Nama panjang: Persetujuan Paris di bawah Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa
Negara anggota   Penanda tangan   Pihak dicakupi ratifikasi Uni Eropa   Persetujuan tidak berlaku
Dirancang	30 November – 12 Desember 2015 di Le Bourget, Prancis
Ditandatangani	22 April 2016
Lokasi	Paris, Prancis
Dimeterai	12 Desember 2015
Efektif	4 November 2016
Syarat	Ratifikasi oleh setidaknya 55 negara anggota UNFCCC yang mewakili 55% emisi gas rumah kaca
Penanda tangan	195[1]
Pihak	193[1] (daftar)
Penyimpan	Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa
Bahasa	Arab, Mandarin, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol
Paris Agreement di Wikisource

Persetujuan Paris (bahasa Inggris: The Paris Agreementcode: en is deprecated ; bahasa Prancis: Accord de Pariscode: fr is deprecated ) adalah sebuah traktat internasional tentang mitigasi, adaptasi dan keuangan perubahan iklim pada tahun 2015. Persetujuan ini mengawal negara-negara untuk mengurangkan emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lain untuk membatasi pemanasan global kepada "cukup di bawah 2,0 derajat Celsius". Persetujuan ini dinegosiasi oleh 196 pihak terlibat pada Konferensi Perubahan Iklim PBB 2015 di Paris, Prancis.^[2] Setelah Uni Eropa akhirnya meratifikasi persetujuan ini, ia mempunyai cukup negara yang telah meratifikasinya dan langsung mulai diberlakukan pada 4 November 2016.^[3]

Pelaksanaan Perjanjian Paris menuntut adanya perubahan besar dalam bidang ekonomi maupun sosial, dengan berlandaskan pada temuan ilmiah terkini. Perjanjian ini dijalankan melalui siklus aksi iklim lima tahunan yang secara bertahap ditingkatkan ambisinya oleh masing-masing negara. Sejak tahun 2020, negara-negara pihak telah menyerahkan rencana aksi iklim nasional mereka yang disebut kontribusi yang ditentukan secara nasional (NDC). Setiap NDC baru diharapkan menunjukkan tingkat ambisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan komitmen sebelumnya.^[4]

Dengan mempertimbangkan urgensi untuk menahan kenaikan suhu global hingga 1,5 °C, Konferensi Para Pihak ke-27 (COP27) mengeluarkan Keputusan Sampul yang meminta seluruh pihak meninjau kembali serta memperkuat target NDC tahun 2030 agar sejalan dengan tujuan suhu Perjanjian Paris sebelum akhir 2023, dengan tetap memperhatikan kondisi nasional masing-masing negara.^[4]

Perjanjian Paris merupakan perjanjian hukum internasional ketiga yang membahas masalah perubahan iklim. Perjanjian pertama adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) tahun 1992, yang membentuk dasar tata kelola global. Konvensi ini menetapkan tujuan untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca pada tingkat yang mencegah dampak berbahaya dari aktivitas manusia, serta memperkenalkan prinsip-prinsip utama seperti tanggung jawab bersama tetapi berbeda dan sesuai kemampuan (CBDR-RC), kehati-hatian, dan efektivitas biaya. UNFCCC juga menetapkan kewajiban umum bagi seluruh pihak untuk menyusun kebijakan mitigasi dan adaptasi, melaporkan emisi, serta menciptakan kerangka kelembagaan, termasuk Konferensi Para Pihak (COP), badan-badan pendukung, sekretariat, dan mekanisme pendanaan. Diferensiasi komitmen diperkenalkan melalui lampiran: negara-negara Annex I memiliki target pengembalian emisi ke tingkat 1990 serta kewajiban pelaporan lebih ketat, Annex II memiliki tambahan kewajiban pendanaan dan transfer teknologi bagi negara berkembang, sementara negara non-Annex I hanya diwajibkan memenuhi ketentuan umum .

Perjanjian kedua adalah Protokol Kyoto tahun 1997, yang memperkenalkan target pengurangan emisi yang mengikat secara hukum bagi negara Annex I untuk periode 2008–2012, dengan rencana dilanjutkan ke periode komitmen berikutnya. Protokol ini juga memperkenalkan mekanisme pasar seperti perdagangan emisi dan Clean Development Mechanism (CDM), serta menetapkan mekanisme kepatuhan yang melibatkan cabang penegakan hukum. Namun, pendekatan bercabang antara Annex I dan non-Annex I menimbulkan keterbatasan dalam cakupan pengurangan emisi secara global.^[5]

Setelah Kesepakatan Marrakesh tahun 2001 menetapkan aturan operasional Protokol Kyoto, perhatian internasional bergeser pada periode pasca-2012. Pada 2005, disepakati dua jalur perundingan: periode komitmen kedua Protokol Kyoto dan pembahasan “aksi kerja sama jangka panjang” di bawah UNFCCC. Akan tetapi, hanya sedikit negara yang bersedia menerima target baru di bawah Kyoto, sehingga fokus beralih pada jalur kerja sama jangka panjang. Proses ini dimulai dengan Rencana Aksi Bali (2007), dilanjutkan dengan Kesepakatan Kopenhagen (2009) dan Kesepakatan Cancun (2010), sebelum akhirnya bermuara pada Perjanjian Paris tahun 2015.^[5]

Pada 30 November hingga 12 Desember 2015, Paris menjadi tuan rumah sesi ke-21 Konferensi Para Pihak (COP 21) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) serta sesi ke-11 Pertemuan Para Pihak Protokol Kyoto (CMP11). Pada 12 Desember, para peserta berhasil mencapai sebuah kesepakatan global baru mengenai perubahan iklim. Kesepakatan tersebut memuat rencana aksi yang seimbang dengan tujuan membatasi kenaikan suhu global hingga “jauh di bawah” 2 °C.^[6]

Carole Dieschbourg, Menteri Lingkungan Hidup Luksemburg yang saat itu menjabat sebagai Presiden Dewan, menyatakan bahwa perjanjian tersebut merupakan kesepakatan iklim universal pertama yang mengikat secara hukum dan menandai langkah penting dalam mencegah dampak perubahan iklim yang berbahaya. Ia juga menekankan bahwa perjanjian ini menjadi peta jalan menuju dunia yang lebih adil dan berkelanjutan, meskipun implementasinya memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, dan warga negara.^[6]

Pada acara pembukaan 30 November 2015, Donald Tusk selaku Presiden Dewan Eropa hadir bersama sekitar 150 pemimpin dunia. Dewan Eropa sendiri telah mengadopsi posisi resmi untuk perundingan ini sejak September 2015.^[6]

Dari 198 pihak yang tergabung dalam Konvensi, sebanyak 195 di antaranya telah menjadi pihak dalam Perjanjian Paris. Ambang batas untuk mulai berlakunya perjanjian ini tercapai pada 5 Oktober 2016, setelah persyaratan ratifikasi dipenuhi. Perjanjian Paris kemudian resmi berlaku pada 4 November 2016, yakni tiga puluh hari setelah sedikitnya 55 pihak Konvensi yang secara kolektif mewakili sekitar 55% dari total emisi gas rumah kaca global menyerahkan instrumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, atau aksesi mereka kepada depositari.^[7]

Tujuan dari persetujuan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2, yaitu untuk memberikan respons yang lebih kuat terhadap bahaya perubahan iklim. Perjanjian ini beetujuan untuk emningkatkan implementasi Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim melalui:^[8]

• (a) Menahan laju peningkatan temperatur global hingga cukup di bawah 2 derajat celsius dari angka sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1,5 derajat Celsius, karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim.
• (b) Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan.
• (c) Membuat suplai finansial yang konsisten demi tercapainya pembangunan yang bersifat rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

• Protokol Kyoto, pendahulu Persetujuan Paris yang berlaku dari tahun 1997 hingga 2020.
• Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC)
• Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim
• Perubahan Iklim

• 
  Menteri Luar Negeri AS John Kerry Menyampaikan Pidato di Acara Pemberlakuan Perjanjian Paris PBB
• Penandatangan Perjanjian Paris

• Text of the adopted Paris agreement 12 Desember 2015

Artikel bertopik traktat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s