Partai Inovasi Jepang 日本維新の会
Singkatan	JIP Ishin
Ketua umum	Hirofumi Yoshimura Fumitake Fujita
Sekretaris Jenderal	Hiroshi Nakatsuka
Pendiri	Ichirō Matsui Toru Hashimoto
Dibentuk	2 November 2015 (2015-11-02)
Dipisah dari	Partai Inovasi Jepang
Kantor pusat	Osaka, Prefektur Osaka, Jepang
Surat kabar	Nippon Ishin[1]
Sayap pelajar	Siswa Ishin
Ideologi	Konservatisme[2][3] Liberalisme ekonomi[4] Federalisme (Dōshūsei) Desentralisasi[3] Pendidikan gratis[5] Pemerintahan terbatas[6] Populisme sayap kanan[6] Libertarianisme
Posisi politik	Kanan tengah[7] sampai sayap kanan[8][A]
Afiliasi regional	Asosiasi Restorasi Osaka
Warna	Hijau[9]
MPR	19 / 248
DPR	38 / 465
Prefektur Jepang	124 / 2.598
Situs web
o-ishin.jp
Politik Jepang Partai politik Pemilihan umum ^ A: Secara umum, partai ini dilihat di Jepang dan Barat sebagai partai kanan tengah.[12] Namun, partai ini kadang dianggap sebagai partai kanan jauh oleh media Korea Selatan.[13]

Partai Inovasi Jepang (日本維新の会code: ja is deprecated , Nippon Ishin no Kai) adalah sebuah partai politik konservatif^[15][16][17] berhaluan sayap kanan tengah^[18][19] ke populisme sayap kanan^[20][21] dari Jepang.^[22] Dibentuk dengan nama Inisiatif dari Osaka pada Oktober 2015 sebagai sebuah pecahan dari Partai Inovasi Jepang yang lama, partai tersebut menjadi partai oposisi terbesar ketiga dalam Parlemen Jepang usai pemilu Dewan Penasihat Juli 2016.

Partai ini kerap mengkritik pemerintahan koalisi Partai Demokrat Liberal-Komeitō walaupun memiliki haluan yang hampir sama.^[23][24] Mereka menganjurkan desentralisasi,^[16] federalisme, pendidikan gratis,^[25] dan kebijakan pemerintahan yang terbatas.^[21] Mereka juga menganjurkan agar batas anggaran pertahanan dihapus, dan juga mengambil posisi setuju dengan Partai Demokrat Liberal mengenai amendemen Konstitusi Jepang.^[26] Ishin menerima dukungan dari kalangan konservatif pada pemilu 2021, terutama di Osaka.^[22] Partai tersebut mewakili bentuk populisme sayap kanan yang menentang kontrol LDP yang mengakar atas politik dan birokrasi Jepang, yang dikenal sebagai sistem 1955.^[19][22][27]

Pada Agustus 2015, Sekretaris Jenderal Partai Restorasi Jepang Kakizawa Mito mendukung seorang kandidat yang juga didukung oleh Partai Demokrat Jepang dan Partai Komunis Jepang di pemilihan wali kota Yamagata.^[28] Keputusan ini menimbulkan perpecahan internal. Tōru Hashimoto dan penasihatnya Ichirō Matsui meninggalkan partai pada 28 Agustus^[29] dan hari esoknya mendeklarasikan partai baru. Deklarasi ini didukung oleh Senator Toranosuke Katayama dan beberapa politikus yang berbasis di Osaka.^[30] Partai baru ini, yang diberi nama "Partai Restorasi Osaka", memprakarsai negosiasi untuk memisahkan diri dari Partai Restorasi Jepang.

Pada bulan Oktober, negosiasi ini gagal, yang mengakibatkan pengusiran anggota Diet dan anggota dewan lokal yang diperkirakan akan bergabung dengan partai baru Hashimoto oleh pimpinan Partai Restorasi. Namun, anggota Diet yang berbasis di Osaka menentang pengusiran tersebut, dengan alasan pengusiran tersebut tidak sah setelah 1 Oktober karena tidak adanya perwakilan atau dewan eksekutif di dalam Partai Restorasi, dan kemudian mengajukan banding.^[31] Selain itu, fraksi Dewan Penasihat Ishin no To yang dipimpin oleh Katayama dari Osaka, secara sepihak mengajukan pemberitahuan penarikan lima anggota Dewan Penasihat dari fraksi eksekutif pada tanggal 16 Oktober sebagai tindakan balasan terhadap pengusiran tersebut. Kelima anggota tersebut kemudian membentuk fraksi Ishin no To (Dewan Penasihat).^[32][33]

Pada 24 Oktober, anggota Parlemen dan majelis lokal yang berafiliasi dengan Osaka mengadakan "konvensi partai luar biasa" dan memutuskan untuk membubarkan Partai Inovasi Jepang, berdasarkan interpretasi bahwa "pemilihan pemimpin Partai Inovasi Jepang pada bulan Mei dan perpanjangan masa jabatannya hingga November tidak sah karena tidak melalui konvensi partai" (yaitu, pemecatannya sendiri oleh komite eksekutif juga tidak sah). Matsuno berargumen bahwa interpretasi yang berafiliasi dengan Osaka dan "konvensi partai luar biasa" tidak sah. Kedua belah pihak menolak untuk menyerah, dan saling serang, yang kemudian dikenal sebagai "pertempuran antara cabang-cabang utama Partai Inovasi Jepang," terus berlanjut, dengan kedua belah pihak mengajukan gugatan hukum atas wewenang penggunaan subsidi partai politik.^[34][35]

Pada 31 Oktober 2015, Hashimoto dan politikus lain yang berbasis di Prefektur Osaka termasuk Gubernur Osaka Ichirō Matsui berkumpul di Osaka untuk mendirikan Inisiatif dari Osaka (おおさか維新の会code: ja is deprecated , Ōsaka Ishin no Kai) setelah meninggalkan Partai Restorasi Jepang.^[36][37] Nama ini hampir mirip dengan Asosiasi Restorasi Osaka yang juga mereka bentuk tetapi dibedakan dengan cara penulisan Osaka dengan hiragana (おおさかcode: ja is deprecated ) ketimbang menggunakan kanji (大阪code: ja is deprecated ).^[36] Hashimoto ditunjuk sebagai ketua umum, Matsui ditunjuk sebagai sekretaris jenderal, dan 19 anggota parlemen yang berbasis di Osaka yang dikeluarkan dari Partai Restorasi mengikuti pertemuan ini. Pada 2 November, Asosiasi Restorasi Osaka secara resmi dideklarasikan.^[38]

Konflik internal antara kedua partai berakhir pada 8 Desember dengan kesepakatan damai untuk membubarkan Partai Restorasi Jepang. Kesepakatan ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti "Partai Restorasi Jepang akan dibubarkan di masa mendatang", "setelah partai-partai oposisi direorganisasi, Partai Restorasi Jepang akan berhenti menggunakan nama 'Ishin'", "partai akan mengembalikan semua subsidi partai ke kas negara, tidak termasuk biaya personel dan pengeluaran lain yang diperlukan untuk operasional partai", dan "kedua belah pihak akan membatalkan gugatan pidana dan perdata mereka".^[39] Sisa Partai Restorasi Jepang kemudian melakukan merger dengan Partai Demokrat Jepang untuk menjadi Partai Demokrat.

Tidak lama kemudian, Tōru Hashimoto mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari dunia politik setelah menyelesaikan jabatannya sebagai Wali Kota Osaka pada 18 Desember 2015 dan konvensi partai kemudian digelar pada 12 Desember 2015. Ichirō Matsui dipilih sebagai ketua umum yang menggantikan Hashimoto. Selain itu, Toranosuke Katayama juga diangkat sebagai ketua umum untuk mewakili Ishin di Parlemen Jepang sekaligus menjadi ketua fraksi, Nobuyuki Baba diangkat menjadi sekretaris jenderal, anggota Majelis Prefektur Osaka Asada Hitoshi diangkat sebagai ketua Dewan Riset Kebijakan, dan anggota Dewan Penasihat Azuma Toru diangkat sebagai ketua Komite Urusan Umum.^[40] Ketiganya baru bergabung ke dalam Ishin pada 25 Desember.^[41] Hashimoto diangkat sebagai penasihat kebijakan hukum partai sebagai warga negara biasa.

