Perselisihan dagang
Tanggal Perselisihan ayam (1962-1964) Sengketa hormon daging sapi (1988-2011) Perselisihan pisang (1993-2009) Tarif baja AS (2002-2003) Sengketa Airbus (2004-2021) Tarif Trump (2018-2021) Tarif Trump II (2025) Lokasi Amerika Serikat dan Uni Eropa
Pihak terlibat
Amerika Serikat	Uni Eropa
Tokoh dan pemimpin
Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan, George HW Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barrack Obama, Donald Trump, Joe Biden	Walter Hallstein Jacques Delors Jacques Santer Manuel Marín Romano Prodi José Manuel Barroso Jean-Claude Juncker Ursula von der Leyen

Perselisihan dagang AS-Uni Eropa adalah konflik ekonomi yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Persaingan ini terjadi sejak abad ke-20. Dalam melakukan perselisihan dagang, kedua kubu saling memberlakukan tarif pada berbagai komoditas tertentu sebelum akhirnya mencapai kesepakatan.

Konflik paling awal antara AS dan Uni Eropa terjadi pada tahun 1960-an ketika Uni Eropa mengenakan bea masuk pada unggas impor asal AS.^[1] Sejak itu, AS-Uni Eropa mengalami perselisihan dagang untuk pertama kalinya. Meskipun hubungan kedua belah pihak sempat membaik, perselisihan dagang kembali lagi terjadi selama bertahun-tahun ketika salah satu di antara mereka menetapkan bea masuk pada komoditas tertentu. Pemicu utama dari perselisihan dagang ini adalah tarif baja.^[2] Tarif Trump tahun 2025 yang berlangsung selama 4 bulan menjadi perselisihan dagang AS-Uni Eropa tersingkat,^[3] sementara sengketa hormon daging sapi menjadi perselisihan dagang terlama karena berlangsung selama 23 tahun lamanya.^[4]

Dengan tindakan saling berbalas mengenakan tarif, perselisihan dagang AS-Uni Eropa memiliki dampak yang dapat dirasakan satu sama lain. Selain berdampak pada ketidakpastian bisnis dan merugikan kepentingan ekonomi negara,^[5] sengketa ini juga berpengaruh pada dinamika geopolitik global sampai mendapatkan reaksi dari negara lain seperti Inggris, Australia dan Kanada.^[6]

Perselisihan dagang antara Amerika Serikat dan Uni Eropa dipicu oleh serangkaian sengketa dagang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dari beberapa penyebab perselisihan dagang, penetapan tarif baja oleh AS menjadi pemicu utamanya. Hal itu dikarenakan tarif impor baja telah mengakibatkan terjadinya perselisihan dagang sebanyak 3 kali pada waktu yang berbeda, yakni pada tahun 2002-2003,^[2] 2018-2021^[7] dan pada 2025.^[8]

Perselisihan dagang yang terjadi pada 2002-2003 dipicu oleh keputusan George W. Bush dalam menetapkan tarif baja impor hingga 30% kepada Uni Eropa akibat menurunnya produksi baja dalam negeri. Uni Eropa lalu membalasnya dengan menetapkan sanksi dagang pada sejumlah produk impor Amerika Serikat.^[2]

Setelah berakhir pada 2003, perselisihan dagang yang dipicu oleh tarif baja kembali terjadi pada tahun 2018 yang juga dikenal dengan istilah Tarif Trump. Saat itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menetapkan tarif baja impor asal Uni Eropa yang masuk ke AS sebesar 25% dan tarif alumunium sebesar 10% yang mulai berlaku pada Juni 2018. Uni Eropa melakukan serangan balasan sehingga menyebabkan perselisihan dagang AS-Uni Eropa.^[9]

Untuk mengantisipasi lonjakan tarif dari Uni Eropa, perselisihan dagang akhirnya berakhir di bawah kepemimpinan Joe Biden pada Oktober 2021. Saat itu AS menyepakati untuk mengakhiri perselisihan dagang dengan Uni Eropa melalui beberapa kesepakatan.^[10] Pada 2025, perselisihan dagang yang dipicu oleh baja kembali terjadi ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan bea masuk sebesar 25 sampai 50 persen kepada seluruh impor baja dan alumunium yang berasal dari 35 negara, termasuk 27 negara anggota Uni Eropa.^[8]

Perselisihan dagang AS-Uni Eropa telah terjadi sejak abad ke-20 yang telah melewati berbagai kepemimpinan presiden AS dan Uni Eropa yang berbeda. Berawal dari penetapan tarif impor ayam pada era 1960an dan sempat terhenti selama beberapa tahun, perselisihan dagang AS-Uni Eropa kemudian kembali terjadi pada 2025 yang dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.

