Komisi Sungai Mekong adalah komisi antarpemerintah yang dibentuk pada tahun 1995 oleh pemerintah dari negara-negara di kawasan Indocina yang dialiri oleh sungai Mekong.^{[1] [2]} Negara anggota Komisi Sungai Mekong yaitu Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam.^[2] Setelah pembentukan Komisi Sungai Mekong, tercapai kesepakatan bersama di antara para negara anggotanya yang diberi nama Perjanjian Mekong 1995 yang menyepakati kegiatan pemantauan lintas batas untuk mengadakan pemanfaatan sumber air dari sungai Mekong secara berkelanjutan.^[3] Sebagian besar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Sungai Mekong ditanggung oleh Bank Pembangunan Asia.^[4]

Pendirian Komisi Sungai Mekong dilakukan pada tahun 1995. Pendiri Komisi Sungai Mekong adalah para pemimpin dari negara-negara yang berada di daerah aliran sungai Mekong.^[1] Negara-negara yang tergabung dalam Komisi Sungai Mekong adalah negara-negara di kawasan Indocina yaitu Thailand, Laos, Kamboja dan Vietnam.^[2] Sementara itu, negara yang termasuk dalam daerah aliran sungai Mekong tetapi tidak tergabung sebagai anggota Komisi Sungai Mekong adalah Tiongkok dan Myanmar.^[1][5] Tujuan dari pembentukan Komisi Sungai Mekong adalah mengadakan koordinasi terhadap tindakan dari negara-negara yang berada di bagian hulu maupun bagian hilir dari sungai Mekong.^[1]

Pada tahun 1995 setelah pembentukan Komisi Sungai Mekong, tercapai kesepakatan bersama yang diberi nama Perjanjian Mekong 1995. Dalam perjanjian ini, pemerintah dari negara Kamboja, Laos, Thailand dan Vietnam menyepakati pemanfaatan sumber air dari sungai Mekong secara berkelanjutan. Kesepakatan ini dilakukan dengan menerapkan sistem pemantauan melalui kerja sama lintas batas antarnegara anggota Komisi Sungai Mekong.^[3]

Sebagian besar kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Sungai Mekong ditanggung oleh Bank Pembangunan Asia. Pada periode tahun 1994 hingga tahun 1998, Bank Pembangunan Asia telah membiayai Komisi Sungai Mekong sebanyak US$ 43 juta. Pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan untuk pengadaan proyek-proyek prioritas bagi Komisi Sungai Mekong. Persentase pembiayaan Bank Pembangunan Asia untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Sungai Mekong sebesar 80%.^[4]