Ishin mengikuti pemilu pertama mereka yakni pada pemilihan sela daerah pemilihan distrik 3 Kyoto yang diselenggarakan pada 24 April 2016 dan mereka mencalonkan Natsue Mori, seorang staf markas partai.^[42] Ia meraih lebih dari 20,000 suara dan peringkat kedua, tetapi ia kalah melawan Kenta Izumi dari Partai Demokrat yang mendapatkan lebih dari 40,000 suara.^[43]

Pemilihan umum besar pertama yang diikuti partai ini adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Juli 2016. Ishin mencalonkan sebanyak 28 kandidat, 18 di antaranya berkontestasi di wilayah daerah pemilihan (termasuk satu yang didukung bersama dengan Genzei Nippon) dan 10 berkontestasi di representasi proporsional.^[44] Mereka juga mendukung kandidat lain seperti mantan ketua umum Minna no Tō Yoshimi Watanabe dan mantan ketua umum Partai Baru Nippon Yasuo Tanaka untuk distrik perwakilan Tokyo.^[45] Partai ini meraih hasil yang baik di wilayah Kansai, memenangkan dua dari empat kursi di distrik pemilihan umum Osaka dan satu dari tiga kursi di distrik pemilihan umum Hyogo.^[46][47] Di blok PR nasional partai ini menempati posisi kelima dengan 5.153.584 suara (9,2%), yang berarti memenangkan 4 dari 48 kursi. Mayoritas suara partai ini kembali terpusat di Osaka; partai ini memperoleh suara terbanyak di Prefektur Osaka (1.293.626; 34,9%)^[48] dan menempati suara terbanyak kedua dibelakang Partai Demokrat Liberal di Prefektur Hyōgo (470,526; 19.5%).^[49] Perolehan kursi menjadikan partai tersebut sebagai oposisi terbesar ketiga di Diet Nasional.^[50] Karena kursi-kursi tersebut tidak dipilih, partai tersebut sekarang memiliki wewenang untuk mengajukan rancangan undang-undang secara independen tanpa anggaran di Dewan Penasihat.^[51]

Dalam pemilihan gubernur Tokyo 2016 (pencalonan diumumkan pada 14 Juli, pemungutan suara pada 31 Juli), Matsui awalnya menyatakan bahwa "jika seseorang yang akan benar-benar menerapkan reformasi administrasi muncul, kami ingin mendukung mereka sebagai sebuah partai," tetapi pada hari sebelum pemilihan diumumkan, ia mengumumkan niatnya untuk tidak mengajukan kandidatnya sendiri atau mendukung kandidat tertentu.^[52]

Setelah melihat hasil pemilu, Ichirō Matsui merasa kecewa karena walaupun Ishin bekerja dengan baik selama pemilu, hasil yang mengecewakan diluar daerah Kansai adalah hasil yang sangat memalukan untuk partai nasional dan nama partai tersebut harus diganti supaya dapat memikat pemilih nasional.^[53] Pada 12 Juli, Matsui mulai mengutarakan keputusannya untuk mengubah nama partai yang sudah dipikirkan sejak lama.^[54] Penggantian nama tersebut bertujuan untuk memperluas daya tarik partai di seluruh negeri, terutama setelah hasil beragam dalam pemilu, dengan kemenangan di daerah pemilihan Osaka-Hyogo tetapi kekalahan di tempat lain.^[55][56] Pada akhir Juli, Ishin mengadakan survei kepada fraksi anggota parlemen mereka dan juga simpatisan mereka dan survei tersebut menyarankan tiga nama, yakni Partai Restorasi Jepang, Partai Restorasi, dan variasi termasuk Restorasi. “Asosiasi Restorasi Jepang” muncul sebagai pilihan yang disukai oleh para legislator.^[57]

Pada tanggal 23 Agustus, dalam sebuah pertemuan di Kota Osaka, pimpinan partai dan konvensi luar biasa meratifikasi perubahan nama menjadi "Nippon Ishin no Kai," dengan Matsui tetap sebagai pemimpin.^[58][59] Logo baru Nippon Ishin no Kai juga diperlihatkan, menggunakan logo yang sama dengan Asosiasi Restorasi Osaka tetapi kata Osaka diganti menjadi Jepang.^[60] Matsui menunjuk Yoshimi Watanabe sebagai wakil ketua umum untuk membantu menggerakan partai ke tingkat nasional.^[53]

Pada Januari 2017, diumumkan bahwa para kandidat akan diajukan untuk pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo yang dijadwalkan pada musim panas tersebut. Namun, setelah Gubernur Tokyo Yuriko Koike dan Tomin First no Kai menyatakan tidak akan berkolaborasi dan akan maju secara independen, kerja sama pasca-pemilu dipertimbangkan.^[61] Pada tanggal 6 Februari, partai mengumumkan bahwa mantan penyiar Fuji TV Yutaka Hasegawa telah bergabung dengan partai, diangkat sebagai kepala cabang untuk distrik 1 Chiba pada tanggal 28 Januari, dan akan mencalonkannya sebagai kandidat resmi dalam pemilihan DPR mendatang.^[62]

Konvensi partai, yang biasanya diadakan di Osaka, pertama kali diselenggarakan di Tokyo pada 25 Maret, menjelang pemilihan Majelis Tokyo pada bulan Juli pada tahun yang sama. Dalam konvensi ini, enam kandidat resmi dan manifesto Ishin untuk pemilihan Majelis Tokyo diumumkan.^[63] Pada 22 Juni, wakil ketua Yoshimi Watanabe menyatakan dukungannya terhadap Asosiasi Warga Tokyo Pertama dan mengajukan pengunduran dirinya. Akibatnya, ia dikeluarkan dari partai pada hari yang sama.^[64]

Dalam pemilihan Majelis Metropolitan Tokyo pada tanggal 2 Juli, meskipun mendapat dukungan penuh dari Matsui dan Wali Kota Osaka Hirofumi Yoshimura, hanya satu dari empat kandidat resmi yang memperoleh kursi, sehingga jumlah kursi partai tidak berubah dari sebelum pemilihan.^[65] Pada 30 September, "Partai Harapan" didirikan dengan Matsui sebagai perwakilannya. Gubernur Tokyo, Yuriko Koike, mengumumkan kemitraan strategis antara partai baru ini dan partainya sendiri untuk pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat ke-48 yang dijadwalkan pada 22 Oktober tahun itu. Di Prefektur Osaka, Partai Harapan tidak mengajukan kandidat, sementara di Tokyo, Ishin menarik kandidatnya.^[66]

Selama pemilihan umum pada tanggal 22 Oktober, partai tersebut hanya memperoleh tiga kursi, semuanya dari distrik beranggota tunggal di Prefektur Osaka, dan menghadapi tantangan di basis kuatnya, yang akhirnya memperoleh 11 kursi, termasuk delapan kursi perwakilan proporsional, turun dari 14 kursi pada pemilihan sebelumnya.^[67] Ketidakhadiran Hashimoto, mantan perwakilan, aliansi yang gagal dengan Partai Harapan, dan bangkitnya Partai Demokrat Konstitusional Jepang disebut-sebut sebagai faktor penyebab hasil ini.^[68] Pada 26 Oktober, anggota DPR Hotaka Maruyama mengunggah di Twitter, "Terlepas dari terpilihnya Ketua Matsui kembali atau tidak, kita tidak dapat bergerak maju tanpa ringkasan hasil pemilihan Sakai (wali kota) dan pemilihan DPR, serta pemilihan ketua," yang menyerukan pemilihan ketua. Menanggapi hal ini, Hashimoto menjawab, "Anda menang karena Matsui gubernur. Dasar bodoh! Ada cara untuk meminta pemilihan ketua, bukan? Dasar bodoh!" Ia melanjutkan, "Bergaul dengan anggota Parlemen yang melontarkan komentar konyol tidak baik untuk kesehatan mental saya. Saya orang yang berpikiran sempit, jadi saya paling membenci anggota Parlemen seperti itu," dan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai penasihat hukum Partai Restorasi Jepang.^[69] Maruyama membalas dengan tuduhan "fitnah pemilih" dan intoleransi karena representasi yang salah. Ia awalnya mengajukan surat pengunduran diri,^[70][71] tetapi setelah Ishin menyimpan surat tersebut, Maruyama mencabutnya pada Januari 2018.^[72][73] Pada tanggal 28, Komite Tetap bersidang, dan konvensi partai luar biasa dijadwalkan pada bulan November sesuai dengan anggaran dasar partai. Agenda konvensi tersebut mencakup keputusan kebijakan tentang apakah akan menyelenggarakan pemilihan perwakilan.^[74]