Jumlah impor ayam Amerika dengan harga murah meningkat di Eropa pada tahun 1960-an. Untuk mengatasi lonjakan tersebut, Masyarakat Ekonomi Eropa (cikal bakal Uni Eropa) yang saat itu beranggotakan Jerman Barat, Belanda, Italia, Belgia dan Luksemburg lalu membuat keputusan bersama dengan cara meningkatkan tarif biaya masuk bagi unggas Amerika menjadi 13,43 sen per pon.^[11]

Akibat keputusan ini, ekspor ayam AS ke Eropa khususnya Jerman Barat anjlok pada 1963. Amerika Serikat mengklaim menanggung kerugian sebesar $46 juta per tahun, sementara Pasar Bersama menyatakan bahwa kerugiannya hanya mencapai $19 juta. Setelah ditangani oleh GATT (Organisasi Perdagangan Dunia), AS lalu mendapatkan ganti rugi sebesar $26 juta.^[11]

Di bawah kepemimpinan Lyndon B. Johnson, pada tahun 1964 AS lalu melakukan serangan balasan dengan menetapkan tarif 25% pada beragam barang Eropa yang masuk ke Amerika, mulai dari truk, tepung kentang, brendi hingga dekstrin dengan total sebesar $26 juta.^[1]

Pada 1988 Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) melarang impor daging sapi yang diproduksi dengan hormon pertumbuhan buatan karena alasan kesehatan. Sebagai negara yang terdampak atas kebijakan tersebut, Amerika Serikat dan Kanada lalu menggugat MEE ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada 1999, gugatan mereka dikabulkan oleh WTO sehingga memperoleh otorisasi untuk memberlakukan sanksi dagang terhadap produk Uni Eropa seperti produk daging sapi dan babi, keju Roquefort, jus, selai, cokelat dan trafel dengan nilai masing-masing sebesar US$116,8 juta dan US$11,3 juta per tahun. Akibat sanksi tersebut, beragam produk ekspor Uni Eropa ke Amerika Serikat terhambat dan kehilangan pangsa pasarnya.^[1]

Untuk mengatasi sengketa hormon daging sapi, Komisi Eropa dan pemerintah AS lalu membuat perjanjian pada Mei 2009. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak setuju untuk melakukan pengurangan bertahap sanksi dagang AS serta peningkatan kuota impor daging sapi bebas hormon berkualitas ke Uni Eropa. Sanksi dicabut sepenuhnya pada Mei 2011. Dari sejumlah negara Uni Eropa yang terdampak, Italia yang memiliki hasil produksi senilai lebih dari US$99 juta menjadi negara yang paling diuntungkan atas kesepakatan tersebut. Capaian tersebut kemudian diikuti oleh Polandia, Yunani, Irlandia, Jerman, Denmark, Prancis dan Spanyol.^[4]

Perselisihan dagang AS-Uni Eropa yang dilatarbelakangi oleh produksi pisang sehingga dikenal dengan istilah perselisihan pisang terjadi pada 1993. Ketika pasar pisang saat itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan terafiliasi AS, Uni Eropa membuat kebijakan berupa penetapan sistem tarif dan kuota produksi pisang. Melalui kebijakan ini, Uni Eropa lebih memilih produksi pisang dari 12 negara bekas koloni di Afrika, Karibia dan Pasifik dan menetapkan tarif pajak bagi pisang yang berasal dari perusahaan-perusahaan yang berbasis di AS.^[12]

Akibat keputusan ini, Amerika Serikat beserta 4 negara Amerika Latin penghasil pisang global yakni Ekuador, Guatemala, Honduras dan Meksiko mengajukan protes ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kelima negara ini menentang Uni Eropa karena kebijakan yang ditetapkan bersifat tidak adil sehingga membatasi akses mereka ke pasar Eropa.^[1]

Pada 1997, WTO mengabulkan tuntutan yang ditujukan kepada Uni Eropa. Meskipun kebijakannya telah diubah, Amerika Serikat tidak puas. Oleh karena itu, AS membalasnya dengan menerapkan sanksi dagang pada produk-produk ekspor Eropa seperti tas Prancis dan keju Pecorino dengan total hampir $200 juta.^[1]

