Lobi bahan bakar fosil merupakan bentuk dari lobi yang dilakukan oleh perwakilan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam industri bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas fosil) serta industri yang memiliki kaitan dengan bahan bakar fosil seperti bahan kimia, plastik, penerbangan, dan lain-lain.^[1] Mengingat kekayaan dan pentingnya industri-industri tersebut dalam perekonomian lokal, nasional, dan internasional, tindakan lobi ini dapat memiliki kapasitas dan dana untuk memengaruhi dan menghalangi kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perubahan iklim,^[2] perlindungan lingkungan, dan kesehatan lingkungan.^[3]

Lobi bahan bakar fosil aktif di sebagian besar negara dengan perekonomian yang bergantung pada sumber daya fosil dan tata kelola yang demokratis, dengan laporan mengenai upaya lobi tersebut paling menonjol di Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan Eropa. Perusahaan minyak besar seperti ExxonMobil, Shell (perusahaan), BP (perusahaan), TotalEnergies, Chevron Corporation, dan ConocoPhillips merupakan badan usaha terbesar yang terkait dengan upaya lobi tersebut.^[4] Di Amerika Serikat, American Petroleum Institute merupakan pelobi industri yang kuat dan memiliki pengaruh signifikan di parlemennya.^[5][6][7] Adapun di Australia, Australian Energy Producers merupakan institusi setara yang juga mengatur kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi perusahaan minyak dan gas di negara tersebut.^[8]

Kehadiran perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil besar dan berbagai perusahaan minyak nasional di forum-forum global, seperti Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim,^[9] Persetujuan Iklim Paris,^[9] dan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, dikritisi sebagai bagian dari upaya lobi untuk meminimalkan dampak forum terhadap industri mereka.^[10] Selain itu, upaya lobi ini juga dikritisi karena memanfaatkan krisis internasional untuk mencoba mencabut peraturan yang membatasi serta membenarkan pengembangan industri bahan bakar fosil,^[11][12] seperti pada saat Pandemi Covid-19^[11] dan Invasi Ukraina oleh Rusia.^[12][13]

Secara global, laba bersih industri minyak dan gas mencapai rekor US$4 triliun pada tahun 2022.^[15]

Setelah pandemi COVID-19, laba perusahaan energi meningkat meningkatnya harga bahan bakar fosil akibat invasi Ukraina oleh Rusia, menurunnya tingkat utang, penghapusan pajak atas proyek yang ditutup di Rusia, dan mundurnya rencana sebelumnya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.^[16]

Lobi industri bahan bakar fosil memiliki sejarah konflik kepentingan internasional dan pemerintahan global yang demokratis. Diperkirakan bahwa selama tahun 2010-an, lima perusahaan bahan bakar fosil terbesar, beserta kelompok industrinya, menghabiskan setidaknya €251 juta untuk melobi Uni Eropa terkait dengan kebijakan iklim.^[17] Selama periode tersebut, pelobi tersebut juga mencoba untuk memengaruhi kebijakan di Kanada dan Australia.^[18][19]

Secara publik, perusahaan bahan bakar fosil berulang kali menyatakan komitmennya terhadap lingkungan, termasuk mendukung Persetujuan Paris yang bertujuan untuk membatasi pemanasan global di bawah 2 °C pada tahun 2100.^[20] Kendati demikian, laporan internal dari BP dan Shell menunjukkan bahwa perusahaan tersebut membuat rencana model bisnis kontingensi untuk meningkatkan suhu global hingga lebih dari 3 °C pada tahun 2050.^[20]

Sejak tahun 2015, banyak pelobi energi berpengaruh merupakan bagian dari perusahaan pencemar teratas di Amerika Serikat, dengan Conoco, Exxon, dan General Electric merupakan tiga dari perusahaan berperingkat enam teratas.^[21] Menurut Environmental Integrity Project, sebuah organisasi nirlaba nonpartisan yang didirikan pada Maret 2002 oleh mantan pengacara di Badan Perlindungan Lingkungan AS, "perusahaan seperti ExxonMobil dan Sunoco terus melaporkan rekor keuntungan sembari meningkatkan emisi lingkungan."^[22] Dampak ini membuat banyak lobi energi dikritisi karena menggunakan pengaruhnya untuk memblokir atau melemahkan kebijakan terkait perubahan iklim global.^[23]