Pada tanggal 25 November, setelah hasil pemilihan umum, sebuah kongres luar biasa partai diselenggarakan. Mayoritas anggota memilih untuk tidak mengadakan pemilihan perwakilan, dan Ichiro Matsui dipastikan akan melanjutkan perannya sebagai perwakilan.^[75]

Pada 23 Januari 2019, Ishin kembali menjalin kerja sama dengan Partai Harapan dengan membentuk fraksi bersama di Dewan Penasihat. Akibatnya, jumlah anggota fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk Kazuyuki Yamaguchi, yang bergabung dengan Partai Ishin pada bulan yang sama, meningkat menjadi 15 orang, melampaui Partai Komunis Jepang yang beranggotakan 14 orang dan menjadi fraksi oposisi terbesar ketiga.^[76]

Pada pemilihan lokal serentak ke-19 pada bulan April, partai tersebut bekerja sama dengan Partai Baru Daichi di Hokkaido dan Genzai Nippon di Prefektur Aichi, selain Partai Harapan.^[77][78] Di Prefektur Osaka, lumbung suara partai Ishin, Gubernur Ichirō Matsui mencalonkan diri sebagai Wali Kota Osaka sementara Wali Kota Hirofumi Yoshimura maju sebagai Gubernur, keduanya berhasil memenangkan pemilu secara gemilang.^[79] Majelis Prefektur dan Dewan Kota Osaka mengalami peningkatan kursi, tetapi partai tersebut gagal memenangkan pemilihan prefektur di luar basisnya, yang menyoroti jangkauan nasional yang terbatas.^[80]

Setelah meninggalnya anggota DPR Tomokatsu Kitagawa dari Partai Demokrat Liberal, Fujita Fumitake muncul sebagai pemenang dalam pemilihan sela untuk distrik ke-12 Osaka pada tanggal 21 April 2019. Ia menang atas pesaingnya termasuk Shinpei Kitagawa, yang merupakan keponakan mendiang Kitagawa, serta Shinji Tarutoko dan Takeshi Miyamoto.

Pada 14 Mei, saat kunjungan bebas visa ke Empat Kepulauan Utara sebagai bagian dari proyek pertukaran, Hodaka Maruyama mengganggu wawancara seorang reporter dengan penduduk pulau. Ia mengusulkan "perebutan kembali melalui perang" untuk menyelesaikan masalah Teritori Utara. Maruyama menolak menerima surat pengunduran dirinya, dan dewan direksi kemudian memecatnya.^[81] Setelah itu, sebuah resolusi bipartisan yang mengecam tindakan Maruyama diajukan dan disahkan dengan suara bulat di DPR pada tanggal 6 Juni.^[82]

Pada tanggal 9 Juni tahun yang sama, partai tersebut mencalonkan Hideki Nagato, mantan anggota Majelis Prefektur Osaka, dalam pemilihan wali kota Sakai.^[83] Hasil pemungutan suara tersebut, Nagato terpilih dengan selisih tipis atas Tomoaki Nomura, anggota Dewan Kota Sakai. Ini merupakan kemenangan pertama partai tersebut dalam pemilihan wali kota Sakai.^[84] Dari hasil ini, Ishin berhasil memonopoli kekuasaan tertinggi di Prefektur Osaka dengan menjadi Gubernur, Wali Kota Osaka dan Wali Kota Sakai.

Dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat ke-25 pada bulan Juli 2019, partai ini mengajukan 22 kandidat, termasuk 8 kandidat di distrik asalnya, yaitu Osaka, Tokyo, Aichi, dan distrik pemilihan lainnya, serta 14 kandidat di distrik perwakilan proporsional. Partai ini juga mengajukan perwakilan dari partai-partai regional lain seperti Partai Baru (Otokita Shun) dan Partai Baru Daichi (Suzuki Muneo) sebagai kandidat resminya. Di distrik pemilihan Prefektur Aichi, partai ini juga mengajukan kandidat yang bekerja sama dengan partai regional Aichi, Tax Cuts Japan, yang dipimpin oleh Wali Kota Nagoya Kawamura Takashi, untuk menunjukkan kerja sama antarpartai regional.^[85][86] Hasilnya, partai tersebut memenangi dua kursi di distrik asalnya di Osaka dan satu di Hyogo, dan juga memenangi lima kursi di distrik pemilihan dan lima di distrik perwakilan proporsional, membuat kemajuan besar atas tujuh kursi yang akan dipilih kembali.^[87]

Pada bulan Desember tahun yang sama, anggota DPR dari LDP, Tsukasa Akimoto, dan beberapa anggota lainnya ditangkap terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan-perusahaan Tiongkok terkait akses ke bisnis resor terpadu, termasuk kasino. Pada tanggal 3 Januari 2020, dilaporkan bahwa lima anggota DPR diduga menerima uang tunai dari pejabat perusahaan Tiongkok, termasuk anggota partai Mikio Shimoji.^[88] Shimoji mengadakan konferensi pers pada tanggal 6 bulan yang sama dan mengungkapkan bahwa seorang anggota staf kantor telah menerima uang tunai dari sebuah perusahaan Tiongkok selama pemilihan DPR sebelumnya tetapi tidak mencatatnya dalam laporan dana politik.^[89] Shimoji kemudian mengajukan pemberitahuan pengunduran diri dari partai, tetapi komite disiplin partai pada tanggal 8 bulan yang sama tidak menerima pemberitahuan tersebut dan mengeluarkannya.^[90] Setelah Shimoji dikeluarkan, semua anggota partai, termasuk dua anggota majelis prefektur Okinawa dan seorang anggota majelis kota dan desa, meninggalkan partai untuk bergabung dengan Shimoji, dan Cabang Umum Prefektur Okinawa dibubarkan.^[91]

Pada pemilihan Gubernur Tokyo yang diselenggarakan pada 5 Juli 2020, Ishin mendukung Taisuke Ono, mantan Wakil Gubernur Prefektur Kumamoto, sebagai calon Gubernur Tokyo.^[92] Walaupun tidak dikenal secara publik, Ono berhasil meraup 610,000 suara. Namun, hasil tersebut tidak cukup Ia nyaris gagal mempertahankan depositnya, dan hanya finis di posisi keempat. Bersamaan dengan itu, dalam pemilihan sela Majelis Metropolitan Tokyo, kandidat resmi diajukan di daerah pemilihan Distrik Kita dan Distrik Ota, tetapi keduanya kalah, dengan dua kandidat LDP memenangkan kursi.^[93]

Ishin no Kai kembali melakukan referendum terhadap Rencana Metropolis Osaka pada 1 November 2020. Kebijakan ini merupakan kebijakan penting yang diharapkan oleh Ishin tetapi usulan tersebut ditolak dengan selisih tipis 17.167 suara (1,25%).^[94][95] Pada hari yang sama, Matsui mengumumkan rencananya untuk pensiun dari politik pada akhir masa jabatan wali kotanya pada April 2023.^[96] Ia juga menyatakan pengunduran dirinya sebagai presiden regional "Osaka Ishin no Kai", dan menunjuk Hirofumi Yoshimura sebagai penggantinya. Mengenai partai politik nasional "Ishin no Kai", ia menyatakan keinginannya untuk mempertimbangkan perannya secara terpisah dari Osaka Ishin no Kai dan mengindikasikan bahwa ia akan tetap menjabat untuk sementara waktu.^[97]