Konflik ini terjadi selama 16 tahun sebelum akhirnya teratasi pada 2009. Pada tahun tersebut, Uni Eropa akhirnya sepakat untuk mengurangi tarif pada impor pisang Amerika Latin dari sebelumnya senilai €176 menjadi €114 per ton pisang. Sementara itu, negara-negara Karibia tetap tidak dikenakan tarif di pasar Uni Eropa.^[1]

Pada awal tahun 2000-an, produksi baja Amerika Serikat mengalami penurunan. Sebanyak lebih dari 30 pembuat baja Amerika bahkan mengalami kebangkrutan. Kondisi itu membuat Presiden AS George W. Bush melakukan pengamanan pada industri baja lokal dengan menetapkan tarif pada baja impor sebesar 8% sampai 30%. Akibatnya, industri baja AS melakukan restrukturisasi dengan biaya investasi sebesar lebih dari $3 miliar dan sebagian perusahaan kecil diakuisisi oleh perusahaan-perusahaan besar.^[2]

Penetapan tarif ini awalnya direncanakan berlaku secara efektif mulai 20 Maret 2002 hingga 2005. Namun, kebijakan Bush mendapatkan penolakan dari sejumlah mitra dagang Amerika, termasuk Uni Eropa. Uni Eropa yang tidak setuju dengan keputusan tersebut lalu membalasnya dengan memberikan sanksi dagang terhadap beberapa produk Amerika seperti ayam, tekstil dan maskapai. Atas balasan ini, para pelaku industri baja menuduh bahwa Uni Eropa mencoba memeras AS.^[12]

Setelah ditentang oleh WTO, Bush kemudian membatalkan tarif baja impor pada 4 Desember 2003. Keputusan ini dilakukan untuk mencegah sanksi dagang dari Uni Eropa senilai $2,2 miliar (£1,3 miliar) pada berbagai produk Amerika seperti jeruk Florida dan sepeda motor Harley Davidson.^[2]

Sengketa Airbus bermula pada 6 Oktober 2004 ketika Amerika Serikat menuding bahwa Airbus yang dimiliki bersama oleh Jerman, Prancis, Spanyol dan Inggris menerima subsidi ilegal sebesar $22 miliar (€19,4 miliar). Atas klaim tersebut, AS mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang kemudian mengakhiri perjanjian kerja sama kedua belah pihak tentang aviasi sejak 1992.^[13] Uni Eropa membalasnya dengan menggugat balik. Sebaliknya, mereka menuduh Boeing mendapatkan subsidi senilai $23 miliar di Amerika Serikat yang digunakan untuk kegiatan riset.^[14]

WTO menilai bahwa baik Uni Eropa ataupun AS, sama-sama memberikan subsidi yang tidak adil kepada industri penerbangan mereka. Pada 2018, Badan Banding WTO menyatakan bahwa pinjaman bersubsidi yang diberikan kepada airbus adalah ilegal. Pada 2019 gugatan Uni Eropa dikabulkan. Keputusan itu menyatakan bahwa keringanan pajak serta kontrak yang menguntungkan Boeing di AS menyebabkan kerugian bagi Airbus. Kedua belah pihak lalu mengklaim kemenangan.^[14]

Setelah mempertimbangkan permintaan sanksi AS, pada Oktober 2019 WTO mengizinkan Washington memberlakukan tarif hingga $7,5 miliar terhadap produk Uni Eropa pada Oktober 2019. Angka ini menjadi yang terbesar dalam sejarah WTO, meski masih di bawah nilai yang diminta AS. Menurut perkiraan kantor perdagangan AS, subsidi Uni Eropa untuk Airbus menimbulkan kerugian perdagangan tahunan sekitar $11 miliar.^[15]

Setahun kemudian giliran WTO memberikan hak kepada Uni Eropa untuk mengenakan tarif pada impor AS atas subsidi yang diterima Boeing sebesar $4 miliar, lebih rendah dari total kerugian yang diperkirakan. Pada tahun yang sama, AS juga menaikkan tarif impor produk Uni Eropa dari yang awalnya sebesar 10% menjadi 15%.^[14]

Pada Maret 2021, Inggris dan AS menunda tarif untuk membuka ruang negosiasi, disusul Brussels dan Washington yang menangguhkan tarif sengketa pesawat hingga 10 Juli 2021.^[16] Dalam sebuah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa-AS pada Juni 2021, kedua belah pihak lalu sepakat mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung selama 17 tahun dengan memperpanjang penangguhan tarif lima tahun. Kesepakatan ini juga terjalin untuk menghadapi ancaman Tiongkok yang menjadi kompetitor di industri penerbangan.^[15]

Untuk melindungi industri Amerika, pada 8 Maret 2018 Donald Trump mengenakan tarif impor baja sebesar 25 persen dan alumunium sebesar 10 persen.^[17] Khusus Uni Eropa, penerapan tarif ini baru berlaku pada Juni 2018.^[9] Akibatnya, jumlah impor baja ke Amerika mengalami penurunan dan mendapatkan reaksi keras dari Uni Eropa.^[7]

Atas penetapan tarif dari AS sebesar $28 miliar, Uni Eropa lalu melakukan serangan balasan sebesar 26 miliar euro.^[8] Dalam hal ini, Uni Eropa mengenakan bea pada produk impor Amerika, seperti pakaian, kendaraan bermotor, jus jeruk, rokok, baja, produk pertanian, wiski bourbon hingga sepeda motor Harley-Davidson. Sanksi dagang dari Uni Eropa menyebabkan ekspor wiski tahunan mengalami kerugian sebesar $256 juta. Sementara di dalam negeri, kebijakan ini membuat industri otomotif Amerika Serika ikut terdampak karena produsen baja dalam negeri memanfaatkan penerapan tarif untuk menaikkan harga jual mereka.^[7]

Setelah berlangsung selama 3 tahun, perselisihan dagang kemudian berakhir pada 31 Oktober 2021 di bawah kepemimpinan Joe Biden. Kesepakatan ini dibuat untuk mencegah terjadinya peningkatan tarif balasan dari Uni Eropa. Kendati demikian, tarif baja AS sebesar 25% untuk baja dan 10% aluminium tetap berlaku karena AS hanya memberikan jatah produk ekspor baja Uni Eropa bebas bea dalam jumlah terbatas. Kedua belah pihak lalu melakukan kerja sama tentang baja dan alumunium berkelanjutan.^[10]

Perselisihan dagang AS-Uni Eropa kembali terjadi pada saat Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Sengketa dagang ini bermula dari tindakan Trump yang mengenakan tarif impor tinggi sebesar 25 persen pada baja dan alumunium dari 35 negara, termasuk 27 negara Uni Eropa pada 12 Maret 2025.^[8] Uni Eropa membalasnya dengan memberlakukan bea masuk pada produk impor AS seperti produk pertanian, baja, alumunium, peralatan rumah tangga, sepeda motor, bourbon, selai kacang hingga celana jeans senilai $28 miliar.^[18]

Dua pekan kemudian Trump mengenakan bea masuk 25 persen untuk produk otomotif impor dengan dalih menjaga keamanan nasional AS. Ia lalu menetapkan 2 April 2025 sebagai "Hari Pembebasan" di Amerika Serikat serta mengumumkan kebijakan tarif terhadap sejumlah negara di dunia, termasuk pemberlakuan tarif dasar sebesar 10 persen yang dijadwalkan efektif tiga hari kemudian. Uni Eropa turut menghadapi ancaman penerapan tarif umum sebesar 20 persen yang direncanakan mulai berlaku pada 9 April 2025.^[19]

Setelah sempat menunda pemberlakuan tarif yang lebih tinggi selama 90 hari, pada 23 Mei 2025 Trump menekankan akan menaikkan tarif menjadi 50 persen pada produk impor Uni Eropa yang direncanakan berlaku mulai 1 Juni 2025. Uni Eropa mengecam tindakan tersebut dan telah menargetkan akan memberikan sanksi dagang pada produk impor AS, mulai dari kedelai, rokok dan Boeing dengan total nilai sebesar hampir $100 miliar.^[19]

Pada 26 Mei 2025 Trump menunda kenaikan tarif 50 persen sampai 9 Juli. Pada Juni hingga pertengahan Juli 2025, kedua belah pihak menggelar perundingan dagang untuk mencapai sebuah kesepakatan.^[19] Dalam hal ini, para anggota Uni Eropa memiliki pandangan yang berbeda-beda. Sebagian negara Uni Eropa ingin segera menyetujui kesepakatan, sebagian yang lain lebih berhati-hati.^[20] Meskipun sempat ditentang, kenaikan tarif 50 persen yang dikenakan oleh Trump pada produk baja dan alumunium impor Uni Eropa tetap berlaku. Di sisi lain, AS dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan dagang untuk sektor berbeda.^[21]

Perselisihan dagang AS-Uni Eropa berakhir berkat kontribusi WTO sehingga salah satu atau kedua belah pihak dapat memenangkan gugatan dan memperoleh haknya. Namun dalam beberapa kasus, perselisihan dagang juga dapat terselesaikan tanpa peran WTO karena kedua belah pihak langsung melakukan negosiasi dan perundingan sehingga mencapai kesepakatan bersama. Dalam menyelesaikan perselisihan dagang 2025 misalnya, AS dan Uni Eropa mufakat bahwa AS akan mengenakan tarif 15 persen, turun dari tarif sebelumnya yang mencapai 27,5 persen pada mobil, kayu, farmasi, dan semikonduktor yang menjadi komoditas kunci bagi ekonomi Uni Eropa. Sebaliknya, produk AS tetap bebas tarif di pasar Eropa.^[22]

Hasil kesepakatan tersebut juga menetapkan bahwa tarif impor sebesar 50 persen untuk baja dan aluminium dari Uni Eropa tetap diberlakukan. Di sisi lain, Uni Eropa akan mengalokasikan dananya sebesar $750 miliar untuk membeli produk energi AS, sebesar $600 miliar untuk investasi di AS dan ratusan miliar dolar untuk peralatan militer. Selain itu, Uni Eropa juga akan berbelanja tambahan produk energi AS sebesar $250 miliar tiap tahun hingga 2027. Meski kesepakatan telah terjalin, beberapa pihak seperti Prancis merasa tidak puas. Perdana Menteri Prancis François Bayrou menganggap bahwa kesepakatan ini menandakan bahwa Uni Eropa menyerah pada AS.^[20]

Sengketa dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Eropa memiliki dampak ekonomi bagi kedua negara. Penetapan tarif yang tinggi membuat harga jual produk Uni Eropa di Amerika meningkat sehingga menyebabkan penjualannya akan menurun. Bagi konsumen Uni Eropa yang ingin membeli produk Amerika, mereka juga harus membayar lebih mahal terutama jika Uni Eropa melakukan balasan. Selain itu, rantai pasokan yang terganggu membuat perusahaan Uni Eropa mengalami kesulitan dalam mengakses produk tertentu dengan harga terjangkau.^[23]

Adanya ketergantungan pada impor barang konsumsi akhir dan input untuk manufaktur membuat perselisihan dagang juga berpengaruh kepada Produk Domestik Bruto (PDB) yang didapatkan oleh Amerika. Dalam skenario tanpa kesepakatan, dampak ini terasa lebih besar bagi Amerika karena PDBnya dapat turun sebesar 0,7 persen. Sementara itu, PDB Uni Eropa dapat berkontraksi sebesar 0,3 persen, dengan Jerman sebagai salah satu negara yang kemungkinan besar paling terdampak.^[5]

Sengketa dagang AS-Uni Eropa juga memicu gejolak di pasar saham dunia. Beberapa pasar saham seperti indeks S&P 500, indeks Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq mengalami penurunan, terutama sejak Donald Trump memberlakukan tarif pada produk baja impor Uni Eropa. Selain itu, nilai tukar mata uang dollar Amerika juga melemah dibandingkan 6 mata uang lainnya.^[24]

Sejumlah negara ikut menyoroti perselisihan dagang AS-Uni Eropa, khususnya pada perselisihan dagang 2025. Salah satunya adalah Inggris. Melalui pernyataan Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds, Inggris merasa kecewa dan menegaskan akan mempertimbangkan berbagai langkah untuk melindungi kepentingan nasional.^[6]

Sementara itu, Australia menilai keputusan Amerika Serikat untuk mempertahankan tarif baru tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Perdana Menteri Anthony Albanese bahkan menegaskan bahwa Australia tidak akan memberlakukan bea masuk balasan kepada Amerika karena kebijakan tersebut dapat meningkatkan harga bagi konsumen dalam negeri. Berbeda dengan Australia, Kanada justru akan mengambil langkah balasan tetapi berupaya menghindari eskalasi.^[6]

• Hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa

• Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
• Komisi Eropa
• Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat