Pemilihan umum di Thailand
| Pembagian administratif Thailand | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pembagian tingkat provinsi | ||||||||
|
||||||||
| Pembagian lokal | ||||||||
|
||||||||
| Catatan: † Daerah administratif khusus | ||||||||
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Thailand |
 |
|
|
 Portal Thailand |
</noinclude>
Thailand adalah sebuah negara kesatuan, yang berarti wilayah-wilayahnya dipisahkan menjadi ketergantungan pusat, dengan pemerintah pusat memutuskan segala sesuatu untuk provinsi-provinsinya.[1] Kerajaan ini terbagi menjadi beberapa tingkatan termasuk wilayah, provinsi, dan banyak lagi. Meskipun secara resmi Thailand dipisahkan menjadi tiga tingkatan: provinsi, distrik, dan sub-distrik, terdapat juga pembagian informal seperti parimonthon dan phak (region).[2] Selain itu, terdapat pembagian administratif pada tingkat yang sama namun dengan nama yang berbeda, seperti pembagian tingkat pertama antara provinsi dan daerah administratif khusus.
Tata kelola pemerintahan dipisahkan menjadi dua cabang: administrasi reguler dan administrasi kotamadya.[3] Administrasi reguler diatur langsung oleh pemerintah pusat, sementara administrasi kotamadya diberikan otonomi lebih oleh pemerintah pusat, meskipun masih sangat dibatasi karena besarnya sistem sentralisasi administrasi Thailand. Sistem ini muncul pada masa pemerintahan Rama V di mana sistem pemerintahan Kerajaan Siam berubah pesat karena pengaruh Baratisasi.[4]
Pembagian administratif provinsi
Provinsi
Changwat (Thai: จังหวัด) atau provinsi adalah tingkat administrasi pertama, atau tingkat tertinggi di Thailand. Thailand terbagi menjadi 76 provinsi, meskipun sering disalahpahami sebagai 77 provinsi karena status Bangkok sebelumnya sebagai provinsi tersendiri. Ini adalah tingkat pembagian administratif tertinggi di dalam kerajaan. Setiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Changwat bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan negara dan menegakkan hukum.[5]
Tata Kelola
Provinsi-provinsi diperintah oleh seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Secara spesifik, Kementerian Dalam Negeri merupakan bagian dari Pemerintah Bangkok. [butuh rujukan] Norma penamaan provinsi adalah menggunakan ibu kota provinsi sebagai namanya, itulah sebabnya mereka disebut kota senama (*namesake cities*). Perbedaan mencolok dari sejarah adalah pada masa pasca-Krisis Franco-Siam ketika terdapat ZDM di sekitar perbatasan yang jatuh di sungai Mekong. Pada masa ini, terdapat provinsi bernama Nong Khai namun ibu kotanya berada di Ban Makkhaeng.[butuh rujukan] Sebuah provinsi diadministrasikan oleh seorang gubernur (ผู้ว่าราชการจังหวัด) yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Provinsi-provinsi dinamai berdasarkan kota senamanya, kota yang menjadi "ibu kota" pada saat pendiriannya. Selain itu, di beberapa provinsi, pusat administrasi telah dipindahkan ke gedung baru di luar pusat kota.[butuh rujukan]
Referensi
- ^ Paik, Christopher; Vechbanyongratana, Jessica (12 April 2019). "Path to Centralization and Development: Evidence from Siam". World Politics (dalam bahasa Inggris). 71 (2): 289–331. doi:10.1017/S0043887118000321. ISSN 0043-8871. S2CID 159375909.
- ^ "Regions Map of Thailand – Nations Online Project". www.nationsonline.org. Diakses tanggal 2023-01-07.
- ^ "สรุปข้อมูล อปท ทั่วประเทศ". www.dla.go.th. Diakses tanggal 2023-01-07.
- ^ "Thailand – Chulalongkorn's Reforms". countrystudies.us. Diakses tanggal 2023-01-07.
- ^ "หมวด ๑ จังหวัด (มาตรา ๕๒ – ๖๐) | สถาบันนิติธรรมาลัย". www.drthawip.com. Diakses tanggal 2023-01-07.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.