Pada tanggal 22 Agustus, Sekretaris Jenderal Nobuyuki Baba muncul di sebuah program televisi dan berkata, "Jika ada jaminan atau kepastian bahwa kami akan mampu melakukan apa yang benar-benar ingin kami lakukan, kami dapat mempertimbangkan berbagai bentuk kerja sama dengan partai yang berkuasa saat itu," dan menyebutkan kemungkinan pembentukan koalisi parsial dengan pemerintahan koalisi LDP-Komeito berdasarkan kebijakan per kebijakan.^[98] Pada tanggal 26, Ichiro Matsui, dengan mengingat pernyataan Baba, mengatakan, "Kami tidak akan bekerja sama dengan LDP," dan "Jika ada tanda-tanda perilaku buruk atau picik, seperti mencoba mengambil inisiatif di Diet atau mencoba mendapatkan posisi tertentu, kami akan memulai proses pembubaran Partai Ishin," menyangkal adanya koalisi atau kerja sama dengan LDP dan Komeito.^[99][100] Saat yang sama, Matsui mengharapkan bahwa Yoshihide Suga masih memimpin partai LDP pada pemilihan ketua umum pada September 2021, menyatakan pentingnya bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penangganan kasus pandemi Covid-19 dan menyatakan dari persepsi pemerintahan daerah, lebih baik bekerja sama dengan pusat.^[101]

Dalam pemilihan anggota DPR 2021 pada 31 Oktober, Ishin berhasil menaikkan jumlah kursi mereka menjadi 41 kursi, secara signifikan meningkatkan jumlah representasi mereka di DPR yang sebelumnya hanya 11. Ishin berhasil menyapu bersih seluruh dapil di Osaka kecuali 4 dapil yang dikuasai Komeito. Diluar Osaka, mereka merebut dapil Hyogo-6 (yang meliputi Itami, Takarazuka dan Kawanishi selatan-tengah) yang terletak di daerah Hanshin diluar Osaka.^[102] Secara nasional, partai ini meningkatkan perolehan suara perwakilan proporsionalnya hampir 5 juta dari pemilu sebelumnya, mengamankan 8,05 juta suara dan kursi di 10 dari 11 blok nasional, tidak termasuk Hokkaido.^[102] Hebatnya, di basis kuat perwakilan proporsional, partai ini mengamankan 10 kursi, tertinggi di antara 28 kursi yang tersedia, mengungguli LDP yang hanya meraih 8 kursi. Karena kurangnya anggota yang dipulihkan secara proporsional dari Prefektur Osaka, kandidat dari prefektur lain memenuhi syarat untuk pemulihan proporsional. Akibatnya, semua kandidat dari Prefektur Hyogo, kecuali distrik ke-6, dipulihkan secara proporsional.

Pada hari yang sama, Matsui menyatakan, "Saya akan pensiun dari politik setelah masa jabatan saya sebagai walikota berakhir. Akan tidak bertanggung jawab jika saya tetap menjadi pemimpin," yang menunjukkan niatnya untuk mundur sebagai pemimpin Partai Restorasi Jepang ketika masa jabatannya berakhir pada bulan Januari tahun berikutnya.^[103] Peraturan partai menetapkan bahwa keputusan tentang apakah akan mengadakan pemilihan pimpinan pada konvensi partai luar biasa harus dibuat dalam waktu 45 hari setelah pemilihan besar.^[104] Namun, pada konvensi partai luar biasa tanggal 27 November, anggota partai khusus, termasuk anggota Diet dan anggota dewan lokal, memberikan suara 151 untuk mendukung pemilihan pimpinan dan 319 untuk menentangnya, sehingga pemilihan pimpinan dibatalkan dan Matsui tetap menjabat. Disepakati juga bahwa Toranosuke Katayama akan mengundurkan diri sebagai wakil ketua karena kesehatannya yang buruk, dan Matsui menyatakan niatnya untuk menunjuk Sekretaris Jenderal Nobuyuki Baba sebagai penggantinya.^[105]

Pada 30 November, Nobuyuki Baba diangkat sebagai ketua umum mendampingi Ichiro Matsui. Fumitake Fujita, anggota di DPR, diangkat sebagai Sekretaris Jenderal menggantikan Baba. Kemudian, Shun Otokita diangkat sebagai Ketua Dewan Riset Kebijakan dan Hirofumi Yanagase diangkat sebagai Ketua Dewan Urusan Umum.^[106][107]

Pada 21 Juli 2025 setelah pemilihan Dewan Penasihat, pendiri partai Tōru Hashimoto di siaran komersial menyatakan bahwa Ishin harus membentuk koalisi dengan Partai Demokrat Liberal dan Komeito untuk mewujudkan gagasan mereka terhadap Osaka sebagai ibukota kedua Jepang dan berbagai aspirasi lainnya. Dalam rapat pertemuan Asosiasi Restorasi Osaka pada 29 Juli, beberapa anggota menanggapi usulan ini secara positif.^[108] Namun ada beberapa suara yang menolak usulan ini, mengingat bahwa mereka dipilih dari suara-suara anti-pemerintah. Hirofumi Yoshimura menyimpulkan bahwa mereka tidak akan bergabung ke pemerintahan koalisi untuk sesaat waktu.^[109]

Berdasarkan aturan partai, Partai Ishin akan mempertimbangkan apakah akan mengadakan pemilihan pimpinan setelah pemilihan umum besar. Namun, dalam konferensi pers pada 22 Juli, Yoshimura menyatakan niatnya untuk mundur sebagai pemimpin, dengan menyatakan bahwa jika pemilihan pimpinan diadakan, itu akan menjadi mosi tidak percaya terhadapnya, dan memperingatkan terhadap gerakan anti-eksekutif.^[110] Pada 31 Juli, Ishin mengadakan pertemuan internal antara anggota Diet Nasional di mana sebagian anggota menyatakan bahwa Seiji Maehara harus bertanggung jawab atas kekalahan pemilu tetapi juga meminta Yoshimura untuk diam. Sankei Shimbun melaporkan bahwa Ishin tidak bisa mencari sosok yang bisa menggantikan Yoshimura.^[111][112] Setelah pertemuan, Maehara memberikan surat pengunduran dirinya kepada Yoshimura.^[113] Pada pertemuan informal pada tanggal 4 Agustus, empat anggota senior lainnya, termasuk Maehara, Sekretaris Jenderal Iwatani, Ketua Urusan Umum Abe, dan Ketua Komite Urusan Diet Uruma, menyampaikan niat mereka untuk mengundurkan diri.^[114] Maehara, yang awalnya menyerahkan masa depannya kepada Yoshimura, memutuskan untuk mengundurkan diri. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh semakin meluasnya gerakan untuk "menyingkirkan Maehara", termasuk seruan dari beberapa anggota parlemen untuk pemilihan pimpinan gabungan, dan keinginan untuk mencegah hal ini menyebar ke Yoshimura.^[115]

Partai Demokrat Liberal mengadakan pemilihan ketua umum akibat mundurnya Shigeru Ishiba pada 24 September. Ketua Komite Urusan Parlemen Takashi Endo bertemu dengan Wakil Presiden LDP Yoshihide Suga yang mendukung percalonan Menteri Pertanian Shinjirō Koizumi sebagai ketua umum. Pada 25 September, Endo bertemu dengan Sekretaris Jenderal LDP Hiroshi Moriyama dan Ketua Komite Urusan Parlemen Satoshi Sakamoto.^[116]

