Korupsi di Paraguay merupakan masalah kronis yang telah mengakar kuat dalam sistem politik, birokrasi, dan sektor publik negara tersebut. Para pengamat berpendapat bahwa korupsi masih menjadi hambatan besar bagi munculnya lembaga demokrasi yang lebih kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Paraguay.^[1]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Paraguay memperoleh skor 24 dalam skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan skor tersebut, Paraguay menempati peringkat ke-149 dari 180 negara, di mana peringkat pertama menunjukkan negara dengan sektor publik yang paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[3] Di kawasan Amerika, skor tertinggi adalah 76, rata-rata 42, dan skor terendah 10.^[4]

Peringkat ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan Indeks tahun 2004, ketika Paraguay diklasifikasikan sebagai salah satu dari enam negara paling korup di dunia dan negara paling korup kedua di Belahan Barat. Namun, pihak oposisi menyatakan bahwa upaya antikorupsi belum cukup menyeluruh karena tidak menyentuh akar masalah seperti klientelisme yang merajalela dalam politik Paraguay serta dominasi Partai Colorado di lembaga-lembaga pemerintahan.^[1]

Langkah-langkah yang diambil Presiden Nicanor Duarte untuk memerangi korupsi selama masa pemerintahannya (2003–2008) mencakup peningkatan sanksi terhadap penghindaran pajak dan berbagai upaya lain untuk meningkatkan penerimaan pajak, pengawasan yang lebih ketat terhadap pengeluaran pemerintah, serta penindakan terhadap perdagangan barang selundupan dan barang palsu. Ia juga memecat sejumlah anggota Mahkamah Agung setelah muncul tuduhan korupsi terhadap mereka.^[1]