Komisi Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea

조선민주주의인민공화국 국무위원회
Lambang Korea Utara
Informasi lembaga
Dibentuk	Juni 29, 2016; 9 tahun lalu (2016-06-29)
Nomenklatur lembaga sebelumnya	Komisi Pertahanan Nasional
Jenis	Badan kepemimpinan tertinggi yang berorientasi pada kebijakan
Wilayah hukum	Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Korea
Kantor pusat	Kompleks Pemerintah No. 1, Pyongyang
Pejabat eksekutif	Kim Jong Un, Presiden Jo Yong-won, Wakil Presiden Pertama Pak Thae-song, Wakil Presiden
Korean name
Hangul	조선민주주의인민공화국 국무위원회code: ko is deprecated
Hanja	朝鮮民主主義人民共和國國務委員會code: ko is deprecated
RR	Joseon minjujuui inmin gonghwaguk gungmu wiwonhoe
MR	Chosŏn minjujuŭi inmin konghwaguk kungmu wiwŏnhoe

Korea Utara
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Rakyat Demokratik Korea
Konstitusi Juche  (ideologi negara) Songun  (kebijakan militer) Pemimpin Abadi Juche Korea Kim Il-sung Kim Jong-il
Partai Buruh Ketua: Kim Jong-un Kongres (ke-7) Piagam Komite Pusat (ke-7) Politbiro Komite Tetap Biro Kebijakan Eksekutif Komisi Militer Pusat Ketua: Kim Jong-un Departemen Organisasi dan Bimbingan Liga Pemuda Kimilsungis-Kimjongilis
Komisi Urusan Negara Ketua Kim Jong-un Tentara Rakyat Korea Panglima Tertingga: Kim Jong-un
Pemerintahan Kabinet Perdana Menteri: Kim Jae-ryong Pengadilan Mahkamah Agung Legislatif Presiden: Kim Yong-nam Presidium
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Parlemen: 2003 2009 2014 Daerah: 2007 2011 2015
Pembagian administratif Tingkat pertama Provinsi Kota Khusus Tingkat dua Tingkat tiga Eup  (kota) Dong  (wilayah) Ri  (desa) Rodonjagu  (distrik pekerja)
Hubungan internasional Menteri Luar Negeri Misi Diplomatik dari Korea Utara untuk Korea Utara Paspor Persyaratan visa Konflik Korea Reunifikasi Korea
Topik terkait Penyensoran Hak asasi manusia Dinasti Kim Propaganda Hukum Penegakan hukum Kementerian Keamanan
Negara lainnya Atlas
l b s

Komisi Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea (SAC) secara konstitusional adalah organ kebijakan negara tertinggi di Korea Utara.

Komisi Urusan Negara dibentuk berdasarkan amandemen Konstitusi Korea Utara tahun 2016 untuk menggantikan Komisi Pertahanan Nasional yang sebelumnya didominasi militer dan hanya akan bersidang pada masa perang. Komisi ini memiliki kewenangan untuk merundingkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan utama Negara termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan. Komisi ini mengawasi Kabinet Korea Utara, serta Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan Negara, Kementerian Keamanan Sosial, serta Departemen Staf Umum Tentara Rakyat Korea dan Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea.

Badan ini dipimpin oleh Presiden Komisi Urusan Negara, yang dalam rilis resmi Korea Utara biasa disebut sebagai "Presiden Urusan Negara", yang didefinisikan sebagai kepala negara dan pemimpin tertinggi bangsa. Jabatan ini dipegang oleh Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea. Presiden saat ini adalah Kim Jong Un. Wakil presiden pertama adalah Choe Ryong-hae, yang juga merupakan Ketua Komite Tetap Majelis Tertinggi Rakyat.

Badan pendahulunya, Komisi Pertahanan Nasional, dibentuk pada tahun 1972 sebagai sub-komite untuk urusan pertahanan dan keamanan dari Komite Rakyat Pusat, yang kemudian dipimpin oleh Presiden RDRK Kim Il Sung dan menjalankan kekuasaan serupa dalam kerangka konstitusional Konstitusi Korea Utara 1972.

Komisi Pertahanan Nasional dipisahkan dari Komite Rakyat Pusat pada tahun 1992 dan Kim Jong Il secara resmi ditunjuk sebagai ketua badan tersebut. Pada tahun 1998, dua tahun setelah kematian Kim Il Sung, Komisi Pertahanan Nasional diperkuat statusnya sebagai badan pertahanan tertinggi, dan sejalan dengan ideologi Songun, menjadi otoritas politik tertinggi negara serta kerangka hukum bagi kediktatoran pribadi Kim Jong Il.

Setelah Kongres ke-7 Partai Buruh Korea, konstitusi diamandemen pada Juni 2016 yang mereformasi Komisi Pertahanan Nasional menjadi Komisi Urusan Negara yang ada saat ini, dengan teks amandemen yang menetapkan kendali badan tersebut atas kebijakan nasional.

Pasal 106 Konstitusi Korea Utara mendefinisikan Komisi Urusan Negara sebagai organ negara tertinggi dalam pengarahan kebijakan kedaulatan negara.^[1][2] Pasal 109 Konstitusi menyatakan bahwa wewenang SAC adalah untuk:^[1][3]

• merundingkan dan memutuskan kebijakan-kebijakan utama Negara termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan;
• menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan perintah-perintah Presiden Komisi Urusan Negara Republik Demokratik Rakyat Korea serta keputusan dan arahan Komisi, dan mengambil langkah-langkah untuk pelaksanaannya;
• membatalkan keputusan dan arahan organ Negara yang bertentangan dengan perintah Presiden SAC-RDRK serta keputusan dan arahan Komisi dalam rapat-rapatnya.

