Korupsi di Lituania merupakan isu yang masih menjadi perhatian meskipun negara ini telah menunjukkan kemajuan dalam upaya pemberantasannya. Menurut Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Lituania menempati peringkat ke-32 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik yang paling jujur.^[1] Indeks ini memberikan skor kepada negara-negara dalam skala dari 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih") dan kemudian mengurutkan negara-negara berdasarkan skor tersebut. Peringkat Lituania tahun 2024 didasarkan pada skor 63. Sebagai perbandingan dengan skor kawasan, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Barat dan Uni Eropa adalah 90, skor rata-ratanya 64, dan skor terendahnya 41.^[2] Untuk perbandingan dengan skor global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terburuk 8 (peringkat 180).^[3]

Laporan Freedom in the World 2020 yang diterbitkan oleh Freedom House menunjukkan bahwa meskipun korupsi masih menjadi isu di Lituania, negara ini memperoleh penilaian tinggi dalam beberapa aspek penting: perlindungan terhadap korupsi di kalangan pejabat dinilai kuat dan efektif (3 dari 4), pemerintahan dianggap cukup terbuka dan transparan (3 dari 4), serta sistem peradilannya dinilai independen (3 dari 4).^[4]

Sementara itu, menurut Pusat Penelitian Eropa untuk Anti-Korupsi dan Pembangunan Negara (ERCAS), Lituania telah membangun kerangka hukum anti-korupsi yang menyeluruh, namun pelaksanaan hukum oleh lembaga penegak masih lemah.^[5] Berdasarkan Indeks Integritas Publik 2019 yang dirilis ERCAS, Lituania berada di posisi ke-30 dari total 117 negara yang dievaluasi.^[6]

Lituania memiliki beberapa lembaga utama dalam pemberantasan korupsi, termasuk Layanan Investigasi Khusus (STT) dan Layanan Investigasi Kejahatan Keuangan (FNTT). Kantor Audit Nasional juga berperan dalam mengawasi penggunaan dana negara.^[7] Pada 2019, Lituania memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Pelapor untuk melindungi pelapor korupsi.^[8] Kegiatan lobi diatur oleh Undang-Undang Lobi 2001,^[9] dan Lituania termasuk negara Uni Eropa yang memiliki kode etik dan registrasi wajib bagi pelobi.^[10]