Sementara itu, Yoshimura juga merayu Koizumi dan memujinya sebagai seorang reformis, memicu spekulasi bahwa Ishin akan bergabung dengan LDP jika Koizumi dipilih sebagai ketua umum dan Perdana Menteri. Namun pada 4 Oktober, LDP memilih Sanae Takaichi sebagai ketua umum baru dan Ishin menyambut berita tersebut dengan kekecewaan dari berapa anggota yang mengharapkan Koizumi sebagai ketua umum.^[117] Pada 6 Oktober, Maehara mengkritik partai karena memegang opini yang terlalu bias, berkata "Saya merasa bahwa elit Ishin terlalu bias terhadap penilaian pra-pemilihan dengan harapan (koalisi dengan) Koizumi. Mereka perlu melihat situasi dengan saksama."^[118] Sementara itu, ketua umum bersama Fujita mengakui kritikan tersebut sebagai kesalahan partai dengan menyatakan "Gagasan yang kita buat itu adalah sebuah kesalahan (dalam penilaian) karena kita terlalu bias terhadap satu sisi atau menganggap sisi lain dengan kecurigaan berlebih".^[119] Kemudian pada 10 Oktober, Komeito mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan koalisi pemerintah yang membuat pemilihan Perdana Menteri mendatang berada dalam kondisi yang tidak menentu. Hal ini meningkatkan kemungkinan terbentuknya pemerintahan koalisi yang dibentuk oleh partai-partai oposisi, termasuk Partai Demokrat Konstitusional dan Partai Demokrat untuk Rakyat, di samping pemerintahan koalisi yang dibentuk oleh LDP, yang terus mengirimkan sinyal-sinyal rayuan. Ishin memiliki peran yang unik sebagai kingmaker dan peran ini menjadi pembicaraan hangat di media Jepang.^[120][121]

Pada 15 Oktober 2025, Fujita mewakili Yoshimura bertemu dengan pemimpin oposisi Yoshihiko Noda dari Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) dan Yuichiro Tamaki dari Partai Demokrat untuk Rakyat (DPFP) untuk berbicara mengenai koalisi oposisi untuk menyaingi Sanae Takaichi.^[122] Setelah itu Fujita bergabung dengan Yoshimura dalam menemui Takaichi. Takaichi menyatakan bahwa LDP dan Ishin memiliki visi misi yang hampir sama dan ia mengajak Yoshimura untuk berkoalisi.^[123] Ishin dan LDP menyatakan bahwa mereka akan mulai berdiskusi mengenai kebijakan dengan pandangan akan membentuk koalisi pada keesokan harinya. Yoshimura menyatakan bahwa ia akan mendukung Takaichi jika LDP memenuhi keinginan Ishin seperti penetapan Osaka sebagai ibukota kedua dan hal lain yang menjadi kebijakan bersama.^[124]

Pada 16 Oktober, anggota Parlemen dari fraksi Ishin dan LDP mengadakan pertemuan bersama dan memutuskan bahwa mereka akan menyerahkan diskusi kebijakan untuk pembentukan pemerintahan koalisi dengan Partai Demokrat Liberal kepada kebijaksanaan cabang eksekutif.^[125] Pada siang harinya, pimpinan dari Ishin dan LDP mulai bernegosiasi. Ishin memberikan 12 kebijakan, termasuk realisasi ibukota kedua, pembebasan pajak konsumsi makanan selama 2 tahun dan melarang donasi politik oleh perusahaan.^[126] Sementara dari LDP, mereka meminta kepada Ishin untuk mengirimkan sebagian kadernya untuk menjadi menteri.^[127] Setelah pertemuan, Fujita memberikan keterangan pers bahwa Takaichi memintanya untuk mengirimkan dua atau tiga orang untuk menjadi menteri di kabinetnya. Sementara itu, Yoshimura memberikan syarat baru kepada LDP yaitu pengurangan jumlah kursi di Parlemen Jepang sebanyak 10%.^[128]

Diskusi mengenai koalisi terus berlanjut pada 17 Oktober 2025. Setelah negosiasi, Fujita mengumumkan bahwa Ishin akan menarik diri dari pembicaraan koalisi dengan CDP dan DPFP yang kini ditambah oleh Komeito.^[129] Saat yang sama, Parlemen memutuskan untuk menetapkan konfirmasi pemunggutan perdana menteri pada 21 Oktober.^[130][130]

Pada 18 Oktober, Takashi Endo ditunjuk oleh Sanae Takaichi sebagai Penasihat Khusus dan Yoshimura menanggapi penunjukkan Endo sebagai bagian dari strategi Ishin di pemerintahan. Ishin mengungkapkan bahwa mereka tidak akan mengirimkan kader untuk menjadi menteri di kabinet baru dan akan membantu perdana menteri dari luar pemerintahan.^[131] LDP dan Ishin juga secara rahasia menyepakati kebijakan Ishin mengenai pembebasan pajak konsumsi terhadap makanan dan pelarangan donasi politik dari perusahaan. Aspirasi Ishin mengenai pengurangan jumlah kursi di parlemen sebanyak 10% juga dipenuhi dan diaplikasikan ke anggota yang dipilih secara proporsional. Ishin dan LDP diduga akan menandatangani kesepakatan koalisi pada tanggal 20 Oktober.^[132] Sementara itu, CDP, DPFP dan Komeito mengalami kesusahan dalam mencalonkan kandidat persatuan karena ketiganya saling melawan. Ishin yang awalnya ingin mencalonkan Yuichiro Tamaki sebagai perdana menteri menarik diri karena perbedaan visi misi.^[133] Partai-partai oposisi kemungkinan besar akan memilih kandidat mereka sendiri, dan hampir dapat dipastikan bahwa Takaichi Sanae akan terpilih sebagai Perdana Menteri dalam pemilihan Perdana Menteri yang dijadwalkan pada tanggal 21 Oktober mendatang.^[134][135] Pada 19 Oktober, Ishin mengelar rapat dan menyerahkan keputusan berkoalisi dengan LDP kepada Yoshimura dan Fujita.^[136]

Pada 20 Oktober 2025, Hirofumi Yoshimura mengadakan percakapan telefon dengan Sanae Takaichi. Setelah percakapan tersebut, Yoshimura mengumumkan bahwa Ishin secara resmi akan berkoalisi dengan LDP dan akan pergi ke Tokyo untuk menandatangani perjanjian tersebut pada jam 6 malam JST.^[137] Pada malam hari tersebut, Yoshimura dan Takaichi menandatangani perjanjian koalisi.^[138][139] Yoshimura sendiri menyatakan bahwa keputusan untuk berkoalisi dengan LDP adalah keputusan tersulit tetapi ia siap mengambil risiko untuk membuka jalur untuk masa depan yang cerah.^[140] Ia mengajak Takaichi untuk "memajukan Jepang kedepan bersama".^[141] Dalam kesepakatan ini, Ishin sepakat untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan Takaichi tetapi tidak akan mengirimkan menteri ke kabinetnya walaupun Kei Endo, seorang kader Ishin, ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Perdana Menteri untuk mewakili partai.^[142] Pada hari berikutnya, Takaichi dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang dengan dukungan Ishin di Parlemen Jepang.^[143]

Yomiuri Shimbun melaporkan bahwa Sanae Takaichi pada 9 Januari 2026 sedang mempertimbangkan untuk membubarkan parlemen dan akan mengadakan pemilu pada Februari.^[144] Menghadapi rumor tersebut Hirofumi Yoshimura menyatakan bahwa mereka akan tetap menerjunkan calon unggulan mereka, koalisi atau tidak. Ia juga menyatakan bahwa mereka akan mencalonkan diri di sekitar 80 daerah pemilihan.

