Dekomunisasi dalam negara bekas komunis, adalah proses pembersihan dan menghilangkan simbol-simbol komunis, termasuk para pejabat tinggi.

Istilah ini terkadang disebut sebagai pembersihan politik.^[1] Meskipun istilah tersebut juga digunakan selama berlangsungnya Perang Dingin^[2] dan umum diterapkan bagi bekas negara-negara di Blok Timur, atau negara yang dianggap dekat dengan Blok Timur dan Uni Soviet, untuk menggambarkan sejumlah perubahan sosial dan hukum selama periode pascakomunisme dan era pascaperang dingin.

Meskipun terdapat kesamaan, dekomunisasi meliputi pelarangan terhadap simbol-simbol komunisme dan memiliki perbedaan dalam proses penerapan pada masing-masing negara bagian.^[3][4]

Dekomunisasi kemudian mengacu kepada kebijakan-kebijakan politik pemerintah yang membatasi keterlibatan para pejabat bekas komunis. Hal ini tidak dapat disamakan dengan istilah lustratio yang merupakan prosedur pemeriksaan atau pembersihan individu kandidat pemegang jabatan publik dengan dalih sebagai seorang mantan informan atau polisi rahasia komunis.

Berdasarkan amendemen konstitusi Ceko tahun 1992, menyatakan bahwa individu yang secara terbuka menolak, meragukan, menyetujui atau berupaya membenarkan genosida Nazi atau genosida komunis atau kejahatan-kejahatan Nazi atau komunis, akan dihukum penjara selama enam bulan hingga tiga tahun.^[5] Pada 1992, seorang profesor ilmu politik, Barbara Harff, menyatakan bahwa tidak ada negara komunis atau badan pemerintahan komunis yang dinyatakan bersalah karena genosida.^[6]

Pada Agustus 2007, seorang veteran Tentara Merah Estonia yang juga sepupu mantan presiden Estonia Lennart Meri yang bernama Arnold Meri, dihadapkan pada tuduhan genosida oleh otoritas Estonia, karena terlibat dalam serangkaian aksi deportasi warga Estonia di Hiiumaa ke Rusia, sepanjang tahun 1949.^[7] Arnold Meri membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa hal tersebut adalah fitnah bermotif politik dengan mengatakan "saya tidak mengganggap diri saya bersalah atas genosida." Persidangan dihentikan ketika Arnold Meri meninggal dunia pada 27 Maret 2009.^[8]

Pada awal 1990-an, Ukraina mulai melakukan proses dekomunisasi dan de-sovietisasi tidak lama setelah pembubaran Uni Soviet, yang dipimpin oleh presiden Leonid Kravchuk, seorang mantan pejabat tinggi partai.^[9] Proses dekomunisasi secara formal dimulai pada April 2015, ketika Ukraina memberlakukan undang-undang yang melarang simbol-simbol komunis dan hal terkait lainnya.^[10] Pada 15 Mei 2015, Presiden Petro Poroshenko menandatangani serangkaian undang-undang dalam periode enam bulan, yang memulai penghapusan monumen-monumen komunis (kecuali monumen-monumen Perang Dunia II) dan pergantian nama tempat-tempat umum yang dinamai dengan tema yang terkait dengan komunis.^[4][11] Pada saat itu, terdapat 22 kota dan 44 desa yang namanya perlu diganti.^[12][13] Kemudian pada 2016, terdapat 51,493 jalan, 987 kota dan desa yang namanya diganti, termasuk sejumlah 1,320 monumen Lenin serta 1,069 monumen tokoh komunis lainnya yang disingkirkan.^[14]

