Ikmal Jaya
Wali Kota Tegal ke-16
Masa jabatan 2009–2014
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur	Bibit Waluyo Ganjar Pranowo
Wakil	Ali Zaenal Abidin
Pendahulu Adi Winarso Pengganti Siti Masitha Soeparno
Informasi pribadi
Lahir	14 Juli 1973 (umur 52) Tegal, Jawa Tengah, Indonesia
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	PDI-P
Suami/istri	Rosalina[1]
Anak	3
Orang tua	Ismail (ayah) Rokhayah (ibu)
Sunting kotak info • L • B

Ikmal Jaya (lahir 14 Juli 1973) adalah pengusaha dan politikus Indonesia. Ia menjabat sebagai Wali Kota Tegal pada periode 2009–2014. Berasal dari keluarga pemilik perusahaan otobus Dewi Sri, Jaya terjun ke dunia politik dengan menjadi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Pada Pilkada 2008, ia mencalonkan diri sebagai Wali Kota Tegal dengan dukungan besar dari PDI-P bersama partai koalisi lainnya, dan memenangkan kontestasi itu. Ia resmi dilantik menjabat wali kota pada Maret 2009, menggantikan wali kota sebelumnya, Adi Winarso.

Ikmal Jaya lahir pada tanggal 14 Juli 1973. Ia adalah anak dari pasangan Ismail dan Rokhayah, dan dibesarkan di Tegal.^[2] Keluarga ini awalnya hidup sebagai petani, kemudian mengelola pabrik es lilin, hingga berdagang beras.^[3][4] Dalam perkembangannya, keluarga ini beralih membuka perusahaan otobus pada tahun 1992, dengan nama Dewi Sri. Setelah tiga tahun berselang, perusahaan otobus ini menjadi penguasa Pantura dengan membuka bus antarkota antarprovinsi Tegal–Jakarta.^[4]

Jaya terakhir menyelesaikan program studi Magister di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan mempertahankan tesisnya yang berjudul "Implementasi Kebijakan Diskresi pada Sistem Pelayanan Publik di Kota Tegal".^[5]

Pada awal dekade 2000-an, Ismail menyerahkan bisnis Dewi Sri kepada istrinya, Rokhayah, dan anaknya, Ikmal Jaya sendiri.^[3] Sejak 2003, Jaya melihat peluang yang sangat terbuka untuk mengembangkan bisnis yang sudah dikembangkan ayahnya, dengan membuka bus perkotaan Jabodetabek. Melalui anak usahanya, PT Wifend Darma Persada , salah satu keberhasilannya adalah mengelola bus angkutan Bumi Serpong Damai (BSD), Kemang Pratama, Lippo Karawaci, Bintaro Jaya, dan Bukit Sentul. Armada angkutan ini, pada perkembangannya menjadi cikal bakal feeder bus Transjakarta, Transjabodetabek, dan JR Connexion. Ia juga menjadi direktur utama dari perusahaan induknya, Dewi Sri.^[6][7][8]

Pada 26 Oktober 2008, Jaya terpilih sebagai Wali Kota Tegal, berpasangan dengan Habib Ali Zaenal Abidin yang diusung oleh PDI-P dan PKS. Berdasarkan rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal, tercatat bahwa Jaya meraih 88.662 suara (70,99%). Sementara Ristanto–Kun Haryati diusung oleh Partai Golongan Karya memperoleh 28.434 suara (22,77%)'; Basri Budi Utomo–Ayu Soraya 3.794 suara (3,04%); serta Darmowiyoto–Harun Abdi Manaf yang diusung Partai Indonesia Baru dan Partai Amanat Nasional memperoleh 3.158 suara (2,53%).^[9] Ia dilantik pada Maret 2009. Kakaknya, Idza Priyanti, dan adiknya, Mukti Agung Wibowo, juga ikut berpolitik, dengan menjadi Bupati Brebes dan Bupati Pemalang, berturut-turut.^[10]

