Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) merupakan salah satu organisasi masyarakat (ormas) perempuan berskala nasional yang telah berbadan hukum dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan nomor: J.A.5/23/8 pada tanggal 5 Februari 1952 (Anggaran Dasar 2018 Bab I Pasal 3).^[1]

Organisasi kemasyarakatan perempuan katolik ini dideklarasikan pada tanggal 26 Juni 1924 di Yogyakarta dengan nama Poesara Wanita Katholiek'. Pencetusnya adalah Raden Ayu Maria Soelastri Soejadi Sasraningrat Darmaseputra dan didukung oleh rekan-rekannya dari alumni siswi sekolah guru putri Mendut.

Organisasi WKRI terstruktur dari unit Basis yaitu Dewan Pengurus Ranting (DPR), Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Pusat (DPP) berkedudukan di Jakarta. Sebagai anggota Gereja Universal, sejak 1957 WKRI menjadi anggota World Union of Catholic Women’s Organisations (WUCWO), sebuah organisasi internasional yang beranggotakan lebih kurang 100 negara.^[2]

Pada masa pergerakan nasional Indonesia, perempuan masih mengalami diskriminatif. Harkat dan martabat perempuan kurang diperhitungkan dan sering dipandang sebagai ‘konco wingking’ bagi kaum lelaki. Di tengah ketidakadilan tersebut, R.A. Maria Soelastri Soejadi Sasraningrat Darmaseputra yang merupakan anak ke-5 (puteri ketiga) Pangeran Sasraningrat, putera Mahkota Sri Paku Alam III tergerak untuk memperbaiki kesejahteraan hidup perempuan, khususnya buruh perempuan di pabrik cerutu Negresco, Baciro, Yogyakarta.^[3]

Pada 26 Juni 1924, Ibu Maria Soelastri bersama rekan-rekan perempuannya kemudian mendirikan perkumpulan perempuan yang berlandaskan iman katolik. Perkumpulan itu diberi nama Poesara Wanita Katoliek. Pengurus pertamanya, yaitu: R. Ay. Catharina Harjodiningrat (Ketua), Th. Soebirah Hardjosoebroto (penulis) dan C. Moerdoatmodjo (bendahara). Para anggota awal adalah guru-guru putri dan karyawan wanita pabrik Cerutu Negresco.^[4]

Perkumpulan perempuan tersebut ternyata berkembang cepat dan meluas khususnya di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sambutan baik tidak hanya dari ibu-ibu Katolik, hierarki gereja pun memberi dukungan penuh. Pastor Van Driesche, SJ berperan dalam memberikan input mengenai teknik organisasi, rekruitmen anggota dan pengembangan misi perkumpulan yaitu melihat kebutuhan umat, terutama wanita katolik.

Adapun aksi nyata dari perkumpulan perempuan katolik ini adalah meningkatkan kemampuan wanita dari segi intelektual dengan pemberantasan buta huruf. Diselenggarakan kursus membaca dan menulis serta menyediakan bahan bacaan guna membuka wawasan perempuan. Selain itu diselenggarakan pula kursus keterampilan untuk membangun kemandirian seperti menjahit, merajut, dll. Kegiatan penyuluhan Kesehatan tentang hidup sehat dan memberi pertolongan pertama kepada orang sakit.

Pada 1924-1940, kondisi sosial politik ekonomi Indonesia sebagai jajahan Belanda mengalami masa suram, memprihatinkan dan diskriminatif bagi perempuan. Pada 26 Juni 1924 perkumpulan perempuan Indonesia dibentuk dengan nama Poesara Wanita Katholiek. Pada masa ini terjadi tiga peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah Wanita Katolik Republik Indonesia.^[5]

1934
Munculnya kesadaran bahwa perkumpulan perempuan ini perlu ditata sebagai organisasi besar. Nama Poesara Wanita Katholiek diganti menjadi Pangreh Ageng Wanita Katholiek. Pangreh dari bahasa jawa pengurus; Ageng, besar, maka Pangreh Ageng Wanita Katholiek mengandung arti Pengurus Besar Wanita Khatoliek.

1937
Menandai bahwa wilayah perkumpulan kini menjadi tidak terbatas pada Pulau Jawa saja. Nama Pangreh Ageng Wanita Katholiek diganti menjadi Pakempalan Wanita Katholiek. Pada tahun ini juga dikembangkan Anggaran Dasar yang disebut Statuten 1937. Anggaran dasar mencantumkan dengan tegas tujuan perkumpulan sebagai wadah para perempuan pribumi Katolik yang mempunyai dan patuh pada nilai-nilai Katolik serta bukan merupakan partai politik.

1938
Mulai terbit media komunikasi bernama Serat Iberan yang meluas tidak terbatas di Yogyakarta. Peristiwa ini menunjukkan majunya pemikiran perempuan pada zaman itu yang telah dengan berani memberitakan kegiatan kepada masyarakat luas lewat media cetak.

Pada masa pendudukan Jepang terbit larangan untuk melakukan kegiatan organisasi atau perkumpulan apapun. Pakempalan Wanita Katholiek dibekukan dan mengalami masa vakum.

Pada periode ini Indonesia memasuki masa-masa awal kemerdekaan, perkumpulan Wanita Katolik secara konkret menjadi wadah kesatuan gerak. Terjadi kongres I pada 1952 di Surakarta yang dihadiri oleh Mgr Albertus Soegijapranata SJ. Uskup pertama pribumi ini menegaskan kembali kepada umat Katolik untuk “Jadilah Katolik 100% dan 100% nasionalis”. Menanggapi pesan ini Wanita Katolik RI mengukuhkan diri sebagai perkumpulan dan memperoleh Status Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No J.A.5/23/8 tanggal 5 Pebruari 1952.

Keputusan strategis Kongres I yaitu ditetapkan lambang/panji Wanita Katolik RI, memilih Santa Anna, ibu dari Bunda Maria sebagai pelindung organisasi, dan memindahkan Pengurus Pusat dari Yogyakarta ke Jakarta yang kemudian dilaksanakan pada tahun 1953. Sebab WKRI telah menyatakan diri sebagai perkumpulan atau wadah kesatuan gerak perempuan Katolik, maka pengembangan wilayah selanjutnya mengikuti wilayah kerja Keuskupan. Pada periode tersebut cabang di luar Jawa, meliputi: Medan (1945), Sulsera (1947), Manado (1950), Bali (1950), dan Flores (1951).

Selanjutnya pada Kongres II 1954 yang dihadiri oleh 42 cabang anggota, menegaskan bahwa asas organisasi Wanita Katholiek adalah Agama Katholiek dan tidak berpolitik. WKRI membuat pernyataan sikap bahwa tidak mendukung Partai manapun dalam menghadapi Pemilu 1955.

Memperingati ulang tahun WKRI yang ke-50, Ibu Maria Soelastri Soejadi Sasraningrat Darmaseputra mengeluarkan Seruan Pendiri Wanita Katolik RI. Inti seruan yaitu menegaskan kembali bahwa WKRI berlandaskan semangat Kristiani siap-sedia berkarya ke arah Kesejahteraan nusa dan nangsa seirama dengan langkah gereja Katolik.

Pada periode 1954 - 2004 dinamika perubahan konteks politik ekonomi Indonesia berubah cepat dan berdampak pada pergerakan organisasi. Terdapat perubahan dan penyempurnaan AD-ART pada setiap Kongres, tetapi esensi perjuangan WKRI tetap tidak berubah. Ada 2 Kongres pada masa ini, yaitu:

1. Kongres XV, 1993 di Yogyakarta
   Kongres mengesahkan AD-ART 1993 yang dicatatkan kembali sebagai perubahan Anggaran Dasar pada tahun 1952 dan menjadi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-7095 HT.01.06.Th.96.
2. Kongres XVI, 1999 di Caringin, Bogor
   Merupakan Kongres Luar Biasa karena sedang terjadi krisis ekonomi di negara-negara Asia. Situasi politik Indonesia terjadi demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan pergantian presiden pada 1998. Dalam keadaan darurat, Kongres XVI diselenggarakan dengan Keputusan Kongres Luar Biasa KEP-1/KLB/II/1999 Butir 1: AD-ART hasil Kongres XV 1993 menetapkan AD-ART tahun 1993 tetap berlaku.

Konstelasi politik Indonesia berubah Ketika Orde Baru menjadi Reformasi. Hal ini berdampak pada hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar langkah organisasi sesuai dengan arus perkembangan zaman, WKRI dengan kesadaran penuh melakukan pembaharuan baik internal maupun eksternal. Muncul paradigma bahwa WKRI merupakan suatu Komunitas yang berorganisasi. Tingkat Ranting adalah komunitas basis yang menjadi fokus pemberdayaan. Perjuangan WKRI membidik sasaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan mengentaskan kemiskinan dan menepis kekerasan di tengah masyarakat.