Polandia telah menurunkan ratusan monumen-monumen Soviet sejak tahun 1989, karena reputasi negatif Uni Soviet.^[15] Meskipun sebagian orang Polandia mengganggap monumen tersebut adalah wajar untuk menghormati mereka yang gugur dalam pertempuran melawan Jerman Nazi. Sementara bagi mereka yang ingin monumen tersebut disingkirkan, karena Soviet menciptakan totalitarianisme dalam pendudukannya terhadap Polandia, selain karena pakta Nazi-Soviet 1939 dan peristiwa pembantaian Katyn.^[16] Sejarawan dari Institut Peringatan Nasional, Lukasz Kaminski mengatakan "Tugu peringatan di pusat kota dan desa dapat menandai sejarah yang salah... Menurut Anda, apa yang kita dapatkan ketika Soviet membebaskan Polandia dari Hitler, selain penindasan baru?"^[15]

Pada 2010-an, Polandia melanjutkan penghancuran monumen-monumen Soviet yang tersisa, beberapa di antaranya telah dipindahkan ke museum-museum.^[17] Pemusnahan tersebut menuai kritik dari Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov yang mengecam para pejabat di Warsawa yang menentang adanya monumen-monumen tersebut,^[17] sebagaimana yang dikatakan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.^[16]

Sejak runtuhnya Uni Soviet, terdapat perdebatan tentang kelangsungan simbol-simbol Soviet yang diterima Finlandia sebagai hadiah, seperti Patung Perdamaian Dunia yang dihadiahkan Uni Soviet kepada Finlandia tahun 1990. Patung ini telah dirusak beberapa kali sejak keberadaannya. Perdebatan mengenai simbol Soviet tersebut semakin intensif, ketika Rusia menyerang Ukraina pada 2022. Patung-patung Lenin disingkirkan di kota Turku dan Kotka, sebagai "tanda solidaritas" untuk Ukraina. Patung Perdamaian Dunia juga telah disingkirkan di Helsinki (alasan resmi terkait relokasi patung tersebut karena adanya proyek jalan). Nama Taman Lenin akan diubah pada masa yang akan datang. Para kritikus mengganggap bahwa hal ini adalah berbahaya, karena tindakan tersebut dapat menghapus sejarah. Dapat pula dipertanyakan bila penghapusan tersebut secara logis dapat diperdebatkan, karena Lenin dan Putin mewakili ideologi yang berbeda. Terdapat beberapa kritik dari politik sayap-kanan, terkait sejarah para anggota Sosial Demokrat yang telah lanjut usia, dituduh sebagai mata-mata Stasi.^[18][19]

Pada April 2020, ketika masa pandemi Covid-19, patung Marsekal Soviet Ivan Konev disingkirkan dari kota Praha oleh wali kota Ondřej Kolář. Menurut juru bicara Ondřej Šrámek, patung tersebut telah lama direncanakan akan dipindahkan ke museum dan diganti dengan Monumen Pembebasan Praha. Kolář beralasan bahwa pemindahan patung yang dilakukan selama masa pandemi tersebut, guna menghindari protes publik.^[20] Monumen Marsekal Ivan Konev didirikan oleh pemerintahan Cekoslowakia pada 1980, untuk memperingati pembebasan kota tersebut dari Jerman Nazi dan pasukan perlawanannya oleh Tentara Merah yang dipimpin Ivan Konev pada Mei 1945.^[21]

Meskipun sebagian warga Ceko menganggap patung tersebut sebagai simbol penindasan, hal ini memicu penyelidikan kriminal oleh otoritas Rusia yang menganggapnya sebagai sebuah penghinaan, bahkan presiden Ceko, Miloš Zeman menyatakan hal tersebut sebagai "penyalahgunaan keadaan darurat".^[21][22]

Wali kota Ondřej Kolář mengumumkan bahwa dirinya berada dalam perlindungan polisi, karena seorang pria Rusia berusaha untuk menyerangnya. Perdana Menteri Andrej Babiš mengecam serangan tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut adalah campur tangan pihak asing. Sementara, Sekretaris Pers Kremlin, Dmitry Peskov, menepis tuduhan atas keterlibatan Rusia yang menyatakannya sebagai "hoaks".^[23]