Selama masa jabatannya, Jaya menempatkan pembangunan kota sebagai fokus utama dan memperkenalkan berbagai program tahunan dengan arah yang berbeda-beda, seperti Tegal Sehat, Tegal Cerdas, Tegal Bisnis, hingga Tegal Maritim—upaya ini dimaksudkan untuk memberi arah pembangunan yang komprehensif pada aspek kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan pemanfaatan potensi kemaritiman Tegal sebagai kota pesisir.^[11] Misalnya, pada tahun 2013, program Tegal Maritim digulirkan untuk meningkatkan potensi laut dan sektor nelayan di Kota Tegal, termasuk dukungan fasilitas seperti cold storage dan pelatihan untuk pengolahan hasil laut guna menambah kesejahteraan masyarakat nelayan.^[12] Selain itu, dalam kunjungannya ke lingkungan masyarakat, Jaya juga pernah ikut makan nasi aking—makanan darurat yang biasa dikonsumsi warga kurang mampu—sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan terhadap kondisi sosial ekonomi warganya serta disertai pemberian bantuan beras dari pemerintah setempat kepada keluarga yang memang membutuhkannya.^[13]

Dalam menangani persoalan sosial lainnya, Jaya juga menunjukkan ketegasan dalam menanggapi fenomena yang meresahkan masyarakat, seperti maraknya perjudian togel di Tegal pada awal 2013, kala ia meminta aparat kepolisian untuk memberantas praktik tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan moral masyarakat.^[14] Kolaborasi dengan lembaga lain juga dilakukan: misalnya kegiatan bersama Rektor Universitas Negeri Semarang dan Pemkot Tegal bersepeda keliling kampung dan peletakan batu pertama pembangunan fasilitas publik di Slerok pada awal dekade 2010 menunjukkan upaya sinergi dengan dunia pendidikan dan komunitas akademik untuk meningkatkan kualitas hidup warga.^[15]

Namun periode kepemimpinannya tidak lepas dari kontroversi dan tantangan. Menjelang akhir masa jabatannya, Jaya menghadapi proses hukum terkait kasus dugaan korupsi dalam transaksi tukar guling lahan untuk pembangunan Tempat Pembuangan Akhir Bokongsemar, yang kemudian membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dan menetapkannya sebagai tersangka sejak 2014 dan negara rugi Rp35,1 miliar. Kasus ini berlanjut hingga pengadilan, dan pada akhirnya Ia divonis bersalah serta dijatuhi hukuman penjara selama total tujuh tahun atas kerugian negara yang ditimbulkan dari proses tersebut.^[16][17] Setelah menyelesaikan masa hukuman pada pertengahan 2022, Jaya menyatakan memilih untuk tidak lagi terjun ke dunia politik dan beralih ke kegiatan sosial serta dakwah, dengan mengambil pelajaran dari pengalaman panjangnya baik sebagai pemimpin daerah maupun narapidana, dan menekankan pentingnya kerja yang amanah dan sungguh-sungguh dalam pelayanan kepada masyarakat.^[18]

• Jaya, Ikmal (2014-08-01). "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DISKRESI PADA SISTEM PELAYANAN PUBLIK DI KOTA TEGAL". Jurnal Pembaharuan Hukum (dalam bahasa indonesia). 1 (2): 200–208. doi:10.26532/jph.v1i2.1477. ISSN 2580-3085. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)

• Aji, J.A.K. (2020). "Relasi Bisnis dan Politik: Studi Peran Keluarga "Dewi Sri" Dalam Memengaruhi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Brebes 2017–2022". Journal of Politic and Government Studies. 9 (3): 71–80.
• Haboddin, M. (2016). Dinamika pilkada dan demokrasi lokal di Indonesia. Malang: UB Press. ISBN 9786024320454. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Prayudi (2013). Posisi birokrasi dalam persaingan politik pemilukada. Jakarta: P3DI Setjen DPR Republik Indonesia dan Azza Grafika. ISBN 9789799052889. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
• Widoretmo, A.S. (2015). Rancang Bangun Pemesanan Tiket Bus Online Menggunakan PHP dan MySQL Untuk Mempermudah Dalam Pemesanan Tiket Pada PO Dewi Sri Tegal (D3 thesis). Politeknik Harapan Bersama Tegal. Diakses tanggal 2025-12-15.

Artikel bertopik biografi politikus Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s