Saat yang sama sembari mempersiapkan diri untuk pemilihan umum, Yoshimura mengundurkan diri sebagai Gubernur Osaka serta Hideyuki Yokoyama mengundurkan diri sebagai Wali Kota Osaka dan keduanya mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pemilihan daerah bertepatan dengan pemilihan DPR dengan tujuan memperkenalkan "Rencana Metropolis Osaka". Kali ini, Yoshimura dan Yokoyama tidak akan melakukan pergantian jabatan dan akan mencalonkan diri kembali ke jabatan yang mereka embani sebelumnya.^[145] Sankei Shimbun menyebut keputusan ini sebagai sebuah referendum politik.^[145]

Pada 25 Januari 2026, DPR secara formal dibubarkan dan pemilihan umum Jepang 2026 mulai diadakan. Sebelumnya, Ishin menyatakan bahwa mereka akan melawan calon dari Partai Demokrat Liberal Jepang namun Ishin mengumumkan bahwa mereka telah memberikan surat rekomendasi kepada calon LDP di 80 daerah pemilihan.^[146] Ishin menyatakan bahwa mereka berjanji untuk melaksanakan kebijakan reformasi yang belum dilakukan oleh LDP, dengan fokus terhadap keamanan nasional, keamanan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi, dan menghapus pajak konsumsi terhadap makanan.^[147] Pada 27 Januari 2026, Takaichi dan Yoshimura untuk pertama kalinya melakukan kampanye bersama.^[148]

Setelah pemilihan umum di mana Ishin dan mitra senior koalisi LDP menang telak dengan mengamankan 3/4 kursi DPR Jepang, Yoshimura mengumumkan bahwa Ishin akan memenuhi panggilan dari Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk mengirimkan seorang menteri dari Ishin untuk kabinet pemerintah.^[149]

Artikel ini adalah bagian dari seri tentang
Konservatisme di Jepang
Ideologi Kapitalisme Fiskal Korporatisme Liberal Nasionalisme Populisme Statisme Showa Sosial Ultra
Prinsip Antikomunisme Birokrasi Bushido Budaya Jepang Disiplin Elitisme Aristokrasi Meritokrasi Familialisme Heroisme Kedaulatan Kesetiaan Monarkisme Nihonjinron Nilai-nilai Asia Patriotisme Shinto Tatanan sosial Tradisi
Sejarah Abenomics Kekaisaran Jepang Sistem kaisar Hakko ichiu Ketakutan Merah Pakta Anti-Komintern Pemberontakan Satsuma Perjanjian Keamanan AS-Jepang Sistem 1955 Tenkō
Intelektual Aida Etō Fukuda Fujii Hasuda Hayashi Hirata Hyakuta Inazō Kanokogi Koizumi Kobayashi Kosaka Kuga Kakuzō Motoori Masaki Mayuzumi Minobe Mizushima Mishima Miyake Nishibe Nishio Ōen Oh Okazaki Ōkawa Oshikawa Sakurai Shiono Shiga Shigeki Sono Sōseki Sugiyama Suzuki Takeyama Tadayuki Tsunetomo Watsuji Watanabe Yamazaki Yoshikawa Yasuoka Yanagita
Sastra Man'yōshū (759) Kokin Wakashū (905) Hagakure (recorded 1709–1716) Imperial Rescript on Education (1890) Bushido: The Soul of Japan (1899) The Book of Tea (1906) Patriotism (1960) Sun and Steel (1968) ”The Japan That Can Say No” (1989) The Dignity of the Nation (2005)
Politikus Abe Asō Fukuda Hara Hashimoto Hatoyama Hiranuma Hirohito Hyakuta Inada Ishiba (Shigeru) Ishiba (Jirō) Ishihara Itō Kamiya Kaneko Katsura Kawamura Kiichirō Kishi Kishida Koike Koizumi (Junichiro) Koizumi (Shinjirō) Kowashi Konoe Mori Makino Nakagawa Nakasone Ōhira Ōkubo Saigō Saionji Suga Sugita Takaichi Tamaki Tojo (Hideki) Tojo (Yuko) Yamagata Yoshida
Partai Aktif Komeito Minshuto (faksi sayap-kanan) Kaseikai Nippon Ishin no Kai Partai Demokrat Liberal Partai Demokrat untuk Rakyat Partai Konservatif Jepang Partai Realisasi Kebahagiaan Sanseitō Tomin First no Kai Dibubarkan Kibō no Tō Partai Baru Rakyat Partai Matahari Terbit Partai Restorasi Jepang Rikken Seiyukai Taisei Yokusankai
Koalisi Koalisi LDP – Komeito
Organisasi Aktif Ganbare Nippon Nippon Kaigi Zaitokukai Dibubarkan Genyōsha Kenkokukai Kokuryūkai Sakurakai Tatenokai
Media Bungei Shunjū Shokun! Fuji TV Sankei Shimbun Seiron Hanada Yomiuri Shimbun Shūkan Shinchō
Ideologi terkait Fasisme Liberalisme Klasik Statisme
Topik terkait Bangsawan Daimyo Kazoku Kuge Samurai Kokugaku Keluarga Sato-Kishi-Abe Uyoku dantai Yamato nadeshiko Zaibatsu
Portal Jepang
l b s

Pandangan politik terhadap Ishin beraneka ragam. Walaupun lawan politik Ishin menyebut partai ini sebagai partai neokonservatif^[150] dan populis sayap kanan,^[151] Ishin menekankan bahwa mereka berkomitmen terhadap liberalisme sosial, reformisme,^{[152][153][154]} regionalisme, dan 'kemandirian' dalam konstitusi partainya.^[155] Partai-partai sayap kiri dan surat kabar Korea Selatan^[156][157] menyebut bahwa Ishin lebih ekstrem dibandingkan Partai Demokrat Liberal terutama dalam isu keamanan.^{[158][159][160][161][162]} Di Tiongkok^{[163][164][165]} dan Taiwan,^[166][167] Ishin dianggap sebagai partai kanan jauh. Sementara para pemuda Jepang memandang partai ini sebagai partai kanan tengah atau liberal.^{[168][169][170]} Secara ekonomi, partai ini mendukung peningkatan liberalisasi ekonomi, termasuk deregulasi pasar tenaga kerja dan perampingan struktur birokrasi.^[171]

Lebih terkini, partai ini dideskripsikan sebagai partai yang moderat dan sentris menurut jajakan pendapat politik.^[172][173] Partai ini juga kerap dikenal sebagai partai libertarian.^[174][175] Sekretaris Jenderal Partai Komunis Jepang Akira Koike menyatakan bahwa Ishin bisa menjadi partai yang lebih berbahaya dibandingkan Partai Demokrat Liberal sementara mantan Perdana Menteri Naoto Kan menyatakan bahwa Ishin sebagai partai populis kanan.^[176]

Ishin memiliki delapan kebijakan dasar yang menentukan arah sikap partai, yakni:^[177]

1. Reformasi pemerintahan
   • Ishin menyuarakan amendemen konstitusi untuk memperkenalkan sistem pemilihan Perdana Menteri Jepang secara langsung, Parlemen Jepang yang unikameral, dan sebuah lembaga makhamah konstitusi.
   • Ishin juga menginginkan agar pemerintah daerah diberikan sebuah mekanisme untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dari pemerintah pusat.
2. Desentralisasi
   • Melalui Rencana Pemerintahan Metropolitan Osaka, Ishin menyarankan agar Osaka dijadikan sebagai ibukota sekunder Jepang, membagi kekuasaan dari Tokyo serta perlahan-lahan melucuti sentralisme serta mewujudkan otonomi daerah.
3. Strategi pertumbuhan untuk melawan kepentingan pribadi
   • Mengubah struktur industri melalui deregulasi dan fluiditas pasar tenaga kerja
4. Organisasi administratif kecil
   • Memperjelas pembagian peran antara swadaya, gotong royong, dan bantuan publik
   • Penekanan pada perpajakan langsung di sisi konsumen, alih-alih perpajakan di sisi pemasok
5. Keadilan dalam manfaat dan beban
   • Membangun sistem perpajakan yang menjamin keadilan dalam manfaat dan beban, serta sistem jaminan sosial yang berkelanjutan.
6. Merevitalisasi generasi pekerja
   • Mendukung partisipasi generasi pekerja dan perempuan dalam masyarakat dan membangun kembali hubungan kerjasama dan kepercayaan antar generasi
7. Kesempatan yang Sama
   • Ishin ingin merealisasi masyarakat yang terbuka untuk segenap rakyat dan mengaransi kesempatan yang setara untuk pendidikan dan pekerjaan.
8. Supremasi hukum
   • Solidaritas dengan negara-negara lain yang memiliki nilai-nilai yang sama, yaitu "supremasi hukum", "liberalisme ekonomi", dan "demokrasi".
   • Mengembangkan kebijakan luar negeri dan keamanan yang realistis serta berkontribusi pada perdamaian dunia.
   • Secara aktif memanfaatkan Mahkamah Internasional dan pengadilan internasional lainnya sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional.

