Konstitusi Fiji merupakan hukum tertinggi di negara tersebut. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1970, Fiji telah memiliki empat konstitusi. Konstitusi pertama, yang diadopsi pada saat kemerdekaan tahun 1970, dibatalkan setelah terjadinya dua kudeta militer pada tahun 1987. Konstitusi kedua, yang diberi nama Konstitusi Republik Demokratis Berdaulat Fiji, diadopsi pada tahun 1990. Konstitusi ini memuat ketentuan diskriminatif, seperti pengkhususan jabatan Perdana Menteri dan mayoritas tetap di Dewan Perwakilan untuk warga asli Fiji, meskipun mereka saat itu merupakan kelompok minoritas. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan yang besar, terutama dari komunitas Indo-Fiji yang mewakili hampir separuh populasi negara. Akibatnya, pada pertengahan 1990-an, pemerintah menyetujui untuk menyusun ulang konstitusi tersebut. Konstitusi ketiga, yaitu Konstitusi Republik Kepulauan Fiji, diberlakukan pada tahun 1997. Konstitusi yang berlaku saat ini diterapkan pada tahun 2013.

Konstitusi pertama Fiji, yang diberlakukan pada tahun 1970 saat kemerdekaan dari Britania Raya, memuat ketentuan yang dirundingkan untuk menjamin supremasi politik penduduk asli yang merupakan kelompok minoritas.^[1] Namun, ketika sebuah pemerintahan yang didominasi oleh Indo-Fiji terpilih meskipun ada ketentuan perlindungan tersebut, terjadi kudeta militer pada tahun 1987 yang kemudian menghasilkan konstitusi tahun 1990 dengan langkah-langkah yang lebih ketat.

Ketidakpuasan luas dari komunitas Indo-Fiji, ditambah dengan perubahan demografis yang mengembalikan dominasi populasi penduduk asli, mendorong lahirnya pendekatan yang lebih inklusif dalam konstitusi tahun 1997. Konstitusi ini diikuti dengan terpilihnya Perdana Menteri pertama dari kalangan Indo-Fiji, serta terjadinya kudeta sipil yang gagal dan penuh kekerasan pada tahun 2000. Konstitusi tahun 2013 kemudian memberikan status yang setara bagi warga Indo-Fiji di negara tersebut.^[2]

Konstitusi Fiji tahun 1970 mulai berlaku pada 9 Oktober 1970,^[3] menandai kemerdekaan Fiji dari Britania Raya pun negara ini tetap menjadi anggota Persemakmuran.^[4] Konstitusi tersebut menetapkan pembentukan Dewan Perwakilan yang terdiri dari 22 kursi untuk pemilih yang terdaftar sebagai warga Fiji asli, 22 kursi untuk mereka yang terdaftar sebagai keturunan India, dan 8 kursi untuk pemilih yang tidak termasuk dalam kedua kelompok tersebut.^[3]

Pada tahun 1977, terjadi krisis konstitusi setelah pemilu tahun itu, yang menghambat proses transfer kekuasaan secara lancar.^[5] Kemudian pada tahun 1987, Timoci Bavadra terpilih sebagai Perdana Menteri dan membentuk kabinet yang sebagian besar anggotanya berasal dari komunitas India—berbeda dari kabinet-kabinet sebelumnya yang hanya menyertakan sejumlah kecil perwakilan India. Sebagai respons, militer Fiji menyerbu Gedung Dewan Perwakilan, menangkap beberapa anggota kabinet serta Perdana Menteri. Tindakan ini menjadi kudeta pertama dari dua kudeta militer yang terjadi pada tahun 1987, dan Konstitusi tahun 1970 pun ditangguhkan.^[3]

Konstitusi Republik Demokratis Berdaulat Fiji diadopsi pada tahun 1990 dan mengubah proporsi perwakilan di parlemen menjadi 37 anggota dari kelompok Fijian, 27 dari keturunan India, 5 dari pemilih umum, serta satu perwakilan untuk Pulau Rotuma. Konstitusi ini dirancang sebagai dokumen sementara, dengan ketentuan untuk dilakukan peninjauan kembali setelah tujuh tahun.^[3]

Konstitusi ketiga Fiji disebut Konstitusi Republik Kepulauan Fiji dan merupakan hukum tertinggi Fiji sejak diadopsi pada tahun 1997 hingga 2009. Konstitusi ini juga ditangguhkan untuk sementara waktu setelah kudeta tahun 2000.

Pada Juli 2009, setelah penangguhan konstitusi pada April tahun yang sama, Perdana Menteri sementara Voreqe Bainimarama mengumumkan bahwa Fiji akan memiliki konstitusi baru—yang keempat—pada tahun 2013. Konstitusi ini dirancang untuk menghapus ketentuan pemilu yang berbasis etnis. Usia pemilih akan diturunkan menjadi 18 tahun, dan jumlah kursi di parlemen serta keberadaan lembaga Senat akan ditinjau ulang selama fase persiapan.^[6]

Konstitusi baru tersebut akan disusun berdasarkan Piagam Rakyat untuk Perubahan, Perdamaian dan Kemajuan, serta melalui konsultasi yang “luas” dengan partai politik, organisasi non-pemerintah, dan warga masyarakat biasa.^[7][8]