Pada 2011, dalam sebuah sidang Dewan Kota yang turut dihadiri oleh perwakilan GERB dan BSP, membahas tentang pemindahan Monumen Tentara Soviet yang terletak di pusat kota Sofia. Diskusi tersebut tanpa konsensus karena sebagian anggota sidang tidak kembali ke tempat bersidang setelah jeda singkat.^[24] Pemindahan monumen tersebut telah lama dibahas sejak runtuhnya Uni Soviet. Monumen Tentara Soviet yang didirikan pada 1954 setinggi 45 meter tersebut, dibangun untuk memperingati kedatangan Tentara Merah, setelah kudeta yang menggulingkan pemerintahan Bulgaria yang bersekutu dengan Nazi. Dalam sebuah pemungutan suara, mayoritas warga Bulgaria menginginkan agar monumen tersebut disingkirkan, dipindahkan ke museum, bahkan dihancurkan.^[25] Namun, sebagian warga Bulgaria juga menginginkan agar monumen tersebut berada ditempatnya.^[26] Pemimpin BSP, Kornelia Ninova menyatakan bahwa "setiap monumen merupakan sepotong sejarah dan kita akan menghapus sejarah, apabila kita menyingkirkannya." Pihak otoritas merencanakan akan memindahkan monumen tersebut ke Museum Seni Sosialis Sofia.^[25]

Pada 7 Juni 2025, pihak berwenang Kirgistan menurunkan patung Lenin di kota terbesar kedua Osh. Otoritas Balai Kota menyatakan bahwa patung tersebut akan direlokasi, sebagai bagian dari "praktik umum" yang bertujuan untuk meningkatkan "penampilan arsitektur dan estetika" kota.^[27][28]

Pada 1996, Stephen Holmes dari Universitas Chicago mengutarakan pendapatnya tentang dekomunisasi, didapati bahwa setelah periode dekomunisasi aktif, upaya dekomunisasi tersebut hampir menemui kegagalan universal. Setelah penerapan lustrasio, orang-orang bekas komunis telah terpilih menjadi pejabat tinggi pemerintahan dan posisi administratif lainnya. Holmes juga mencatat bahwa satu-satunya pengecualian adalah bekas negara Jerman Timur, ketika ribuan mantan informan Stasi telah dipecat dari jabatan publik.^[29]

Holmes menyatakan alasan-alasan dekomunisasi tidak disukai di antaranya sebagai berikut:^[30]

• Setelah 45–70 tahun negara komunis berkuasa, hampir setiap keluarga memiliki anggota yang terkait dengan negara. Setelah keinginan awal untuk "membasmi kaum komunis", timbul kesadaran bahwa hukuman secara masif merupakan kesalahan dan mendapati hanya beberapa orang yang bersalah, bukan merupakan sebuah keadilan.
• Bagi banyak warga negara, urgensi terkini masalah ekonomi pascakomunisme, membuat kejahatan masa lalu menjadi "berita lama".
• Dekomunisasi diyakini hanya sebagai permainan kekuasaan kaum elit.
• Kesulitan dalam menggulingkan elit sosial, memerlukan adanya negara totaliter untuk mencabut hak pilih "musuh rakyat" secara cepat dan efisien, serta keinginan untuk memperoleh keadaan yang normal, mengalahkan keinginan terhadap keadilan yang bersifat menghukum.
• Sangat sedikit orang yang benar-benar bersih dan bersedia mengisi posisi yang memerlukan keahlian yang signifikan.

Konsep dekomunisasi telah dibandingkan dengan denazifikasi pascaperang dunia II di Eropa dan de-Ba'athifikasi di Irak pascaperiode Saddam Hussein.^[31]

• Anti-komunisme
• Pembongkaran monumen Vladimir Lenin di Ukraina
• Denazifikasi
• De-Stalinisasi
• Desinifikasi
• Golaniada
• Vergangenheitsbewältigung

• Mandelbaum, Michael (1996). Postcommunism: Four Perspectives (dalam bahasa Inggris). Council on Foreign Relations. ISBN 978-0-87609-186-9. LCCN 96003213. OL 966806M.