Partai ini telah proaktif dalam mengubah konstitusi untuk mencerminkan perubahan zaman dan lingkungan, dan pada konvensi partainya pada tanggal 26 Maret 2016, partai ini menyetujui rancangan amendemen konstitusi dengan tiga pilar: "pendidikan gratis lengkap dari anak usia dini hingga universitas," "reformasi struktur pemerintahan," dan "pembentukan pengadilan konstitusi."^[178][179] Partai Ishin adalah partai politik nasional pertama yang ada saat ini selain LDP yang mengajukan proposal amendemen konstitusi tertentu.^[180]

1. Pendidikan gratis
   • Dalam pasal 26 Konstitusi Jepang yang menetapkan wajib sekolah, Ishin menginginkan agar butir pasal tersebut diamendemenkan menjadi "setiap pendidikan, mulai dari anak usia dini hingga pendidikan tinggi, tidak dipungut biaya." Pasal ini juga akan menyatakan dengan jelas bahwa "tidak seorang pun boleh dirampas kesempatannya karena alasan ekonomi."
   • Ishin menyuarakan agar diberlakukan pendidikan gratis di Jepang mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas.
2. Reformasi pemerintahan
   • Pasal 92 yang mengatur tentang otonomi daerah akan diamendemenkan menjadi "pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dasar dan prefektur".
   • Memberikan prefektur dan negara bagian hak untuk memberlakukan peraturan yang lebih diutamakan daripada undang-undang.
   • Pemerintah prefektur dan daerah akan diberikan otonomi untuk menentukan tarif pajak mereka sendiri.
3. Pembentukan makhamah konstitusi
   • Ishin menyarankan agar dibentuknya sebuah Makhamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas sebuah undang-undang, peraturan dan hukum-hukum lainnya.
   • Perdana Menteri atau seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota Dewan Penasihat dapat mengajukan gugatan hukum karena alasan-alasan di atas.

Ishin tidak memberikan tanggapan mereka mengenai amendemen Pasal 9 Konstitusi Jepang yang tidak memperbolehkan Jepang untuk memiliki angkatan bersenjata, tetapi mereka bersedia untuk memperdebatkan hal tersebut.^[181] Ishin menyatakan bahwa mereka akan meneggakan pasifisme yang telah diprakasai dalam pasal ini tetapi Ishin menyarankan agar ada satu ayat yang disebut sebagai Pasal 9-2 yang menyatakan bahwa Jepang harus mengelola Pasukan Bela Diri.^[182][183]

Di manifesto Ishin no Kai, mereka berjanji bahwa mereka akan perlahan-lahan menutup pembangkit listrik tenaga nuklir berdasarkan prinsip pasar sementara menambah sumber energi yang berasal dari energi terbarukan dan menargetkan untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050.^[184]

Namun karena Invasi Ukraina oleh Rusia pada tahun 2022, harga listrik mulai meningkat. Untuk menghadapi ini, Ishin menyarankan agar energi nuklir kembali digunakan yang dapat memajukan rencana operasi mereka, dan secara khusus menyebutkan tiga pembangkit listrik tenaga nuklir yang dioperasikan oleh Kansai Electric Power Co. (KEPCO) - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Takahama Unit 1 dan 2, dan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Mihama Unit 3 - yang langkah-langkah keselamatannya telah diselesaikan.^[185]

Walaupun digambarkan sebagai partai yang berhaluan kanan, kebijakan sosial Ishin juga bersependapat dengan partai-partai Jepang yang berhaluan kiri. Ishin mendukung perkawinan sejenis, memperbolehkan istri yang baru menikah untuk mempertahankan nama keluarganya, dan juga menyuarakan sikap yang lebih liberal mengenai kebijakan detensi imigrasi untuk warga asing yang melanggar undang-undang imigrasi.^[176] Ishin juga mendukung pendidikan gratis dari taman kanak-kanak sampai jenjang universitas serta makan siang gratis untuk siswa sekolah dasar dan sekolah menengah.^{[186][187][188]}

Secara tradisi, jabatan Kaisar Jepang hanya boleh diembani oleh seorang laki-laki dan lebih terutama, anak laki-laki dari kaisar sebelumnya. Mengetahui hal ini, Ishin telah menyatakan bahwa mereka akan memimpin dalam mengadakan diskusi yang cermat sambil secara luas memupuk pemahaman publik tentang pilihan-pilihan seperti mengembalikan mantan keluarga Kekaisaran ke keluarga Kekaisaran untuk memastikan suksesi takhta yang stabil.^[189]

Ishin juga menyarankan agar Kaisar Jepang mengembalikan status ningrat kepada 11 keluarga cabang kekaisaran yang statusnya dilucuti pada tahun 1947 karena dibawah Konstitusi Jepang, ke-11 keluarga tersebut masih dianggap sebagai bagian dari keluarga kekaisaran dan memiliki hak untuk mewarisi taktha sampai mereka meninggalkan keluarga. Ishin mendukung proposal untuk memulihkan garis keturunan laki-laki dari keluarga Kekaisaran terdahulu melalui adopsi, dsb.," yang dimasukkan sebagai salah satu gagasan dalam laporan Dewan Ahli Pemerintah mengenai Langkah-Langkah Suksesi Kekaisaran yang Stabil.^[190]

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dan Keamanan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Jepang, Ishin berpendapat bahwa Jepang harus memperkuat kekuatan pertahanan nasional melalui jaringan negara-negara maritim yang berbagi nilai yang sama seperti dengan Amerika Serikat, Britania Raya, Australia, Taiwan dan India.^[189]

Ishin menyarankan agar pemerintah Jepang bersikap hati-hati mengenai pertimbangan keanggotaan Tiongkok di Kemitraan Trans-Pasifik secara strategis serta menyerukan partisipasi Britania Raya, Taiwan dan negara Asia lainnya untuk memperdalam kerjasama ekonomi dan memperkuat keamanan ekonomi.^[189] Mereka juga melobi agar Jepang dijadikan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada saat yang sama, Jepang berencana untuk mengirimkan warga negaranya ke posisi-posisi kunci di organisasi-organisasi internasional, dengan memberikan kontribusi tidak hanya dalam hal finansial tetapi juga kemanusiaan, sehingga meningkatkan kehadiran Jepang.^[189]

Terkait diplomasi dengan Tiongkok, pemerintah akan memanfaatkan kerangka konsultasi multilateral di bidang keamanan dan ekonomi untuk mengadakan dialog berdasarkan prinsip-prinsip dasar hubungan strategis yang saling menguntungkan sehingga nilai-nilai universal masyarakat internasional dapat dianut bersama dengan Tiongkok. Namun, apabila terjadi situasi yang tidak dapat diakui dari perspektif kebebasan, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan supremasi hukum, seperti isu terkini di Hong Kong, Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam, maka akan diambil tindakan diplomatik yang tegas. Selain itu, mengingat isu hak asasi manusia di Tiongkok dan seringnya pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tingkat internasional, pemerintah akan mempertimbangkan untuk memberlakukan undang-undang guna mengenakan sanksi ekonomi seperti pembatasan visa dan pembekuan aset terhadap individu dan organisasi yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mencegah Partai Komunis Tiongkok menggunakan kekerasan untuk mengubah status quo, yang menimbulkan ancaman keamanan bagi Jepang, pemerintah akan menghormati keinginan Taiwan terkait langkah Tiongkok menuju "penyatuan Taiwan" dan bertujuan untuk segera menetapkan aturan jika terjadi keadaan darurat Taiwan, baik di dalam negeri maupun antara Jepang dan Amerika Serikat.^[189] Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa Pasukan Bela Diri dan Penjaga Pantai Jepang akan membentuk sistem untuk mengambil langkah-langkah seperti "Mekanisme Penghubung Maritim dan Udara" antara otoritas pertahanan Jepang dan Tiongkok untuk menghindari bentrokan bersenjata yang tidak disengaja antara Pasukan Bela Diri dan militer Tiongkok. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung partisipasi Taiwan sebagai pengamat dalam organisasi internasional, dan akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menjaga Hong Kong yang bebas dan terbuka, di mana Tiongkok memperkuat kendali langsungnya.^[189] Mengenai Kepulauan Senkaku, dokumen tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan berusaha memperkuat kendali efektifnya melalui pelaksanaan kekuasaan administratif, dan sebagainya.^[189]