Dalam praktiknya, SAC mengawasi Kabinet Korea Utara. Badan ini juga secara langsung mengawasi tiga kementerian yang tidak berada di bawah Kabinet, yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Keamanan Negara, dan Kementerian Keamanan Sosial serta Tentara Rakyat Korea, terutama Departemen Staf Umum Tentara Rakyat Korea dan Biro Politik Umum Tentara Rakyat Korea. Komando Pengawal Tertinggi, yang bertanggung jawab atas perlindungan kepemimpinan puncak dan pemerintah, juga berada di bawah komandonya. Satu entitas tambahan, Komisi Bimbingan Budaya Fisik dan Olahraga Negara (국가체육지도위원회), juga berada di bawah SAC karena Ketuanya ditunjuk oleh Komisi.^[4][5]

Berikut adalah anggota Komisi Urusan Negara saat ini per 29 September 2021:^[6][7][8]

Presiden Komisi Urusan Negara
Presiden		Partai politik		Anggota sejak	Jabatan lainnya
	Kim Jong Un 김정은 (lahir 1984)		Partai Buruh Korea	29 Juni 2016	Sekretaris Jenderal Partai Buruh Korea Anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Korea Utara
Wakil Presiden Pertama Komisi Urusan Negara
Wakil Presiden Pertama		Partai politik		Anggota sejak	Jabatan lainnya
	Choe Ryong-hae 최룡해 (lahir 1950)		Partai Buruh Korea	29 Juni 2016	Anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea Ketua Komite Tetap Majelis Rakyat Tertinggi
Wakil Presiden Komisi Urusan Negara
Wakil Presiden		Partai politik		Anggota sejak	Jabatan lainnya
	Kim Tok-hun 김덕훈 (lahir 1961)		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea
Anggota Komisi Urusan Negara
Anggota		Partai politik		Anggota sejak	Jabatan lainnya
	Kim Yong-chol 김영철 (lahir 1945)		Partai Buruh Korea	29 Juni 2016	Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Direktur Departemen Front Persatuan Komite Sentral Partai Buruh Korea
	Ri Chang-dae 리창대		Partai Buruh Korea	11 April 2018	Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Anggota Komisi Militer Sentral Partai Buruh Korea Menteri Keamanan Negara Kolonel jenderal Tentara Rakyat Korea
	Choe Son-hui 최선희		Partai Buruh Korea	12 April 2020	Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Menteri Luar Negeri
	Jo Yong-won 조용원 (lahir 1957)		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea Sekretaris Komite Sentral Partai Buruh Korea Anggota Komisi Militer Sentral Partai Buruh Korea Kolonel jenderal Tentara Rakyat Korea
	Pak Jong-chon 박정천		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Presidium Politbiro Partai Buruh Korea Sekretaris Komite Sentral Partai Buruh Korea
	O Su-yong 오수용 (lahir 1944)		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Direktur Departemen Ekonomi Komite Sentral Partai Buruh Korea
	Ri Yong-gil 리영길 (lahir 1955)		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Wakil Ketua Komisi Militer Sentral Partai Buruh Korea Menteri Pertahanan Nasional Jenderal Tentara Rakyat Korea
	Jang Jong-nam 장정남		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Kandidat Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Menteri Keamanan Publik Letnan Jenderal
	Kim Song-nam 김성남 (lahir 1953)		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Anggota Kandidat Biro Politik Komite Sentral Partai Buruh Korea Direktur Departemen Internasional Komite Sentral Partai Buruh Korea
	Kim Yo-jong 김여정 (lahir 1987)		Partai Buruh Korea	29 September 2021	Wakil Direktur Departemen Departemen Publisitas dan Informasi Komite Sentral Partai Buruh Korea

1. ^ ^{a b} Socialist Constitution of the Democratic People's Republic of Korea 2016, Pasal 106.
2. ^ "Naenara Democratic People's Republic of Korea". www.naenara.com.kp. Diakses tanggal 2024-01-01.
3. ^ Overview of North Korea’s NBC Infrastructure
4. ^ "Organizational Chart of North Korean Leadership" (PDF). Seoul: Political and Military Analysis Division, Intelligence and Analysis Bureau; Ministry of Unification. Januari 2018. Diakses tanggal 17 Oktober 2018.
5. ^ Coduti, Maria Rosaria. The State Affairs Commission and the consolidation of Kim Jong-un's power
6. ^ "In full: promotions and demotions at North Korea's 14th SPA". NK PRO. Korea Risk Group. 12 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
7. ^ "Second-day Sitting of 5th Session of 14th SPA of DPRK Held". KCNA Watch. 30 September 2021. Diakses tanggal 30 September 2021.
8. ^ "At 5th Session of 14th Supreme People's Assembly of DPRK". KCNA Watch. 30 September 2021. Diakses tanggal 30 September 2021.

• Konstitusi Sosialis Republik Demokratik Rakyat Korea: Diamandemen dan dilengkapi pada 29 Juni, Juche 105 (2016), pada Sesi Keempat Majelis Rakyat Tertinggi ke-13 (PDF). 2016 [1972].