Netralitas artikel ini dipertanyakan. Jangan hapus pesan ini sampai kondisi untuk melakukannya terpenuhi. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Damang Sahari Andung adalah seorang tokoh adat Dayak Ngaju dan Ketua Serikat Kaharingan Dayak Indonesia (SKDI) yang berperan penting dalam perjuangan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah pada pertengahan abad ke-20.

Sahari Andung adalah seorang damang (kepala adat) dari wilayah Kapuas. Pada masa pasca-kemerdekaan Indonesia, beliau aktif dalam merespons situasi politik dan sosial yang dihadapi masyarakat Dayak, terutama dalam hal kedudukan agama Kaharingan dan posisi daerah Dayak Ngaju dalam struktur pemerintahan Indonesia. Ia kemudian memimpin SKDI sejak berdirinya organisasi tersebut pada 20 Juli 1950.^[1]

Damang Sahari Andung sebagai Ketua SKDI menjadi salah satu tokoh yang mengupayakan pengakuan agama Kaharingan dan peningkatan hak masyarakat Dayak. Di bawah kepemimpinannya, SKDI menyelenggarakan beberapa kongres penting, termasuk Kongres SKDI III (1953) yang menghasilkan Mosi Bahu Palawa 1953.^[2]

Mosi tersebut berisi tuntutan hak bertindak dalam daerah sendiri, yang mencakup bidang politik, sosial, ekonomi, adat, agama, kebudayaan, dan sejarah. SKDI menilai bahwa wilayah Dayak Besar yang meliputi Kabupaten Barito, Kotawaringin, dan Kapuas layak menjadi provinsi tersendiri agar masyarakat Dayak dapat mengatur kepentingannya secara mandiri. Tuntutan ini ditegaskan kembali dalam Kongres SKDI IV tahun 1954. Ketika tuntutan SKDI tidak mendapat respons dari pemerintah pusat, muncul dukungan perjuangan bersenjata melalui Gerakan Mandau Talawang Pancasila (GMTPS) yang dipimpin Christian Simbar. Pada tahun 1956, Simbar mengajak SKDI bekerja sama; Sahari Andung menerima ajakan tersebut dan SKDI menjadi salah satu basis politik penyokong gerakan itu. Gejolak sosial kemudian terjadi di berbagai wilayah Dayak Besar, terutama serangan terhadap kantor pemerintah dan pos polisi. Perjuangan ini tetap dijalankan dengan mengikuti adat Dayak, termasuk upacara manajah antang sebelum aksi dimulai serta sumpah potong rotan dalam Perundingan Damai Madara (Maret 1957).

Tekanan politik dan sosial yang dipimpin tokoh-tokoh Dayak, termasuk Sahari Andung menyebabkan pemerintah pusat mulai mempertimbangkan pembentukan provinsi baru. Melalui Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (Desember 1956) dan lobi-lobi politik berikutnya, dikeluarkan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 yang menetapkan berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah. Pembentukan provinsi tersebut kemudian membuka ruang bagi umat Kaharingan untuk memperoleh pelayanan administratif yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Tokoh-tokoh seperti R.T.A. Milono, Tjilik Riwut, dan Reinout Sylvanus kemudian melanjutkan dukungan terhadap pemajuan agama dan budaya Dayak.^[3]

Peran Sahari Andung dikenal luas melalui catatan putranya, Ludie Sahari Andung yang menyimpan dokumen-dokumen perjuangan ayahnya. Dari tulisan tersebut terlihat ia adalah seorang organisator ulung, penyusun strategi, pemimpin adat yang menjaga prinsip, sekaligus figur yang menyeimbangkan adat dengan dinamika politik nasional.^[4] Kiprah Damang Sahari Andung meskipun jarang disebut dalam historiografi arus utama menjadi bagian penting dari sejarah pembentukan Kalimantan Tengah, perkembangan agama Kaharingan, serta perjalanan masyarakat Dayak di era modern.