Ishin mengecam Invasi Rusia ke Ukraina dan pada 1 Maret 2022, Ishin bersama dengan seluruh fraksi Parlemen Jepang mengeluarkan sebuah resolusi yang mengecam Rusia, menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui perubahan status quo melalui kekerasan.^[191] Di sisi lain, pada tanggal 13 Maret, Suzuki Muneo, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan wakil ketua kelompok Diet, menyatakan bahwa "pihak yang menyebabkan insiden tersebut juga memikul sebagian tanggung jawab," yang menunjukkan bahwa ia mengakui bahwa Ukraina juga memikul tanggung jawab.^[192][193] Menanggapi Suzuki, Ichirō Matsui membelanya dengan menyatakan "tanggung jawab sepenuhnya harus dipikul oleh Vladimir Putin, bukan dengan Ukraina" dan menambahkan, "(Suzuki) adalah orang yang memiliki rasa dendam terhadap Rusia, dan sama sekali tidak tertarik pada Rusia."^[194]

Ishin menganjurkan bahwa pembatasan anggaran pertahanan dari 1% dari PDP dihapus dan meminta agar pertahanan Jepang diperkuat untuk mengatasi ancaman terorisme, serangan siber dan luar angkasa.^[177] Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan status Pasukan Bela Diri dan personelnya, termasuk dengan menetapkan gaji bahaya sesuai dengan misi.^[177]

Selain itu, pemerintah secara aktif mempertimbangkan kepemilikan kapabilitas interdiksi teritorial sebagai pencegah terhadap berbagai ancaman, seperti rudal hipersonik, dan bertujuan untuk benar-benar memilikinya. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, pemerintah telah mengusulkan untuk mendorong diskusi masa damai mengenai pertimbangan pembagian nuklir di Jepang dan revisi parsial Tiga Prinsip Non-Nuklir jika terjadi keadaan darurat militer, berdasarkan kebutuhan untuk memperkuat pencegahan terhadap agresi unilateral dan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan.^[195]

Dalam manifestonya untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Juli 2022, partai tersebut berjanji untuk menjadi "partai yang bertanggung jawab" yang berupaya merebut kekuasaan dan merespons ancaman keamanan secara realistis. Manifesto tersebut menyerukan peningkatan anggaran pertahanan hingga 2% dari PDB, dan penguatan sistem pertahanan secara komprehensif, termasuk dunia maya dan antariksa, sebagai tindakan balasan terhadap kemampuan interdiksi teritorial (kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh) yang ingin diperoleh pemerintah, serta pengembangan "kemampuan pertahanan aktif" dengan memperluas peralatan baru seperti rudal jarak menengah dan drone militer. Manifesto tersebut juga menyerukan penanganan situasi serius di mana Rusia, sebagai negara nuklir, secara sembrono mengancam Ukraina, negara non-nuklir, dengan senjata nuklir, dan pembukaan diskusi tentang penguatan pencegahan yang diperluas, termasuk pembagian senjata nuklir.^[196][197]

Ishin menyarankan agar dibentuk sebuah badan intelijen yang serupa dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat dan untuk memperkuat keamanan informasi dengan memberlakukan undang-undang anti-spionase yang setara dengan undang-undang di negara lain.^[177]

Ishin menujukkan antusias dalam memberi proposal untuk membuat kota Osaka menjadi ibu kota Jepang mendampingi Tokyo dan bagi para elit partai, menjadikan Osaka sebagai ibu kota kedua Jepang adalah kebijakan kunci mereka.^[198] Konsep yang mereka canangkan dalam mewujudkan proposal ini adalah dengan memindahkan sebagian fungsi Tokyo sebagai ibu kota menuju ke Osaka.^[199] Mereka bahkan menggunakan kebijakan ini sebagai sebuah syarat dukungan kepada pemerintahan minoritas Partai Demokrat Liberal pada 2025.^[198]

Ishin memberikan argumentasi yang kuat serta membeberkan keberhasilan Osaka dalam menompang Tokyo dalam menyelenggarakan acara-acara internasional. KTT G20 Osaka 2019 diwujudkan atas bantuan dari Ishin dan Ishin juga membantu dalam menawarkan Osaka sebagai lokasi KTT (bersaing ketat dengan Fukuoka).^[200] Dalam persiapan untuk KTT G20 Osaka, Prefektur Osaka, bersama dengan Kota Osaka dan komunitas bisnis Kansai, membentuk organisasi sukarela yang disebut "Dewan Kerjasama Promosi Kansai KTT G20 Osaka 2019."^[201] Keberhasilan mereka dalam menyelenggarakan KTT G20 di Osaka membuat Osaka dipilih sebagai tuan rumah World Expo 2025 dan mereka juga berhasil dalam menyukseskan acara tersebut.^[202]

Partai ini disebut-sebut memiliki dukungan kuat di wilayah Kinki, terutama di Osaka, tempat partai ini didirikan. Dalam pemilihan umum ke-49 untuk Dewan Perwakilan Rakyat, partai ini membuat lompatan besar ke depan, meningkatkan jumlah kursinya hampir empat kali lipat, dan Profesor Masahiro Zenkyo dari Universitas Kwansei Gakuin menunjukkan bahwa latar belakang hal ini adalah bahwa partai tersebut berfungsi sebagai wadah ketidakpuasan terhadap langkah-langkah COVID-19 pemerintahan LDP. Secara khusus, ia mengklaim bahwa pemilih yang telah memilih LDP dan Partai Ishin dalam pemilihan nasional dan lokal, masing-masing, memilih Partai Ishin dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, yang menyebabkan peningkatan kursi.^[203]

Selain itu, survei yang dilakukan oleh Sankei Shimbun dan FNN mencatat bahwa proporsi pendukung usia kerja lebih tinggi dibandingkan LDP dan Partai Demokrat Konstitusional Jepang.^[204]

Pemilu	Pemimpin	Konstituensi				Daftar Partai				Total		Posisi	Status
		Suara	%	Kursi	+/-	Suara	%	Kursi	+/-	Kursi	+/-
2017	Ichirō Matsui	1,765,053	3.18	3 / 289	baru	3,387,097	6.07	8 / 176	baru	11 / 465	baru	6	Opposition
2021		4,802,793	8.36	16 / 289	13	8,050,830	14.0	25 / 176	17	41 / 465	30	3	Opposition
2024	Nobuyuki Baba	6,048,104	11.15	23 / 289	7	5,105,127	9.36	15 / 176	10	38 / 465	3	3	Opposition

Pemilu	Pemimpin	Konstituensi				Daftar partai				Kursi				Posisi	Status
		Suara	%	Kursi	+/-	Suara	%	Kursi	+/-	Menang	+/-	Total	+/-
2016	Ichirō Matsui	3,303,419	5.84	3 / 73	baru	5,153,584	9.20	4 / 48	baru	7 / 121	baru	12 / 242	7	5	Opposition
2019		3,664,530	7.28	5 / 74	baru	4,907,844	9.80	5 / 50	baru	10 / 124	baru	16 / 245	4	4	Opposition
2022		5,533,657	10.41	5 / 74	2	7,845,985	14.79	8 / 50	4	12 / 125	5	21 / 248	5	4	Opposition
2025	Hirofumi Yoshimura Seiji Maehara	3,451,834	5.84	3 / 74	2	4,375,927	7.39	4 / 50	1	7 / 125	3	19 / 248	2	4	Opposition

• Nippon Ishin no Kai (dalam bahasa Jepang)