

• Uang fiat
• Functional finance (Wikipedia bahasa Inggris)
• Demand for money (Wikipedia bahasa Inggris)
• Ekonomi heterodoks