Isu perubahan iklim dan tanggung jawab manusia, yang sudah mendapatkan konsensus dalam komunitas ilmiah, masih menjadi subjek yang dicampur dengan motif politik atau ekonomi untuk meremehkan, mengabaikan, atau menyangkal isu tersebut. Ilmuwan iklim telah melaporkan adanya tekanan dari pemerintah dan industri minyak untuk menyensor atau menekan pekerjaan mereka dan menyembunyikan data dan temuan ilmiah, dengan arahan khusus untuk tidak mengomunikasikan subjek iklim secara publik. Pelobi bahan bakar fosil juga mengidentifikasi dirinya secara terbuka atau diam-diam mendukung upaya untuk melemahkan dan mendiskreditkan konsensus ilmiah mengenai perubahan iklim.^[24][25]

Penyangkalan perubahan iklim sering dikaitkan dengan kelompok lobi bahan bakar fosil, Koch bersaudara, pendukung industri, serta wadah pemikir dan media alternatif ultrakonservatif.^{[26]: 351 [27][28]}Lebih dari 90% makalah yang skeptis terhadap perubahan iklim umumnya datang dari pemikir sayap kanan.^[29] Penyangkalan semacam ini melemahkan upaya untuk menindaklanjuti dan memitigasi perubahan iklim, serta memberikan pengaruh kuat dalam argumen kontra di politik perubahan iklim.^{[30][28]: 691–698}

Meski demikian, diketahui bahwa dahulunya, perusahaan minyak menerbitkan hasil penelitian yang secara umum sependapat dengan pandangan komunitas ilmiah tentang perubahan iklim. Sejak tahun 1970-an, perusahaan-perusahaan minyak telah mengorganisir kampanye penyangkalan perubahan iklim yang meluas dan sistematis untuk menyebarkan disinformasi publik, sebuah strategi yang sering kali dibandingkan dengan penyangkalan terorganisir industri tembakau terhadap bahaya merokok. Beberapa kampanye bahkan diketahui dilakukan oleh orang-orang yang sebelumnya bekerja dalam industri tersebut.^[31][32][33]

Di Afrika Selatan, industri batu bara, khususnya pertambangan, memiliki pengaruh lobi yang kuat.^[34][35] Menurut Badan Energi Internasional pada tahun 2023, Afrika Selatan mengandalkan tenaga batu bara untuk menjalankan 85% listrik negara tersebut.^[36] Perusahaan listrik terbesar negara tersebut, Eskom, memasok 90% listrik, di mana 80% pasokannya diperoleh dari pembangkit listrik tenaga batu bara.^[36] Meskipun cadangan batu bara di negara tersebut kian menipis (yang juga menyebabkan seringnya pemadaman listrik),^[37] tetapi lobi batu bara terus menentang upaya pemerintah dalam transisinya menuju energi terbarukan, terutama Just Energy Transition Partnership (JETP).^[35] Pelobi batu bara juga bermitra dengan politis untuk menunda atau melemahkan rancangan undang-undang berkaitan dengan perubahan iklim dan pajak karbon.^[35]

Pada pemilihan umum tahun 2000, berbagai perusahaan minyak dan gas menyumbangkan lebih dari $34 juta ke partai kontestan untuk uang kampanye, di mana 78% uang tersebut masuk ke Partai Republik. Pada tahun 2004 dan 2006, masing-masing $25 juta dan $19 juta disumbangkan untuk kepentingan yang sama, di mana Partai Republikan mendapatkan porsi uang terbanyak. Hal yang sama dilakukan oleh perusahaan listrik, yang diperkirakan menyumbang sekitar $15 sampai $20 juta.^[38][39] Pada tahun 2003 dan 2006, lobi bahan bakar fosil juga menyumbang $58,3 juta untuk kampanye tingkat negara bagian. Sebagai perbandingan, lobi energi alternatif hanya dapat menyumbang sekitar setengah juta dolar selama periode tersebut.^[40]

Selama pemilu Amerika Serikat 2012, termasuk pemilihan presiden, terdapat indikasi pengeluaran yang dilakukan oleh lobi bahan bakar fosil dalam memengaruhi kebijakan politik dari kedua calon presiden.^[41]

Pada tahun 2022, sekitar $125,05 juta dihabiskan oleh industri bahan bakar fosil untuk memengaruhi kebijakan pemerintah AS.^[42]