Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10
Berkas:10th Summit of the Non-Aligned Movement Logo.png
Tuan rumah	Indonesia
Tanggal	1–6 September 1992
Tempat	Jakarta Convention Center
Kota	Jakarta
Ketua	Suharto (Presiden Indonesia)
Sebelumnya	Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-9 (Beograd,  Yugoslavia)
Selanjutnya	Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-11 (Cartagena  Kolombia)

Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok ke-10 pada 1–6 September 1992 di Jakarta, Indonesia adalah konferensi kepala negara atau pemerintahan Gerakan Non-Blok.^[1] Sekitar 100 delegasi, termasuk sekitar 60 kepala negara atau pemerintahan, ikut serta dalam KTT tersebut di Jakarta.^[2]

Akhir Perang Dingin dan kemudian perpecahan Yugoslavia, salah satu anggota inti dan pendiri, nampak mengirimkan pertanyaan soal keberadaan gerakan tersebut, sehingga diadakan pada masa krisis oleh kepemimpinan pragmatik Indonesia.^[3] KTT tersebut menyatakan bahwa GNB akan menciptakan panel khusus ekonom dan pakar untuk menyelidiki opsi layak untuk pemulihan utang yang dibutuhkan oleh banyak negara anggota.^[4]

Brunei Darussalam bergabung dengan gerakan tersebut pada Konferensi Jakarta.^[5] Bersama dengan Brunei, Myanmar (yang meninggalkan GNB pada 1979^[6]), Filipina dan Uzbekistan juga bergabung dengan gerakan tersebut. Kamboja kembali sebagai negara yang kini diperintah oleh Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja sementara Argentina meninggalkan gerakan tersebut, membuat jumlah anggotanya menjadi 108 negara secara keseluruhan.^[2] Thailand serta Armenia dan Kroasia yang baru merdeka menerima status pengamat untuk pertama kalinya (dengan jumlah terdapat 8 pengamat), Bosnia dan Herzegovina dan Slovenia menerima status tamu untuk pertama kalinya (dalam total terdapat 18 negara dan 13 organisasi dengan status tersebut).^[2] Permintaan oleh Kirgizstan dan FYR Makedonia diterima untuk pengadaan lanjutan.^[2]

Gerakan Non-Blok dimulai dengan apa yang disebut Konferensi Asia-Afrika yang diadakan pada 18-24 April 1955. Konferensi tersebut dikenal sebagai Konferensi Bandung. Konferensi tersebut diadakan oleh para delegasi dari dua puluh sembilan pemerintah, kebanyakan dari Asia – karena kebanyakan negara Afrika masih di bawah kendali kolonial pada masa itu. Konferensi Asia-Afrika menjadi langkah menuju pembentukan Gerakan Non-Blok sehingga dua inisiatif tersebut berjalan beriringan pada 1960an, bahkan datang dalam konfrontasi dengan satu sama lain sebelum KTT GNB Kairo ke-2 pada 1964.^[7]

Konferensi Bandung diadakan untuk membahas perdamaian dan peran negara-negara berkembang dalam menghadapi perang dingin, serta pembangunan ekonomi dan dekolonisasi negara di bawah pendudukan kolonial. Dalam kata lain, Konferensi Bandung diadakan bukan karena keinginan oleh negara-negara hadirin agar tak terlibat dalam konfrontasi ideologi Barat-Timur Perang Dingin, namun lebih kepada berfokus pada perjuangan kemerdekaan bangsa dan pembangunan ekonomi mereka.

