Pertambangan nikel di Indonesia dimulai dengan operasi penambangan eksplorasi skala kecil pada masa Hindia Belanda dan mulai berkembang pada tahun 1960-an. Sebagian besar cadangan nikel yang telah terbukti di Indonesia terletak di pulau Sulawesi dan Halmahera, dan negara ini memiliki produksi tahunan dan cadangan nikel terbesar di dunia.

Bijih nikel pertama kali diprospek di Indonesia (saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda) pada tahun 1901 di Pegunungan Verbeek Sulawesi oleh seorang ahli mineralogi Belanda, dengan penemuan lebih lanjut di tempat yang sekarang disebut Kabupaten Kolaka pada tahun 1909. Seorang ahli geologi Kanada dari Inco lebih lanjut memprospek deposit yang ada dan pada tahun 1934 upaya eksplorasi dari sebuah perusahaan pertambangan Belanda dimulai. Produksi awal dimulai pada tahun 1936 hingga 1941, dengan operasi yang diperluas selama pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia, American Freeport Sulphur Company mencoba untuk membangun operasi, tetapi gagal karena masalah keamanan. NV Perto, sebuah perusahaan lokal, mengambil alih operasi saat itu hingga diambil alih oleh pemerintah Indonesia.^[1] Setelah pengambilalihan tersebut, perusahaan tersebut direstrukturisasi oleh pemerintah sebagai PN Pertambangan Nikel Indonesia pada tahun 1961. Kemudian perusahaan tersebut digabung menjadi Aneka Tambang, yang mulai mengekspor bijih nikel ke Jepang pada tahun 1969. Perusahaan Nikel Internasional juga mulai membangun operasi metalurgi pada tahun 1970-an, dengan produksi nikel komersial dimulai pada tahun 1978.^[2]

Pada bulan Januari 2014, pemerintah Indonesia mengumumkan larangan ekspor berbagai bijih mineral, termasuk nikel, dalam upaya untuk mengembangkan industri peleburan lokal.^[3] Larangan tersebut dibatalkan pada tahun 2017, dengan pemerintah Indonesia awalnya mencatat bahwa perusahaan pertambangan akan diizinkan untuk mengekspor bijih hingga tahun 2022, tetapi pada tahun 2019, batas waktu tersebut diundur ke Januari 2020. Menteri Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa pemerintah bermaksud agar perusahaan-perusahaan Indonesia memasuki rantai pasok untuk baterai litium - yang menggunakan nikel dalam produksinya.^[4] Pengumuman larangan tersebut mengakibatkan harga nikel dunia melonjak sebesar 8,8% ke level tertinggi dalam lima tahun.^[5]

Untuk melindungi ketersediaan cadangan nikel, pemerintah Indonesia lalu menetapkan kebijakan pembatasan ekspor bijih nikel berdasarkan UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang kemudian diperkuat dengan Permen ESDM No. 11 tahun 2019. Awalnya kebijakan ini direncanakan akan berlaku pada tahun 2022. Namun kemudian dipercepat menjadi 1 Januari 2020. Sejak itu, Indonesia melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% ke luar negeri.^[6]

Pada bulan April 2020, peraturan untuk menetapkan harga minimum nikel diterbitkan, yang berlaku efektif pada 13 Mei. Peraturan ini diminta oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) untuk melindungi penambang kecil. Peraturan ini dikritik oleh perwakilan Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Peleburan (AP3I) karena membatasi kemampuan untuk menyesuaikan fluktuasi harga.^[7] Pada bulan Juni 2020, 20% saham Vale Indonesia diakuisisi oleh Mind ID, sebuah perusahaan induk pertambangan milik negara, dengan nilai $390 juta.^[8]

Pada tahun 2024, penambangan dan pengolahan nikel merupakan salah satu penyebab utama deforestasi di Indonesia.^[9][10]

Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dengan produksi sekitar 1,6 juta ton nikel pada tahun 2022, naik dari 1,04 juta ton pada tahun 2021. Sebagai perbandingan, total produksi nikel global pada tahun 2022 adalah sekitar 3,3 juta ton.^[12] Produksi nikel di Indonesia terutama dilakukan oleh PT Vale Indonesia dan Aneka Tambang milik Vale,^[13] yang total lapangan kerja yang mereka miliki adalah 5.820 orang pada tahun 2017, tidak termasuk lapangan kerja yang berhubungan dengan pengolahan dan industri metalurgi seperti 43.000 karyawan di Kawasan Industri Morowali.^[14][15] Pada tahun 2020, produksi diperkirakan akan turun karena larangan ekspor.^[16] Selain itu, Indonesia juga memproduksi kobalt sebagai produk sampingan penambangan nikel, dengan produksi kobalt sebesar 9.500 ton atau 5 persen dari produksi global pada tahun 2022, menjadikan negara ini sebagai produsen kobalt terbesar kedua di dunia setelah Republik Demokratik Kongo.^[17]

Lokasi produksi nikel terbesar berada di provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Di luar provinsi-provinsi tersebut, terdapat pula tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat), dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Maluku). Cadangan nikel di Papua juga telah dieksplorasi.^[18][19]

Pada 28 Desember 2021, Indonesia meresmikan pabrik peleburan nikel baru di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pabrik ini telah dilengkapi untuk memproses 13 juta ton bijih nikel per tahun. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa pabrik peleburan feronikel baru ini diharapkan dapat meningkatkan nilai bijih nikel sebesar 1400%.^[20] Konsentrasi pengolahan nikel terbesar di negara ini terletak di Kawasan Industri Morowali di Morowali Utara dan Kawasan Industri Weda Bay di Halmahera.^[21]

Bijih nikel Indonesia yang paling penting adalah laterit,^[22] yang sebagian besar terletak di Sulawesi dan Halmahera dengan operasi penambangan terpusat pada singkapan batuan ultramafik.^[13] Meskipun bijih nikel laterit lebih sulit dilebur dibandingkan dengan bijih nikel sulfida, bijih ini lebih mudah diekstraksi karena lokasinya di permukaan.^[23] Pada tahun 2019, dilaporkan bahwa Indonesia memiliki cadangan terbukti sebesar 698 juta ton bijih nikel, dengan potensi 2,8 miliar ton jika memperhitungkan cadangan yang belum terbukti.^[24] Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan cadangan nikel Indonesia sebesar 21 juta ton, dibandingkan dengan cadangan global sebesar ~100 juta ton pada tahun 2023.^[25] Endapan laterit Indonesia diperkirakan mencakup 15 persen dari cadangan global.^[23]