Korupsi di Bosnia dan Herzegovina merujuk pada upaya pencegahan dan keberadaan praktik korupsi di negara tersebut. Survei publik umum tentang korupsi dari Transparency International menunjukkan bahwa masyarakat memandang struktur politik Bosnia dan Herzegovina sangat terpengaruh oleh korupsi. Dua pertiga warga percaya bahwa upaya pemerintah dalam memerangi korupsi tidak efektif.^[1]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Bosnia dan Herzegovina memperoleh skor 33 pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih). Berdasarkan peringkat skor, negara ini berada di urutan ke-114 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan sektor publik yang paling bersih.^[2] Sebagai perbandingan regional, skor tertinggi di antara negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah adalah 53, skor rata-ratanya 35, dan skor terendah 17. Bosnia dan Herzegovina dikategorikan sebagai “Penurun Signifikan” di kawasan tersebut karena mengalami penurunan enam poin sejak 2016.^[3] Jika dibandingkan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[4]

Tingkat korupsi di Bosnia dan Herzegovina dianggap tinggi dan telah menjadi hambatan dalam upaya negara tersebut untuk bergabung dengan Uni Eropa, menurut Laporan Kemajuan Uni Eropa tahun 2013.^[5] Kerangka hukum dan regulasi yang kompleks di negara ini menciptakan peluang terjadinya korupsi. Pembayaran pelicin dipandang sebagai praktik yang meluas dalam iklim bisnis di Bosnia.^[6]