Indonesia sendiri memiliki prinsip non-blok yang terinspirasi oleh pidato Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama dan Menteri Urusan Luar Negeri keempat di indonesia, pada 1948 berjudul "Berdayung di Antara Dua Batu" sebagai negara yang baru lahir, Indonesia pada waktu itu untuk bernavigasi dalam lingkungan tak bersahabat karena Perang Dingin, kala dua blok, Amerika Serikat dan Uni Soviet, bersaing untuk mempengaruhi kawasan tersebut.^[8]

Pada 1961, berdasarkan pada prinsip-prinsip yang disepakati dalam Konferensi Bandung, Gerakan Non-Blok resmi didirikan pada KTT pertama yang diadakan pada 1–6 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. Dua puluh lima negara di konferensi tersebut menyatakan perhatian terhadap ketegangan dalam arena internasional, khususnya hubungan antara dua adidaya. Para peserta konferensi berharap agar negara-negara adidaya akan menarik pemakaian alat militer untuk menuntaskan perbedaan mereka dan menyatakan bahwa mereka tak ingin berpihak pada negara adidaya manapun. Negara-negara non-blok berkehendak untuk bekerjasama dengan neagra manapun untuk mencapai perdamaian dunia. Gerakan tersebut disponspori oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Preisden Indonesia Sukarno, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser.^[9]

Sejak pendiriannya, sejalan dengan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, GNB menjadi alat dalam memperjuangkan perdamaian dan keamanan internasional. Para anggotanya menjadi suara kuat dalam seruan untuk: pelucutan nuklir dan pendirian zona bebas nuklir; mengecam dan menumpas terorisme dalam segala bentuk dan perwujudannya; dan mendukung upaya PBB terhadap penjagaan perdamaian dan pembangunan perdamaian.^[10]

Negara-negara berikut ini berpartisipasi dalam KTT di Jakarta;

Pada waktu perpecahan Yugoslavia pada awal 1990an, Republik Federal Sosialis Yugoslavia berada pada akhir kepemimpinan gerakan tersebut pada 1989–1992 dan nyaris mengalihkan kepemimpinannya ke Indonesia. Krisis Yugoslavia menciptakan masalah logistik dan hukum dalam peralihan halus kepada kepemimpinan Indonesia. Pada waktu konferensi 1–6 September 1992 di Jakarta, Perang Yugoslavia dimulai. Bekas republik-republik Yugoslavia yakni Kroasia, Slovenia dan Bosnia-Herzegovina bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara anggota baru sementara PBB memberlakukan sanksi terhadap Yugoslavia. Republik Federal Yugoslavia yang baru (terdiri dari Serbia dan Montenegro) mengklaim status penerus sah tunggal dari Republik Sosialis Yugoslavia (yang telah ditolak dalam Resolusi 777 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dua hari setelah konferensi tersebut). GNB tak dapat mempengaruhi perkembangan di Yugoslavia dalam cara signifikan apapun dan lebih kepada menanggapinya.^[2]

Krisis Yugoslavia menciptakan keadaan tak terduga dimana ketua gerakan tersebut (Dobrica Ćosić yang berada di London pada masa itu) sedang absen dari konferensi tersebut untuk mengalihkan kepemimpinan kepada Indonesia.^[6] Delegasi Yugoslavia, tanpa perintah jelas apapun dari Beograd, dipimpin oleh diplomat Montenegro Branko Lukovac.^[6] Delegasi tersebut sepakat agar negara-negara pasca-Yugoslavia baru dapat ikut serta dalam pertemuan tersebut dengan status pengamat disamping fakta bahwa Beograd tak mengakui mereka pada masa itu.^[6] Dalam keadaan pertikaian tersebut, delegasi Yugoslavia (delegasi Serbia dan Montenegro de facto) memutuskan untuk mencapai hasil yang Menteri Urusan Luar Negeri Mesir, Amr Moussa, sebut sebagai kebaikan untuk Yugoslavia dan lebih baik ketimbang apa yang harus diharapkan dari PBB.^[6] Gerakan tersebut memutuskan untuk tak mengeluarkan Yugoslavia. Sebagai gantinya, GNB mempertahankan tagar nama Yugoslavia dan kursi kosong, yang dipertahankan sampai permulaan abad ke-21 saat, setelah penggulingan Slobodan Milošević, Republik Federal Yugoslavia membatalkan klaimnya sebagai penerus tunggal Sosialis Yugoslavia.^[6] Republik Federal Yugoslavia tak diundang ke konferensi tersebut sehingga persoalan Yugoslavia tak dibahas.^[6]

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s