Kenawan
Desa
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Tengah
Kabupaten	Sukamara
Kecamatan	Permata Kecubung
Kode Kemendagri	62.08.05.2001
Luas	-
Jumlah penduduk	-
Kepadatan	-
Peta Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 2°14′9.74″S 111°20′41.57″E / 2.2360389°S 111.3448806°E / -2.2360389; 111.3448806

Kenawan adalah desa di kecamatan Permata Kecubung, Sukamara, Kalimantan Tengah, Indonesia.

Berdirinya Kerajaan Kenawangan tidak terlepas dari sejarah panjang sebuah wilayah yang dahulu dikenal sebagai Desa Kenawan. Desa ini merupakan bagian dari wilayah administratif dan politik Kerajaan Kotawaringin, salah satu kerajaan besar yang berpengaruh kuat di Kalimantan Tengah, baik di pedalaman maupun pesisir. Kerajaan Kotawaringin memainkan peranan penting dalam sejarah Kalimantan karena penguasaan sumber daya alam dan letak strategisnya.

Pada masa kekuasaan Kerajaan Kotawaringin, Desa Kenawan dikenal sebagai daerah yang subur dan makmur. Kekayaan alamnya melimpah, terutama hasil hutan dan sumber daya sungai, menjadikan desa ini pusat aktivitas ekonomi serta pemukiman penting bagi masyarakat setempat. Penduduknya hidup dalam tatanan sosial yang harmonis, dengan struktur adat yang kuat serta menjunjung tinggi nilai budaya dan agama yang menjadi landasan kehidupan mereka. Adat istiadat berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keharmonisan komunitas.

Kemakmuran Desa Kenawan kemudian menarik perhatian kolonial Belanda yang pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19 mulai memperluas pengaruhnya di Kalimantan. Dengan dalih kerja sama dagang dan pengamanan wilayah, Belanda perlahan melakukan penetrasi politik melalui perjanjian yang tampak menguntungkan, tetapi sebenarnya melemahkan kedaulatan kerajaan kecil, termasuk Kerajaan Kotawaringin dan Desa Kenawan. Sistem administrasi baru yang diperkenalkan Belanda meleburkan kekuasaan adat ke dalam kontrol kolonial, sehingga menimbulkan ketegangan dan perlawanan masyarakat lokal.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, para bangsawan dan pemuka adat mengambil inisiatif membentuk lembaga pemerintahan yang lebih mandiri, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Kenawangan. Gerakan ini tidak hanya berorientasi politik, tetapi juga bertujuan mempertahankan adat, budaya, dan identitas lokal yang mulai terancam. Kerajaan Kenawangan menata ulang sistem pemerintahan dan memperkokoh kedudukan bangsawan serta pemimpin adat, sembari tetap menjaga hubungan dengan Kerajaan Kotawaringin.

Situasi semakin tegang ketika kolonial Belanda meningkatkan intervensinya. Pada masa itu, masyarakat Desa Kenawan mengirimkan surat kepada Pangeran Adipati Abdurrahman dari Kesultanan Palembang Darussalam, memohon bantuan menghadapi tekanan kolonial. Seruan ini mencerminkan solidaritas Melayu Nusantara dalam menghadapi dominasi Belanda. Menyadari pentingnya permohonan tersebut, Pangeran Adipati Abdurrahman memohon restu kepada Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dari Palembang untuk memimpin pasukan ke Kenawan.

Pangeran Adipati Abdurrahman memiliki legitimasi politik karena garis keturunan ibundanya, Gusti Rahayu Intan, yang bersambung langsung kepada Sultan Tamjidillah I dari Kesultanan Banjar. Hal ini memperkuat ikatan politik antara Palembang, Banjar, dan kerajaan-kerajaan Melayu lain. Dengan restu Sultan, ia berangkat ke Kenawan bersama kerabatnya: Pangeran Abdur Rozaq, Pangeran Zainal Abidin, dan Pangeran Abdullah Ali, serta pasukan besar yang terdiri dari 300 bangsawan Palembang, 200 bangsawan Jambi, dan 200 bangsawan Lampung.

Rombongan ini tiba di Pelabuhan Kumai, Kotawaringin Barat, lalu menuju Desa Kenawan. Pertempuran sengit pecah melawan Belanda. Pasukan gabungan Melayu-Sumatra dan rakyat Kenawan berhasil merebut senjata Belanda serta memukul mundur mereka. Atas jasa tersebut, Pangeran Ratu Imanuddin dari Kesultanan Kotawaringin mengangkat Pangeran Adipati Abdurrahman sebagai Panembahan Kenawangan dan menganugerahkan tanah perdikan bagi masyarakat Melayu-Sumatra yang menetap di wilayah itu.

Namun, masa kepemimpinan Pangeran Adipati Abdurrahman di Kenawangan hanya berlangsung tiga bulan (1 Januari–21 Maret 1825). Ia kemudian kembali ke Palembang, dan jabatan Panembahan diteruskan oleh kakaknya, Pangeran Abdur Rozaq (21 Maret 1825–1 Desember 1827). Setelah itu, kepemimpinan berlanjut kepada Pangeran Ratu Zainal Abidin (1827–1829), lalu Panembahan Marhum di Bukit atau Pangeran Abdullah Ali (1829–1832), dan terakhir Panembahan Marhum di Laga atau Pangeran Abdullah Hamzah (1832–1835).

Sayangnya, baik Pangeran Zainal Abidin maupun Abdullah Ali tidak meninggalkan keturunan. Sementara itu, Panembahan Abdullah Hamzah gugur pada 1 Desember 1835 setelah Belanda menyerang Kenawan pada 28 November 1835. Serangan tersebut mengusir orang-orang Melayu-Sumatra dari Kenawangan dan menandai berakhirnya Kerajaan Melayu di wilayah itu.

Sebagai penghormatan, para tokoh utama—Pangeran Adipati Abdurrahman, Pangeran Abdur Rozaq, Pangeran Zainal Abidin, Pangeran Abdullah Ali, dan Pangeran Abdullah Hamzah—dianugerahi gelar “Gusti” dan “Pangeran” oleh Sultan Sulaiman Banjar (1801–1825). Gelar ini diberikan karena jasa mereka dalam perjuangan serta hubungan darah dengan dinasti Banjar.

Kini, tanah perdikan yang pernah diberikan kepada masyarakat Melayu-Sumatra sudah hilang dan tidak terawat. Serangan Belanda pada 1835 menghancurkan banyak peninggalan sejarah, dan masyarakat Desa Kenawan—kini dikenal sebagai Permata Kecubung di Kabupaten Sukamara—jarang mengetahui kisah perjuangan tersebut. Makam para panembahan Kenawangan pun belum ditemukan hingga saat ini, sehingga jejak sejarah itu hampir lenyap.

Kisah Kerajaan Kenawangan menjadi potret perjuangan masyarakat lokal dalam mempertahankan kedaulatan dan identitas budaya mereka di tengah kolonialisme. Melalui pembentukan pemerintahan mandiri serta aliansi dengan komunitas Melayu Nusantara, mereka menunjukkan solidaritas dan keberanian yang penting dalam sejarah perjuangan bangsa. Cerita ini merupakan warisan berharga yang patut dilestarikan agar tetap menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.^[1][2]

• (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

1. ^ Buku Manaqib Pangeran Dipati Abdurrahman
2. ^ Sejarah Kerajaan Kenawangan di lenggokmedia.com, diakses tanggal 25 September 2025