Ensiklopedia Dunia

Dinas Hukum
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Dinas Hukum; Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
	Lambang TNI AL
Negara	Indonesia
Cabang	TNI Angkatan Laut
Tipe unit	Badan Pelaksana Pusat
Bagian dari	Tentara Nasional Indonesia
Julukan	Diskumal
Situs web	diskumal.tnial.mil.id
Tokoh
Kepala	Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo, S.H., M.M., M.Tr.Opsla., M.H.
Sekretaris Dinas	Kolonel Laut (H) Mochamad Muchlis, S.H., M.Tr.Hanla., M.M.

Dinas Hukum Angkatan Laut yang disingkat (Diskumal) adalah badan pelaksana pusat TNI Angkatan Laut yang berkedudukan langsung di bawah Kasal. Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum dilingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, hukum dan perundang undangan, kesadaran hukum, penegakan hukum di laut, bantuan hukum, serta kerja sama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut.^[1]

Tugas dan Fungsi

Tugas

Diskumal bertugas menyelenggarakan pembinaan hukum dilingkungan TNI Angkatan Laut yang meliputi pembinaan hukum laut, hak asasi manusia dan humaniter, hukum dan perundang undangan, kesadaran hukum, penegakan hukum di laut, bantuan hukum, serta kerja sama dan perjanjian dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Diskumal menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Merumuskan kebijakan teknis Kasal di bidang pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut
Melaksanakan program dan rencana kegiatan Diskumal dalam bidang pembinaan hukum secara berkelanjutan
Melaksanakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan hukum laut nasional, hukum laut internasional, hukum humaniter dan HAM serta hukum internasional lainnya dalam upaya penegakan kedaulatan dan hukum di laut;
menyelenggarakan pembinaan hukum dan perundang- undangan nasional di lingkungan TNI/TNI Angkatan Laut
Menyelenggarakan pembinaan kesadaran dan penegakan hukum serta penyuluhan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut
Menyelenggarakan bantuan dan nasihat hukum bagi kepentingan personel baik prajurit dan PNS beserta keluarganya dan badan-badan di lingkungan TNI Angkatan Laut serta memberikan pertimbangan dan pengamanan hukum atas aset tanah dan bangunan dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut
Memberikan saran dan pertimbangan hukum dalam penyusunan kerja sama dan perjanjian meliputi pembentukan Nota Kesepahaman (NK), Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan kontrak-kontrak/perjanjian di lingkungan TNI Angkatan Laut
mengembangkan dan menyiapkan petunjuk-petunjuk penyelenggaraan pembinaan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut
elaksanakan koordinasi dan membina jaringan informasi serta dokumentasi hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut dan instansi di luar TNI Angkatan Laut
Menyelenggarakan pembinaan personel perwira korps Khusus (KH) dan personel profesi hukum TNI Angkatan Laut
Melaksanakan reformasi birokrasi bidang peraturan perundang-undangan di lingkungan TNI Angkatan Laut
engawasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran Diskumal guna menjamin pencapaian sasaran program
Memberikan saran, pertimbangan dan tanggapan hukum kepada Kasal dan pejabat TNI Angkatan Laut lainnya khususnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya