Patuan Doli Diapari
Potret resmi (1949)
Perdana Menteri Negara Indonesia Timur ke-5
Masa jabatan 13 Maret 1950 – 10 Mei 1950 (non-aktif sejak 3 Mei 1950)
Presiden	Tjokorda Gde Raka Soekawati
Pendahulu Jan Engelbert Tatengkeng Pengganti Martinus Putuhena
Menteri Lalu-lintas Negara Indonesia Timur ke-2
Masa jabatan 13 Maret 1950 – 10 Mei 1950 (non-aktif sejak 3 Mei 1950)
Perdana Menteri	Dirinya sendiri
Pendahulu Elias Dumais Dengah (1947) Pengganti Tidak ada
Menteri Pekerjaan Umum Negara Indonesia Timur ke-1
Masa jabatan 26 Desember 1949 – 13 Maret 1950
Perdana Menteri	Jan Engelbert Tatengkeng
Pendahulu Dirinya sendiri (sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan) Pengganti Tidak ada
Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Negara Indonesia Timur ke-2
Masa jabatan 15 Desember 1947 – 26 Desember 1949
Perdana Menteri	Ida Anak Agung Gde Agung
Pendahulu A. M. Semawi Pengganti Dirinya sendiri (sebagai Menteri Pekerjaan Umum)
Informasi pribadi
Lahir	Mohamad Natal Siregar 1912 Padang Sidempuan, Hindia Belanda
Meninggal	1978 (umur 65-66) Belanda
Suami/istri	Soedarti Marlinah Diapari-Mardjaman
Almamater	Technische Hoogeschool te Bandoeng
Profesi	Insinyur, politisi
Sunting kotak info • L • B

Mohamad Natal Siregar gelar Patuan Doli Diapari (1912 - 1978) adalah seorang insinyur dan politisi Indonesia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur.

Diapari lahir pada tahun 1912 di Padang Sidempuan. Ia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THB, sekarang Institut Teknologi Bandung) pada tahun 1932 dan lulus pada tahun 1937.^[1] Setelah lulus dari THB, Diapari bekerja sebagai insinyur pengairan di Karesidenan Manado. Ia berpartisipasi dalam menyiapkan program transmigrasi di Lampung pada tahun 1938.

Diapari diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Pekerjaan Umum pada Kabinet Ida Anak Agung Gde Agung pada tanggal 15 Desember 1947 sampai tanggal 26 Desember 1949. Selama menjabat sebagai menteri, Diapari duduk dalam Fraksi Nasional.

Dalam jabatannya sebagai menteri, Diapari mewakili Negara Indonesia Timur dalam konferensi Majelis Permusyawaratan Federal.

Ia kemudian dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Jan Engelbert Tatengkeng pada tanggal 26 Desember 1949, namun hanya menjabat selama tiga bulan sampai bubarnya kabinet tersebut.

Diapari ditunjuk oleh Presiden Tjokorda Gde Raka Soekawati sebagai formatur kabinet, sebelum akhirnya dilantik sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada tanggal 13 Maret 1950. Dalam kabinet ini, Diapari merangkap jabatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Lalu-lintas.

Kabinet Diapari dikenal tidak stabil karena Diapari gagal melibatkan fraksi-fraksi dalam Negara Indonesia Timur yang menginginkan pembubaran sistem federal dan meleburkan NIT ke dalam Republik Indonesia (Fraksi Kesatuan dan Fraksi Indonesia).^[2]

Dengan selesainya Konferensi Meja Bundar dan diserahkannya kedaulatan atas wilayah Indonesia dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat, pemerintah Republik Indonesia Serikat berencana untuk mengirim pasukan TNI ke Makassar untuk menggantikan peran KNIL yang akan segera dibubarkan. Kabinet Diapari yang merupakan kabinet pro-federal mengajukan keberatan terhadap rencana pendaratan pasukan TNI di Makassar, namun keberatan itu tidak dihiraukan oleh pemerintah RIS di Jakarta. Karena itu, Diapari meminta Presiden NIT Soekawati untuk membubarkan kabinetnya pada tanggal 5 April 1950, namun permintaan itu ditolak.^[3]

Pada saat yang bersamaan dengan ditolaknya permintaan Diapari oleh pemerintah RIS dan NIT, Kapten KNIL Andi Azis dan elemen-elemen pro-federal di Makassar menyatakan pemberontakan pada tanggal 5 April 1950 untuk mencegah pasukan TNI mendarat di Makassar yang ditakutkan akan menghapus keberadaan NIT. Walaupun Kabinet Diapari menyangkal keterlibatannya dalam pemberontakan ini, terdapat beberapa tokoh dalam Kabinet Diapari, termasuk Perdana Menteri Diapari sendiri, yang membuka kemungkinan menggunakan pemberontakan Andi Azis sebagai alasan untuk menyatakan kemerdekaan Negara Indonesia Timur dari Republik Indonesia Serikat sebagai Republik Indonesia Timur. Rencana ini disebut sebagai "Metekohy Plan" karena dirancang oleh Rudolf Julianus Metekohy, mantan Wakil Menteri Keuangan NIT. Metekohy Plan gagal karena kurang mendapat dukungan dalam parlemen dan kabinet Negara Indonesia Timur.^[4]

Pada tanggal 6 April 1950, Diapari diperintahkan oleh pemerintah RIS untuk berangkat bersama Andi Azis ke Jakarta untuk melapor dan berunding dengan pemerintah RIS, namun Diapari tidak menghiraukan perintah ini dan hanya mengirim sembilan orang wakil dari kabinetnya. Sebaliknya, sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur, Diapari meminta pertolongan dari United Nations Commission for Indonesia (UNCI) untuk mengintervensi rencana pemerintah RIS untuk mengirim pasukan APRIS ke Makassar.^[5] Permintaan ini ditolak oleh UNCI.

Ketika Abdul Azis berangkat ke Jakarta dan pasukan pemberontaknya tetap menguasai Makassar, Perdana Menteri Diapari bersama rekan pro-federalisnya, Jaksa Agung NIT Christiaan Soumokil, memanfaatkan situasi yang sedang kacau itu untuk menangkapi tokoh-tokoh pro-unitaris di Pare-Pare. Penangkapan ini mendapat respon negatif dari masyarakat dan pers nasional. Pada akhirnya, usaha Diapari untuk memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan di Makassar untuk mempertahankan keberadaan NIT akhirnya gagal ketika Andi Azis ditangkap oleh pemerintah RIS di Jakarta.

Setelah gagalnya pemberontakan Andi Azis, Diapari sendiri tetap bertahan di Makassar sedangkan Soumokil melarikan diri ke Ambon untuk menyatakan kemerdekaan Republik Maluku Selatan.^[6]

Setelah gagalnya pemberontakan Abdul Azis, pada tanggal 25 April 1950, anggota Parlemen NIT Eliza Urbanus Pupella mengusulkan mosi pembubaran Kabinet Diapari yang dianggap gagal menangani pemberontakan tersebut. Mosi tersebut diterima oleh Parlemen Negara Indonesia Timur dengan 49 suara menerima dibanding 1 menolak. Perdana Menteri Diapari kemudian menyerahkan mandat kabinetnya kembali ke Presiden Soekawati, namun Presiden Soekawati meminta agar kabinet demisioner yang dipimpin Diapari tetap bekerja sampai kabinet baru berhasil dibentuk.

Sebelum terbentuknya kabinet baru, Perdana Menteri Diapari bersama kabinetnya ditangkap oleh TNI pada tanggal 3 Mei 1950. Penjabat Presiden NIT Husain Puang Limboro kemudian melantik Martinus Putuhena sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur menggantikan Diapari yang sedang ditahan pada tanggal 10 Maret 1950. Kabinet Putuhena menjadi kabinet yang meleburkan Negara Indonesia Timur ke dalam Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950.

Diapari baru dibebaskan dari tahanan setelah bubarnya Negara Indonesia Timur- ia tercatat masih berada dalam tahanan "demi alasan keamanan" pada bulan Oktober 1950 dalam masa kepemimpinan Perdana Menteri Mohammad Natsir.^[7]

Setelah bebas dari tahanan, karier politik Diapari lenyap. Ia pindah ke Belanda dan menjadi seorang direktur dalam perusahaan beton Hollandsche Beton Maatschappij (HBM). Ia meninggal pada tahun 1978 di Belanda.